Kategori: Peraturan Pusat

Total 7928 regulasi
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 29 TAHUN 2005 TENTANG RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2005
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 29 TAHUN 2005 TENTANG RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2005
2006,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2006 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2007
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2006 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2007
2006,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2007 TENTANG PENURUNAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI YANG BERBENTUK PERSEROAN TERBUKA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2007 TENTANG PENURUNAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI YANG BERBENTUK PERSEROAN TERBUKA
2007,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERA
2007,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN BATAS DAERAH KOTA PANGKALPINANG DENGAN KABUPATEN BANGKA TENGAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DI DESA SELINDUNG
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN BATAS DAERAH KOTA PANGKALPINANG DENGAN KABUPATEN BANGKA TENGAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DI DESA SELINDUNG
2007,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN DAERAH
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN DAERAH
2007,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 2007 TENTANG LAMBANG DAERAH
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 2007 TENTANG LAMBANG DAERAH
2007,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
2007,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2007 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2007 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERS
2007,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 2007 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KERTAS LECES
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 2007 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KERTAS LECES
2007,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2007 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PUPUK SRIWIDJAJA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2007 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PUPUK SRIWIDJAJA
2007,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2007 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BOMA BISMA INDRA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2007 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BOMA BISMA INDRA
2007,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2007 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDUSTRI KERETA API
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2007 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDUSTRI KERETA API
2007,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2007 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN PENERBANGAN GARUDA INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2007 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN PENERBANGAN GARUDA INDONESIA
2007,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2007 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA XIV
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2007 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA XIV
2007,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2007 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) SARANA PENGEMBANGAN USAHA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2007 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) SARANA PENGEMBANGAN USAHA
2007,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2007 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BIDANG PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2007 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BIDANG PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
2007,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2007 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASURANSI KREDIT INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2007 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASURANSI KREDIT INDONESIA
2007,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2007 TENTANG PENYESUAIAN PENSIUN EKS PEGAWAI NEGERI SIPlL DEPARTEMEN PERHUBUNGAN PADA PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2007 TENTANG PENYESUAIAN PENSIUN EKS PEGAWAI NEGERI SIPlL DEPARTEMEN PERHUBUNGAN PADA PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
2007,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN NAMA PROVINSI IRIAN JAYA BARAT MENJADI PROVINSI PAPUA BARAT
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN NAMA PROVINSI IRIAN JAYA BARAT MENJADI PROVINSI PAPUA BARAT
2007,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG DAERAH HUKUM KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG DAERAH HUKUM KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2007,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN BATAS WlLAYAH KOTA TEGAL DENGAN KABUPATEN BREBES PROVINSI JAWA TENGAH DI MUARA SUNGAI KALIGANGSA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN BATAS WlLAYAH KOTA TEGAL DENGAN KABUPATEN BREBES PROVINSI JAWA TENGAH DI MUARA SUNGAI KALIGANGSA
2007,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
2007,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2007 TENTANG PARTAI POLITIK LOKAL DI ACEH
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2007 TENTANG PARTAI POLITIK LOKAL DI ACEH
2007,
Regulasi per halaman: