Presiden dan Wakil Presiden

Presiden dan Wakil Presiden

Information about the author Presiden dan Wakil Presiden will soon be added to the site.
Total 8031 regulasi
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 175 TAHUN 1999 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 172 TAHUN 1999 TENTANG PENATAAN KEMBALI TUGAS DAN FUNGSI DEPARTEMEN PERTANIAN DAN DEPARTEMEN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 175 TAHUN 1999 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 172 TAHUN 1999 TENTANG PENATAAN KEMBALI TUGAS DAN FUNGSI DEPARTEMEN PERTANIAN DAN DEPARTEMEN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
1999
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 175 TAHUN 1998 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH MEKSIKO SERIKAT MFNGENAI KERJASAMA TEKNIK DAN ILMU PENGETAHUAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 175 TAHUN 1998 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH MEKSIKO SERIKAT MFNGENAI KERJASAMA TEKNIK DAN ILMU PENGETAHUAN
1998
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 174 TAHUN 1999 TENTANG REMISI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 174 TAHUN 1999 TENTANG REMISI
1999
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 174 TAHUN 1998 TENTANG PEMANFAATAN KAPAL IKAN ASIN YANG DINYATAKAN DIRAMPAS UNTUK NEGARA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 174 TAHUN 1998 TENTANG PEMANFAATAN KAPAL IKAN ASIN YANG DINYATAKAN DIRAMPAS UNTUK NEGARA
1998
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 173 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERIAN AMNESTI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 173 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERIAN AMNESTI
1999
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 173 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 120 TAHUN 1993 TENTANG DEWAN PENGEMBANGAN KAWASAN TIMUR INDONESIA SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 75
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 173 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 120 TAHUN 1993 TENTANG DEWAN PENGEMBANGAN KAWASAN TIMUR INDONESIA SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 75
1998
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 1999 TENTANG PENATAAN KEMBALI TUGAS DAN FUNGSI DEPARTEMEN PERTANIAN DAN DEPARTEMEN KEHUTANAN PERKEBUNAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 1999 TENTANG PENATAAN KEMBALI TUGAS DAN FUNGSI DEPARTEMEN PERTANIAN DAN DEPARTEMEN KEHUTANAN PERKEBUNAN
1999
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 171 TAHUN 1999 TENTANG BADAN PENANAMAN MODAL DAN PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 171 TAHUN 1999 TENTANG BADAN PENANAMAN MODAL DAN PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
1999
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 171 TAHUN 1998 TENTANG KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU SABANG
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 171 TAHUN 1998 TENTANG KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU SABANG
1998
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 170 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN MAROKO MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 170 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN MAROKO MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL
1999
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 170 TAHUN 1998 TENTANG PENETAPAN KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU DAERAH ALIRAN SUNGAI KAHAYAN, KAPUAS DAN BARITO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 170 TAHUN 1998 TENTANG PENETAPAN KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU DAERAH ALIRAN SUNGAI KAHAYAN, KAPUAS DAN BARITO
1998
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 169 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON THE FACILITATION OF GOODS IN TRANSIT (PERJANJIAN KERANGKA KERJA ASEAN MENGENAI PEMBERIAN KEMUDAHAN TERHADAP BARANG-BARANG TRANSIT)
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 169 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON THE FACILITATION OF GOODS IN TRANSIT (PERJANJIAN KERANGKA KERJA ASEAN MENGENAI PEMBERIAN KEMUDAHAN TERHADAP BARANG-BARANG TRANSIT)
1999
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 169 TAHUN 1998 TENTANG PENETAPAN KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU BETANO, NATARBORA DAN VIQUEQUE
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 169 TAHUN 1998 TENTANG PENETAPAN KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU BETANO, NATARBORA DAN VIQUEQUE
1998
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 168 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SEYCHELLES FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 168 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SEYCHELLES FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL
1999
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 168 TAHUN 1998 TENTANG PENETAPAN KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU BUTON, KOLAKA DAN KENDARI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 168 TAHUN 1998 TENTANG PENETAPAN KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU BUTON, KOLAKA DAN KENDARI
1998
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 167 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL TOAMEND (THE AGREEMENT AMONG THE GOVERNMENTS OF BRUNEI DARUSSALAM, THE REPUBLIC OF INDONESIA, MALAYSIA, THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES, THE REPUBLIC OF SINGAPORE, AND
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 167 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL TOAMEND (THE AGREEMENT AMONG THE GOVERNMENTS OF BRUNEI DARUSSALAM, THE REPUBLIC OF INDONESIA, MALAYSIA, THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES, THE REPUBLIC OF SINGAPORE, AND
1999
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 167 TAHUN 1998 TENTANG PENETAPAN KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU BATUI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 167 TAHUN 1998 TENTANG PENETAPAN KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU BATUI
1998
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 166 TAHUN 1999 TENTANG TIM RESTRUKTURISASI DAN REHABILITASI PT (PERSERO) PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 166 TAHUN 1999 TENTANG TIM RESTRUKTURISASI DAN REHABILITASI PT (PERSERO) PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
1999
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 166 TAHUN 1998 TENTANG PENETAPAN KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU BIMA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 166 TAHUN 1998 TENTANG PENETAPAN KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU BIMA
1998
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 165 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 165 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL
1998
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 165 TAHUN 1998 TENTANG PENETAPAN KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU SERAM
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 165 TAHUN 1998 TENTANG PENETAPAN KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU SERAM
1998
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 164 TAHUN 1999 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA TIM DOKTER KEPRESIDENAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 164 TAHUN 1999 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA TIM DOKTER KEPRESIDENAN
1999
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 164 TAHUN 1998 TENTANG PENETAPAN KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU PARE-PARE
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 164 TAHUN 1998 TENTANG PENETAPAN KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU PARE-PARE
1998
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 163 TAHUN 1999 TENTANG HARI JUANG TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 163 TAHUN 1999 TENTANG HARI JUANG TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT
1999
Regulasi per halaman: