Kategori: Peraturan Pusat

Total 7872 regulasi
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2001 TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI NUKLIR
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2001 TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI NUKLIR
2001,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
2001,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2001 TENTANG KOMITE NASIONAL AGENDA HABITAT II
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2001 TENTANG KOMITE NASIONAL AGENDA HABITAT II
2001,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 168 TAHUN 2000 TENTANG TUNJANGAN JABATAN BAGI PEJABAT NEGARA TERTENTU
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 168 TAHUN 2000 TENTANG TUNJANGAN JABATAN BAGI PEJABAT NEGARA TERTENTU
2001,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2001 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOKANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1997 KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2001 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOKANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1997 KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001
2001,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2001 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIAMENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1997 KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2001 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIAMENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1997 KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001
2001,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2001 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK HAKIM MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG PERATURAN GAJI HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA KE DALAM GAJI POKO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2001 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK HAKIM MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG PERATURAN GAJI HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA KE DALAM GAJI POKO
2001,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2001 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 1997 KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2001
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2001 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 1997 KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2001
2001,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2001 TENTANG TUNJANGAN DOSEN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2001 TENTANG TUNJANGAN DOSEN
2001,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2001 TENTANG TIM PENGKAJIAN PENGELOLAAN KOMPLEK KEMAYORAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2001 TENTANG TIM PENGKAJIAN PENGELOLAAN KOMPLEK KEMAYORAN
2001,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 178 TAHUN 2000 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 178 TAHUN 2000 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSA
2001,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 1991 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 25 TAHUN 1985 TENTANG TUNJANGAN JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIANGKAT MENJADI PENATAR TINGKAT NASIONAL DAN DITUGASKAN PADA BADAN PEMBINAAN PENDIDIKAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 1991 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 25 TAHUN 1985 TENTANG TUNJANGAN JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIANGKAT MENJADI PENATAR TINGKAT NASIONAL DAN DITUGASKAN PADA BADAN PEMBINAAN PENDIDIKAN
1991,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 1990 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF SINGAPORE FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISKAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOM
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 1990 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF SINGAPORE FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISKAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOM
1990,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 1991 TENTANG PERUBAHAN HONORARIUM BAGI PENATAR TINGKAT NASIONAL YANG DIPERBANTUKAN PADA BADAN PEMBINAAN PENDIDIKAN PELAKSANAAN PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 1991 TENTANG PERUBAHAN HONORARIUM BAGI PENATAR TINGKAT NASIONAL YANG DIPERBANTUKAN PADA BADAN PEMBINAAN PENDIDIKAN PELAKSANAAN PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA
1991,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 1990 TENTANG PEMBUKAAN KONSULAT REPUBLIK INDONESIA DI VANIMO, PAPUA NUGINI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 1990 TENTANG PEMBUKAAN KONSULAT REPUBLIK INDONESIA DI VANIMO, PAPUA NUGINI
1990,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 177 TAHUN 2000 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 38 TAHUN 2001
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 177 TAHUN 2000 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 38 TAHUN 2001
2001,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 1991 TENTANG PENGESAHAN CONVENTION ON THE PROHIBITION THE DEVELOPMENT, PRODUCTION AND STOCKPILING OF BACTERIOLOGICAL (BIOLOGICAL) AND TOXIN WEAPONS AND ON THEIR DESTRUCTION
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 1991 TENTANG PENGESAHAN CONVENTION ON THE PROHIBITION THE DEVELOPMENT, PRODUCTION AND STOCKPILING OF BACTERIOLOGICAL (BIOLOGICAL) AND TOXIN WEAPONS AND ON THEIR DESTRUCTION
1991,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 1990 TENTANG PENETAPAN PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA SEBAGAI PERUSAHAAN YANG DAPAT MENARIK DAN MENERIMA IURAN PEMBIAYAAN EKSPLOITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA PENGAIRAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 1990 TENTANG PENETAPAN PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA SEBAGAI PERUSAHAAN YANG DAPAT MENARIK DAN MENERIMA IURAN PEMBIAYAAN EKSPLOITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA PENGAIRAN
1990,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 175 TAHUN 2000 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS MENTERI NEGARA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 175 TAHUN 2000 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS MENTERI NEGARA
2001,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 1991 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH REPUBLIK FEDERAL JERMAN UNTUK PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA MENGENAI PAJAK ATAS PENGHASILAN DAN KEKAYAAN BESERTA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 1991 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH REPUBLIK FEDERAL JERMAN UNTUK PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA MENGENAI PAJAK ATAS PENGHASILAN DAN KEKAYAAN BESERTA
1991,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 1990 TENTANG BESARNYA ONGKOS NAIK HAJI TAHUN 1991
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 1990 TENTANG BESARNYA ONGKOS NAIK HAJI TAHUN 1991
1990,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 2001 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK BELARUS MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 2001 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK BELARUS MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK
2001,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 1991 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SEBAGIAN WILAYAH USAHA KAWASAN INDUSTRI PT. MEGALOPOLIS MANUNGGAL INDUSTRIAL DEVELOPMENT UNTUK DIBERIKAN STATUS SEBAGAI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE)
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 1991 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SEBAGIAN WILAYAH USAHA KAWASAN INDUSTRI PT. MEGALOPOLIS MANUNGGAL INDUSTRIAL DEVELOPMENT UNTUK DIBERIKAN STATUS SEBAGAI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE)
1991,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 1990 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 1990 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN INDONESIA
1990,
Regulasi per halaman: