Presiden dan Wakil Presiden

Presiden dan Wakil Presiden

Information about the author Presiden dan Wakil Presiden will soon be added to the site.
Total 7977 regulasi
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2017 TENTANG UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2017 TENTANG UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
2017
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2017 TENTANG UNIVERSITAS ISI.A,M NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2017 TENTANG UNIVERSITAS ISI.A,M NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
2017
PERATURAN PRESIDEN REPUBLTK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2017 TENTANG UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLTK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2017 TENTANG UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
2017
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2017 TENTANG UNIVERSITAS ISI.AM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2017 TENTANG UNIVERSITAS ISI.AM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
2017
PERATUMN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2OI7 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SERBIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS
PERATUMN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2OI7 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SERBIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS
2017
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2017 TENTANG UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2017 TENTANG UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
2017
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2OI7 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2OI7 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERA"IAAN YORDANIA HASYIMIAH MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS
2017
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 14ggp 2017 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK CEKO MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK ATAU PASPOR DINAS
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 14ggp 2017 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK CEKO MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK ATAU PASPOR DINAS
2017
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PATEN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PATEN
2017
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI
2017
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA MEREK
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA MEREK
2017
PERATUMN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEIMIGRASIAN
PERATUMN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEIMIGRASIAN
2017
PERATUMN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEIMIGRASIAN
PERATUMN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEIMIGRASIAN
2017
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA KEIMIGRASIAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA KEIMIGRASIAN
2017
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG PENGESAHAN PROTOKOL PERUBAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN BELANDA UNTUK PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERKE
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG PENGESAHAN PROTOKOL PERUBAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN BELANDA UNTUK PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERKE
2017
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2OI7 TENTANG PENGESAHAN CREDIT GUARANTEE AND INVESTMENT FACILITY ARTICLES OF AGREEMENT (PASAL PERSETUJUAN FASILITAS PENJAMINAN KREDIT DAN INVESTASI)
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2OI7 TENTANG PENGESAHAN CREDIT GUARANTEE AND INVESTMENT FACILITY ARTICLES OF AGREEMENT (PASAL PERSETUJUAN FASILITAS PENJAMINAN KREDIT DAN INVESTASI)
2017
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2OI7 TENTANG PEMBUBARAN BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2OI7 TENTANG PEMBUBARAN BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO
2017
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DAN PEMBERIAN SUMBANGAN OLEH ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DAN PEMBERIAN SUMBANGAN OLEH ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME
2017
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG OTORITAS NASIONAL SENJATA KIMIA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG OTORITAS NASIONAL SENJATA KIMIA
2017
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
2017
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR ],8 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DAN PEMBERIAN SUMBANGAN OLEH ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR ],8 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DAN PEMBERIAN SUMBANGAN OLEH ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME
2017
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA
2017
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS
2017
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
2017
Regulasi per halaman: