Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Information about the author Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan will soon be added to the site.
Total 432 regulasi
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 111 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN MENGENAI SYARAT DAN TATA CARA PERIZINAN SERTA PEDOMAN KAJIAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE AIR ATAU SUMBER AIR
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 111 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN MENGENAI SYARAT DAN TATA CARA PERIZINAN SERTA PEDOMAN KAJIAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE AIR ATAU SUMBER AIR
2003
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 78 TAHUN 2003 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI LUAR PENGADILAN PADA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 78 TAHUN 2003 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI LUAR PENGADILAN PADA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
2003
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 49 Tahun 1996 Tentang : Baku Tingkat Getaran
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 49 Tahun 1996 Tentang : Baku Tingkat Getaran
1996
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 45 Tahun 1996 Tentang : Program Pantai Lestari
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 45 Tahun 1996 Tentang : Program Pantai Lestari
1996
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2000 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2000 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA
2000
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 3 Tahun 2000 Tentang : Jenis Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 3 Tahun 2000 Tentang : Jenis Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
2000
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN Nomor : 614/Kpts-II/1999 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN CAMPURAN
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN Nomor : 614/Kpts-II/1999 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN CAMPURAN
1999
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 512/Kpts-II/1998 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN EKSPOR ROTAN
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 512/Kpts-II/1998 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN EKSPOR ROTAN
1998
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN Nomor : 508/KPTS-IV/1998 TENTANG BESARNYA PROVISI SUMBERDAYA HUTAN (PSDH) PER SATUAN HASIL HUTAN KAYU
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN Nomor : 508/KPTS-IV/1998 TENTANG BESARNYA PROVISI SUMBERDAYA HUTAN (PSDH) PER SATUAN HASIL HUTAN KAYU
1998
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN Nomor : 132/Kpts-II/2000 TENTANG PEMBERLAKUAN SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN (SKSHH) SEBAGAI PENGGANTI DOKUMEN SURAT ANGKUTAN KAYU BULAT (SAKB), SURAT ANGKUTAN KAYU OLAHAN (SAKO) DAN SURAT ANGKUTAN HASIL HUT
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN Nomor : 132/Kpts-II/2000 TENTANG PEMBERLAKUAN SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN (SKSHH) SEBAGAI PENGGANTI DOKUMEN SURAT ANGKUTAN KAYU BULAT (SAKB), SURAT ANGKUTAN KAYU OLAHAN (SAKO) DAN SURAT ANGKUTAN HASIL HUT
2000
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN Nomor : 132/Kpts-II/2000 TENTANG PEMBERLAKUAN SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN (SKSHH) SEBAGAI PENGGANTI DOKUMEN SURAT ANGKUTAN KAYU BULAT (SAKB), SURAT ANGKUTAN KAYU OLAHAN (SAKO) DAN SURAT ANGKUTAN HASIL HUT
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN Nomor : 132/Kpts-II/2000 TENTANG PEMBERLAKUAN SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN (SKSHH) SEBAGAI PENGGANTI DOKUMEN SURAT ANGKUTAN KAYU BULAT (SAKB), SURAT ANGKUTAN KAYU OLAHAN (SAKO) DAN SURAT ANGKUTAN HASIL HUT
2000
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN Nomor : 070/Kpts-II/2000 TENTANG PENUNJUKAN PULAU PIEH DAN PERAIRAN DISEKITARNYA SELUAS ± 39.900 (TIGA PULUH SEMBILAN RIBU SEMBILAN RATUS) HEKTAR, YANG TERLETAK DI KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS, KABUPATEN DAERAH TINGK
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN Nomor : 070/Kpts-II/2000 TENTANG PENUNJUKAN PULAU PIEH DAN PERAIRAN DISEKITARNYA SELUAS ± 39.900 (TIGA PULUH SEMBILAN RIBU SEMBILAN RATUS) HEKTAR, YANG TERLETAK DI KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS, KABUPATEN DAERAH TINGK
2000
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN Nomor : 063/Kpts-II/2000 TENTANG TATA HUBUNGAN KERJA INSTANSI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN DI WILAYAH DENGAN UNIT PERUM PERHUTANI
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN Nomor : 063/Kpts-II/2000 TENTANG TATA HUBUNGAN KERJA INSTANSI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN DI WILAYAH DENGAN UNIT PERUM PERHUTANI
2000
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : SK. 255/Menhut-II/2004 TENTANG PERUBAHAN FUNGSI SEBAGIAN KAWASAN HUTAN PRODUKSI TERBATAS DI KELOMPOK HUTAN TESSO NILO YANG TERLETAK DI KABUPATEN PELALAWAN DAN INDRAGIRI HULU PROVINSI RIAU SELUAS ± 38.576 (TIGA PULUH DEL
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : SK. 255/Menhut-II/2004 TENTANG PERUBAHAN FUNGSI SEBAGIAN KAWASAN HUTAN PRODUKSI TERBATAS DI KELOMPOK HUTAN TESSO NILO YANG TERLETAK DI KABUPATEN PELALAWAN DAN INDRAGIRI HULU PROVINSI RIAU SELUAS ± 38.576 (TIGA PULUH DEL
2004
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : SK.226/MENHUT-VI/2007 TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA LEMBAGA PENILAI INDEPENDEN (LPI) MAMPU DI BIDANG JASA PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN ALAM PRODUKSI LESTARI (PHAPL)
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : SK.226/MENHUT-VI/2007 TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA LEMBAGA PENILAI INDEPENDEN (LPI) MAMPU DI BIDANG JASA PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN ALAM PRODUKSI LESTARI (PHAPL)
2007
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : SK.83/Menhut-II/2005 TENTANG PENUNJUKAN KELOMPOK HUTAN SUNGAI MERANTI - SUNGAI KAPAS DI PROVINSI JAMBI DAN PROVINSI SUMATERA SELATAN SELUAS ± 101.355 (SERATUS SATU RIBU TIGA RATUS LIMA PULUH LIMA) HEKTAR UNTUK ARAHAN LO
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : SK.83/Menhut-II/2005 TENTANG PENUNJUKAN KELOMPOK HUTAN SUNGAI MERANTI - SUNGAI KAPAS DI PROVINSI JAMBI DAN PROVINSI SUMATERA SELATAN SELUAS ± 101.355 (SERATUS SATU RIBU TIGA RATUS LIMA PULUH LIMA) HEKTAR UNTUK ARAHAN LO
2005
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : SK. 48/Menhut-II/2004 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 70/KPTS-II/2001 TENTANG PENETAPAN KAWASAN HUTAN, PERUBAHAN STATUS DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : SK. 48/Menhut-II/2004 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 70/KPTS-II/2001 TENTANG PENETAPAN KAWASAN HUTAN, PERUBAHAN STATUS DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN
2004
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : SK. 44/Menhut-II/2004 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 33/KPTS-II/2003 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN ALAM ATAU HAK PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN YANG TELAH MENDAPAT PERSETUJUAN PRIN
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : SK. 44/Menhut-II/2004 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 33/KPTS-II/2003 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN ALAM ATAU HAK PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN YANG TELAH MENDAPAT PERSETUJUAN PRIN
2004
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : SK. 43/Menhut-II/2004 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 8678/Kpts-II/2002 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 4895/Kpts-II/2002 TENTANG KRITERIA DAN INDIKATOR PENILAIAN KELANGSUNGAN US
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : SK. 43/Menhut-II/2004 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 8678/Kpts-II/2002 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 4895/Kpts-II/2002 TENTANG KRITERIA DAN INDIKATOR PENILAIAN KELANGSUNGAN US
2004
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 10031/Kpts-II/2002 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 6887/KPTS-II/2002 TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF ATAS PELANGGARAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN, IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN,
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 10031/Kpts-II/2002 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 6887/KPTS-II/2002 TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF ATAS PELANGGARAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN, IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN,
2002
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 8206/Kpts-II/2002 TENTANG KRITERIA DAN STANDAR PENYULUHAN KEHUTANAN
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 8206/Kpts-II/2002 TENTANG KRITERIA DAN STANDAR PENYULUHAN KEHUTANAN
2002
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 8171/Kpts-II/2002 TANGGAL 5 SEPTEMBER 2002 TENTANG KRITERIA POTENSI HUTAN ALAM PADA HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIBERIKAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU (IUPHHK) PADA HUTAN ALAM
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 8171/Kpts-II/2002 TANGGAL 5 SEPTEMBER 2002 TENTANG KRITERIA POTENSI HUTAN ALAM PADA HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIBERIKAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU (IUPHHK) PADA HUTAN ALAM
2002
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 7211/Kpts-II/2002 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN MASTER PLAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN (MP-RHL) DAERAH
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 7211/Kpts-II/2002 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN MASTER PLAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN (MP-RHL) DAERAH
2002
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 6887/Kpts-II/2002 TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF ATAS PELANGGARAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN, IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN DAN IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 6887/Kpts-II/2002 TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF ATAS PELANGGARAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN, IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN DAN IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN
2002
Regulasi per halaman: