Kategori: Peraturan Pusat

Total 7872 regulasi
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN GAMBAR PAHLAWAN NASIONAL SEBAGAI GAMBAR UTAMA PADA BAGIAN DEPAN RUPIAH KERTAS DAN RUPIAH LOGAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN GAMBAR PAHLAWAN NASIONAL SEBAGAI GAMBAR UTAMA PADA BAGIAN DEPAN RUPIAH KERTAS DAN RUPIAH LOGAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
2016,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN GAMBAR PAHLAWAN NASIONAL SEBAGAI GAMBAR UTAMA PADA BAGIAN DEPAN RUPIAH KERTAS DAN RUPIAH LOGAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN GAMBAR PAHLAWAN NASIONAL SEBAGAI GAMBAR UTAMA PADA BAGIAN DEPAN RUPIAH KERTAS DAN RUPIAH LOGAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
2016,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN GAMBAR PAHLAWAN NASIONAL SEBAGAI GAMBAR UTAMA PADA BAGIAN DEPAN RUPIAH KERTAS DAN RUPIAH LOGAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN GAMBAR PAHLAWAN NASIONAL SEBAGAI GAMBAR UTAMA PADA BAGIAN DEPAN RUPIAH KERTAS DAN RUPIAH LOGAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
2016,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN GAMBAR PAHLAWAN NASIONAL SEBAGAI GAMBAR UTAMA PADA BAGIAN DEPAN RUPIAH KERTAS DAN RUPIAH LOGAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN GAMBAR PAHLAWAN NASIONAL SEBAGAI GAMBAR UTAMA PADA BAGIAN DEPAN RUPIAH KERTAS DAN RUPIAH LOGAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
2016,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG PENETAPAN CEKUNGAN AIR TANAH
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG PENETAPAN CEKUNGAN AIR TANAH
2011,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2007 TENTANG PANITIA NASIONAL PENGANGKATAN DAN PEMANFAATAN BENDA BERHARGA ASAL MUATAN KAPAL YANG TENGGELAM
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2007 TENTANG PANITIA NASIONAL PENGANGKATAN DAN PEMANFAATAN BENDA BERHARGA ASAL MUATAN KAPAL YANG TENGGELAM
2007,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG TIM KOORDINASI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH PASCA BENCANA ERUPSI GUNUNG MERAPI DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG TIM KOORDINASI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH PASCA BENCANA ERUPSI GUNUNG MERAPI DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN PROVINSI JAWA TENGAH
2011,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2010
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2010
2011,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG DEWAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG DEWAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
2016,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2010
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2010
2010,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG UNIT KERJA PRESIDEN PENGELOLAAN PROGRAM DAN REFORMASI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG UNIT KERJA PRESIDEN PENGELOLAAN PROGRAM DAN REFORMASI
2008,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARAAN SAIL BANDA TAHUN 2010
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARAAN SAIL BANDA TAHUN 2010
2009,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1983 TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1979/1980
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1983 TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1979/1980
1983,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1982 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PENGELOLAAN LINGKUNGAN IDUP
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1982 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PENGELOLAAN LINGKUNGAN IDUP
1982,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1981 TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN 1972/1973
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1981 TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN 1972/1973
1981,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1980 TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN 1969/1970
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1980 TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN 1969/1970
1980,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1979 TENTANG KESEJAHTERAAN ANAK
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1979 TENTANG KESEJAHTERAAN ANAK
1979,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1978 TENTANG PERUBAHAN DAN PENYEMPURNAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1967 TENTANG DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1978 TENTANG PERUBAHAN DAN PENYEMPURNAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1967 TENTANG DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG
1978,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1974 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN ACEH TENGGARA.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1974 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN ACEH TENGGARA.
1974,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1973 TENTANG TAMBAHAN DAN PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 1972/1973
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1973 TENTANG TAMBAHAN DAN PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 1972/1973
1973,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1972 TENTANG PEROBAHAN DAN TAMBAHAN KETENTUAN MENGENAI BEBERAPA JENIS TANDA KEHORMATAN REPUBLIK INDONESIA YANG BERBENTUK BINTANG DAN TENTANG URUTAN DERAJAT/TINGKAT JENIS TANDA KEHORMATAN REPUBLIK INDONESIA YA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1972 TENTANG PEROBAHAN DAN TAMBAHAN KETENTUAN MENGENAI BEBERAPA JENIS TANDA KEHORMATAN REPUBLIK INDONESIA YANG BERBENTUK BINTANG DAN TENTANG URUTAN DERAJAT/TINGKAT JENIS TANDA KEHORMATAN REPUBLIK INDONESIA YA
1972,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1971 TENTANG PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN ATAS KETENTUAN PASAL 54 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1971 TENTANG PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN ATAS KETENTUAN PASAL 54 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG
1971,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1970 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH PERDAGANGAN BEBAS DENGAN PELABUHAN BEBAS SABANG
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1970 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH PERDAGANGAN BEBAS DENGAN PELABUHAN BEBAS SABANG
1970,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1969 TENTANG PERSETUJUAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK RAKAT TIONGKOK MENGENAI SOAL DWIKEWARGANEGARAAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1969 TENTANG PERSETUJUAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK RAKAT TIONGKOK MENGENAI SOAL DWIKEWARGANEGARAAN
1969,
Regulasi per halaman: