Presiden dan Wakil Presiden

Presiden dan Wakil Presiden

Information about the author Presiden dan Wakil Presiden will soon be added to the site.
Total 8086 regulasi
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN BENTUK PT PERUSAHAAN PILOT PROYEK BERDIKARI MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN BENTUK PT PERUSAHAAN PILOT PROYEK BERDIKARI MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
2000
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN BENTUK PT PERUSAHAAN PILOT PROYEK BERDIKARI MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN BENTUK PT PERUSAHAAN PILOT PROYEK BERDIKARI MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
2000
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2000 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KONVERSI ENERGI ABADI (PT KONEBA)
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2000 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KONVERSI ENERGI ABADI (PT KONEBA)
2000
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2000 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN DI KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2000 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN DI KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU
2000
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2000 TENTANG TIM GABUNGAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2000 TENTANG TIM GABUNGAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
2000
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2000 TENTANG PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT UNTUK KEPENTINGAN UMUM
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2000 TENTANG PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT UNTUK KEPENTINGAN UMUM
2000
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2000 TENTANG PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2000 TENTANG PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
2000
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2000 TENTANG PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN JAYAPURA DARI KOTA JAYAPURA KE WILAYAH SENTANI DI KABUPATEN JAYAPURA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2000 TENTANG PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN JAYAPURA DARI KOTA JAYAPURA KE WILAYAH SENTANI DI KABUPATEN JAYAPURA
2000
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2000 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2000 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
2000
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2000 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KERTAS LECES
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2000 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KERTAS LECES
2000
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2000 TENTANG TINGKAT KETELITIAN PETA UNTUK PENATAAN RUANG WILAYAH
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2000 TENTANG TINGKAT KETELITIAN PETA UNTUK PENATAAN RUANG WILAYAH
2000
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2000 TENTANG GAJI POKOK PIMPINAN DAN HAKIM ANGGOTA MAHKAMAH AGUNG
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2000 TENTANG GAJI POKOK PIMPINAN DAN HAKIM ANGGOTA MAHKAMAH AGUNG
2000
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG PERATURAN GAJI HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA DAN PERADILAN AGAMA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG PERATURAN GAJI HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA DAN PERADILAN AGAMA
2000
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG KEPELAUTAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG KEPELAUTAN
2000
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2000 TENTANG PERUSAHAAN JAWATAN (PERJAN)
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2000 TENTANG PERUSAHAAN JAWATAN (PERJAN)
2000
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2000 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT DANA TABUNGAN DAN ASURANSI PEGAWAI NEGERI
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2000 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT DANA TABUNGAN DAN ASURANSI PEGAWAI NEGERI
2000
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2000 TENTANG PENGURANGAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2000 TENTANG PENGURANGAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM
2000
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 1995 TENTANG ANGKUTAN UDARA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 1995 TENTANG ANGKUTAN UDARA
2000
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. INDUSTRI SODAINDONESIA KE DALAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. GARAM
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. INDUSTRI SODAINDONESIA KE DALAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. GARAM
2000
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 98 TAHUN 1999 TENTANG PENGALIHAN KEDUDUKAN, TUGAS DAN KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN SELAKU RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) ATAU PEMEGANG SAHAM PADA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 98 TAHUN 1999 TENTANG PENGALIHAN KEDUDUKAN, TUGAS DAN KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN SELAKU RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) ATAU PEMEGANG SAHAM PADA
2000
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 116 TAHUN 2012 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT DIRGANTARA INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 116 TAHUN 2012 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT DIRGANTARA INDONESIA
2012
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 115 TAHUN 2012 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 115 TAHUN 2012 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
2012
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 114 TAHUN 2012 TENTANG PENGURANGAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT GARUDA INDONESIA Tbk
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 114 TAHUN 2012 TENTANG PENGURANGAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT GARUDA INDONESIA Tbk
2012
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 113 TAHUN 2012 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT GARAM
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 113 TAHUN 2012 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT GARAM
2012
Regulasi per halaman: