Kategori: Peraturan Pusat

Total 7922 regulasi
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 1995 TENTANG PENGESAHAN AIR SERVICES AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 1995 TENTANG PENGESAHAN AIR SERVICES AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE
1995,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 1994 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG TABUNGAN PERUMAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 1994 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG TABUNGAN PERUMAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
1994,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 1993 TENTANG PERINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1993/94
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 1993 TENTANG PERINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1993/94
1993,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 1997 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 50 TAHUN 1995 TENTANG BADAN URUSAN LOGISTIK
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 1997 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 50 TAHUN 1995 TENTANG BADAN URUSAN LOGISTIK
1997,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 1996 TENTANG PENAMBAHAN GERBANG TOL CILEGON BARAT, PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN BESARNYA TARIF TOL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 1996 TENTANG PENAMBAHAN GERBANG TOL CILEGON BARAT, PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN BESARNYA TARIF TOL
1996,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 1994 TENTANG UTUSAN INDONESIA PADA FORUM BISNIS PASIFIK (PACIFIC BUSINESS FORUM)
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 1994 TENTANG UTUSAN INDONESIA PADA FORUM BISNIS PASIFIK (PACIFIC BUSINESS FORUM)
1994,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 1993 TENTANG PENINGKATAN KONSULAT-KONSULAT REPUBLIK INDONESIA DI TORONTO - CANADA, KARACHI - PAKISTAN, DAN NOUMEA – NEW CALEDONIA MENJADI KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 1993 TENTANG PENINGKATAN KONSULAT-KONSULAT REPUBLIK INDONESIA DI TORONTO - CANADA, KARACHI - PAKISTAN, DAN NOUMEA – NEW CALEDONIA MENJADI KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA
1993,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 1997 TENTANG JARINGAN ANGKUTAN MASSAL METROPOLITAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 1997 TENTANG JARINGAN ANGKUTAN MASSAL METROPOLITAN
1997,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 1996 TENTANG PENGESAHAN FIFTH ADDITIONAL PROTOCOL TO THE CONSTITUTION OF THE UNIVERSAL POSTAL UNION (PROTOKOL TAMBAHAN KELIMA PADA KONSTITUSI PERHIMPUNAN POS SEDUNIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 1996 TENTANG PENGESAHAN FIFTH ADDITIONAL PROTOCOL TO THE CONSTITUTION OF THE UNIVERSAL POSTAL UNION (PROTOKOL TAMBAHAN KELIMA PADA KONSTITUSI PERHIMPUNAN POS SEDUNIA
1996,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 1995 TENTANG PERINCIAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1995/96
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 1995 TENTANG PERINCIAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1995/96
1995,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 1994 TENTANG BADAN PENGENDALI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN DI KALIMANTAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 1994 TENTANG BADAN PENGENDALI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN DI KALIMANTAN
1994,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 1993 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 1993 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA
1993,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 178 TAHUN 2000 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 17 TAH
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 178 TAHUN 2000 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 17 TAH
2001,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 1997 TENTANG BANTUAN DANA UNTUK REHABILITASI PERKEBUNAN PALA DI KEPULAUAN BANDA NAIRA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 1997 TENTANG BANTUAN DANA UNTUK REHABILITASI PERKEBUNAN PALA DI KEPULAUAN BANDA NAIRA
1997,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 1996 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1984 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH DUA PULUH TUJUH KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 1
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 1996 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1984 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH DUA PULUH TUJUH KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 1
1996,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 1995 TENTANG PEMBUKAAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI HAVANA, CUBA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 1995 TENTANG PEMBUKAAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI HAVANA, CUBA
1995,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 1994
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 1994
1994,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 1993 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI KOORDINATOR BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 1993 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI KOORDINATOR BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN
1993,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 1997 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN EKSPOR
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 1997 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN EKSPOR
1997,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 1996 TENTANG PEMBUATAN MOBIL NASIONAL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 1996 TENTANG PEMBUATAN MOBIL NASIONAL
1996,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 1994 TENTANG BANTUAN PINJAMAN KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDUSTRI PESAWAT TERBANG NUSANTARA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 1994 TENTANG BANTUAN PINJAMAN KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDUSTRI PESAWAT TERBANG NUSANTARA
1995,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 1994 TENTANG BANTUAN PINJAMAN KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDUSTRI PESAWAT TERBANG NUSANTARA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 1994 TENTANG BANTUAN PINJAMAN KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDUSTRI PESAWAT TERBANG NUSANTARA
1994,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 1993 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI KOORDINATOR BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 1993 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI KOORDINATOR BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN
1993,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2012 TENTANG DEWAN KAWASAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS PROVINSI BANTEN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2012 TENTANG DEWAN KAWASAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS PROVINSI BANTEN
2012,
Regulasi per halaman: