Presiden dan Wakil Presiden

Presiden dan Wakil Presiden

Information about the author Presiden dan Wakil Presiden will soon be added to the site.
Total 8029 regulasi
PERATURAN PEMERINTAH REPUBUK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN MTLITER TINGGI IV BALIKPAPAN DAN PENGADILAN MILITER TINGGI V MAKASSAR
PERATURAN PEMERINTAH REPUBUK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN MTLITER TINGGI IV BALIKPAPAN DAN PENGADILAN MILITER TINGGI V MAKASSAR
2025
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN MILITER I-03 PEKANBARU, PENGADILAN MILITER V-I8 KENDARI, DAN PENGADILAN MILITER V-21 MANOKWARI
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN MILITER I-03 PEKANBARU, PENGADILAN MILITER V-I8 KENDARI, DAN PENGADILAN MILITER V-21 MANOKWARI
2025
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2025 TENTANG PENANGANAN SECARA KHUSUS DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI SAKSI PELAKU
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2025 TENTANG PENANGANAN SECARA KHUSUS DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI SAKSI PELAKU
2025
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE
2025
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 1998 TENTANG PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN PERSEROAN TERBATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 1998 TENTANG PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN PERSEROAN TERBATAS
1998
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1968 TENTANG PENANAMAN MODAL DALAM NEGER
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1968 TENTANG PENANAMAN MODAL DALAM NEGER
1968
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2025 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2025 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
2025
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
2025
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PENGESAHAN INDO-PACIFIC ECONOMIC FRAMEWORK FOR PROSPERITY AGREEMENT RELATING TO A CLEAN ECONOMY (PERSETUJUAN KERANGKA EKONOMI INDO-PASIFIK UNTUK KEMAKMURAN TERKAIT EKONOMI BERSIH) NASKAH AS
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PENGESAHAN INDO-PACIFIC ECONOMIC FRAMEWORK FOR PROSPERITY AGREEMENT RELATING TO A CLEAN ECONOMY (PERSETUJUAN KERANGKA EKONOMI INDO-PASIFIK UNTUK KEMAKMURAN TERKAIT EKONOMI BERSIH) NASKAH AS
2025
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PENGESAHAN INDO-PACIFIC ECONOMIC FRAMEWORK FOR PROSPERITY AGREEMENT RELATING TO A CLEAN ECONOMY (PERSETUJUAN KERANGKA EKONOMI INDO-PASIFIK UNTUK KEMAKMURAN TERKAIT EKONOMI BERSIH) TERJEMAHA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PENGESAHAN INDO-PACIFIC ECONOMIC FRAMEWORK FOR PROSPERITY AGREEMENT RELATING TO A CLEAN ECONOMY (PERSETUJUAN KERANGKA EKONOMI INDO-PASIFIK UNTUK KEMAKMURAN TERKAIT EKONOMI BERSIH) TERJEMAHA
2025
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PENGESAHAN INDO-PACIFIC ECONOMIC FRAMEWORK FOR PROSPERITY AGREEMENT RELATING TO A CLEAN ECONOMY (PERSETUJUAN KERANGKA EKONOMI INDO-PASIFIK UNTUK KEMAKMURAN TERKAIT EKONOMI BERSIH)
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PENGESAHAN INDO-PACIFIC ECONOMIC FRAMEWORK FOR PROSPERITY AGREEMENT RELATING TO A CLEAN ECONOMY (PERSETUJUAN KERANGKA EKONOMI INDO-PASIFIK UNTUK KEMAKMURAN TERKAIT EKONOMI BERSIH)
2025
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PENGADAAN DAN PENGELOLAAN GABAH/BERAS DALAM NEGERI SERTA PENYALURAN CADANGAN BERAS PEMERINTAH
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PENGADAAN DAN PENGELOLAAN GABAH/BERAS DALAM NEGERI SERTA PENYALURAN CADANGAN BERAS PEMERINTAH
2025
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG OPTIMALISASI PELAKSANAAN PENGENTASAN KEMISKINAN DAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG OPTIMALISASI PELAKSANAAN PENGENTASAN KEMISKINAN DAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM
2025
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PERCEPATAN PEMBENTUKAN KOPERASI DESA/ KELURAHAN MERAH PUTIH
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PERCEPATAN PEMBENTUKAN KOPERASI DESA/ KELURAHAN MERAH PUTIH
2025
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG SISTEM SERTIFIKASI KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG SISTEM SERTIFIKASI KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA
2025
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN PERGARAMAN NASIONAL
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN PERGARAMAN NASIONAL
2025
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
2025
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2025 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERI.AN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2025 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERI.AN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
2025
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEBUDAYAAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEBUDAYAAN
2025
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS INDUSTROPOLIS BATANG
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS INDUSTROPOLIS BATANG
2025
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA UNTUK PENDIRIAN HOLDING OPERASIONAL
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA UNTUK PENDIRIAN HOLDING OPERASIONAL
2025
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA BADAN PENGELOLA INVESTASI DAYA ANAGATA NUSANTARA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA BADAN PENGELOLA INVESTASI DAYA ANAGATA NUSANTARA
2025
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG TATA KELOLA PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK DALAM PELINDUNGAN ANAK
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG TATA KELOLA PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK DALAM PELINDUNGAN ANAK
2025
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2OO9 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2OO9 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
2025
Regulasi per halaman: