Kategori: Peraturan Pusat

Total 7982 regulasi
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 178 TAHUN 2000 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 178 TAHUN 2000 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSA
2001,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 1991 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 25 TAHUN 1985 TENTANG TUNJANGAN JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIANGKAT MENJADI PENATAR TINGKAT NASIONAL DAN DITUGASKAN PADA BADAN PEMBINAAN PENDIDIKAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 1991 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 25 TAHUN 1985 TENTANG TUNJANGAN JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIANGKAT MENJADI PENATAR TINGKAT NASIONAL DAN DITUGASKAN PADA BADAN PEMBINAAN PENDIDIKAN
1991,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 1990 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF SINGAPORE FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISKAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOM
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 1990 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF SINGAPORE FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISKAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOM
1990,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 1991 TENTANG PERUBAHAN HONORARIUM BAGI PENATAR TINGKAT NASIONAL YANG DIPERBANTUKAN PADA BADAN PEMBINAAN PENDIDIKAN PELAKSANAAN PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 1991 TENTANG PERUBAHAN HONORARIUM BAGI PENATAR TINGKAT NASIONAL YANG DIPERBANTUKAN PADA BADAN PEMBINAAN PENDIDIKAN PELAKSANAAN PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA
1991,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 1990 TENTANG PEMBUKAAN KONSULAT REPUBLIK INDONESIA DI VANIMO, PAPUA NUGINI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 1990 TENTANG PEMBUKAAN KONSULAT REPUBLIK INDONESIA DI VANIMO, PAPUA NUGINI
1990,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 177 TAHUN 2000 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 38 TAHUN 2001
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 177 TAHUN 2000 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 38 TAHUN 2001
2001,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 1991 TENTANG PENGESAHAN CONVENTION ON THE PROHIBITION THE DEVELOPMENT, PRODUCTION AND STOCKPILING OF BACTERIOLOGICAL (BIOLOGICAL) AND TOXIN WEAPONS AND ON THEIR DESTRUCTION
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 1991 TENTANG PENGESAHAN CONVENTION ON THE PROHIBITION THE DEVELOPMENT, PRODUCTION AND STOCKPILING OF BACTERIOLOGICAL (BIOLOGICAL) AND TOXIN WEAPONS AND ON THEIR DESTRUCTION
1991,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 1990 TENTANG PENETAPAN PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA SEBAGAI PERUSAHAAN YANG DAPAT MENARIK DAN MENERIMA IURAN PEMBIAYAAN EKSPLOITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA PENGAIRAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 1990 TENTANG PENETAPAN PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA SEBAGAI PERUSAHAAN YANG DAPAT MENARIK DAN MENERIMA IURAN PEMBIAYAAN EKSPLOITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA PENGAIRAN
1990,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 175 TAHUN 2000 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS MENTERI NEGARA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 175 TAHUN 2000 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS MENTERI NEGARA
2001,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 1991 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH REPUBLIK FEDERAL JERMAN UNTUK PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA MENGENAI PAJAK ATAS PENGHASILAN DAN KEKAYAAN BESERTA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 1991 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH REPUBLIK FEDERAL JERMAN UNTUK PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA MENGENAI PAJAK ATAS PENGHASILAN DAN KEKAYAAN BESERTA
1991,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 1990 TENTANG BESARNYA ONGKOS NAIK HAJI TAHUN 1991
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 1990 TENTANG BESARNYA ONGKOS NAIK HAJI TAHUN 1991
1990,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 2001 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK BELARUS MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 2001 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK BELARUS MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK
2001,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 1991 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SEBAGIAN WILAYAH USAHA KAWASAN INDUSTRI PT. MEGALOPOLIS MANUNGGAL INDUSTRIAL DEVELOPMENT UNTUK DIBERIKAN STATUS SEBAGAI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE)
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 1991 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SEBAGIAN WILAYAH USAHA KAWASAN INDUSTRI PT. MEGALOPOLIS MANUNGGAL INDUSTRIAL DEVELOPMENT UNTUK DIBERIKAN STATUS SEBAGAI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE)
1991,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 1990 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 1990 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN INDONESIA
1990,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2001 TENTANG DEWAN PENGEMBANGAN KAWASAN TIMUR INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2001 TENTANG DEWAN PENGEMBANGAN KAWASAN TIMUR INDONESIA
2001,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 1991 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 1991 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
1991,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 1990 TENTANG PEMBANGUNAN JEMBATAN SURABAYA-MADURA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 1990 TENTANG PEMBANGUNAN JEMBATAN SURABAYA-MADURA
1990,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2001,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 1991 TENTANG PENAMBAHAN GERBANG TOL RAMP PASAR REBO PADA JALAN TOL JAGORAWI DAN PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR SERTA BESARNYA TOL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 1991 TENTANG PENAMBAHAN GERBANG TOL RAMP PASAR REBO PADA JALAN TOL JAGORAWI DAN PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR SERTA BESARNYA TOL
1991,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 1990 TENTANG PEMBUKAAN KONSULAT REPUBLIK INDONESIA DI VANIMO, PAPUA NUGINI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 1990 TENTANG PEMBUKAAN KONSULAT REPUBLIK INDONESIA DI VANIMO, PAPUA NUGINI
1990,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 1990 TENTANG PEMBUKAAN KONSULAT REPUBLIK INDONESIA DI VANIMO, PAPUA NUGINI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 1990 TENTANG PEMBUKAAN KONSULAT REPUBLIK INDONESIA DI VANIMO, PAPUA NUGINI
1990,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA AD HOC PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA AD HOC PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
2001,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 1991 TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PENYELIDIK NASIONAL PERISTIWA/INSIDEN 12 NOPEMBER 1991 DI TIMOR TIMUR
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 1991 TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PENYELIDIK NASIONAL PERISTIWA/INSIDEN 12 NOPEMBER 1991 DI TIMOR TIMUR
1991,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 1990 TENTANG PASAR MODAL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 1990 TENTANG PASAR MODAL
1990,
Regulasi per halaman: