Presiden dan Wakil Presiden

Presiden dan Wakil Presiden

Information about the author Presiden dan Wakil Presiden will soon be added to the site.
Total 8029 regulasi
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SLOVAKIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SLOVAKIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE
2010
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN PROTOKOL PERUBAHAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH MALAYSIA DAN PROTOKOLNYA YANG DITANDATANGANI DI KUALA LUMPUR TANGGA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN PROTOKOL PERUBAHAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH MALAYSIA DAN PROTOKOLNYA YANG DITANDATANGANI DI KUALA LUMPUR TANGGA
2010
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90 TAHUN 2011 TENTANG HAK KEUANGAN KETUA, WAK1L KETUA, DAN ANGGOTA DEWAN GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90 TAHUN 2011 TENTANG HAK KEUANGAN KETUA, WAK1L KETUA, DAN ANGGOTA DEWAN GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN
2011
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2011 TENTANG PENUGASAN KEPADA PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) UNTUK MENYELENGGARAKAN PRASARANA DAN SARANA KERETA API BANDAR UDARA SOEKARNO-HATTA DAN JALUR LINGKAR JAKARTABOGOR- DEPOK-TANGERANG-BEKASI
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2011 TENTANG PENUGASAN KEPADA PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) UNTUK MENYELENGGARAKAN PRASARANA DAN SARANA KERETA API BANDAR UDARA SOEKARNO-HATTA DAN JALUR LINGKAR JAKARTABOGOR- DEPOK-TANGERANG-BEKASI
2011
PENJELASAN ATAS PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PENJELASAN ATAS PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
2010
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2015 2013 TENTANG HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2015 SEBAGAI HARI LIBUR NASIONAL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2015 2013 TENTANG HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2015 SEBAGAI HARI LIBUR NASIONAL
2015
LAMPIRAN II PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 65 Tahun 2011 TANGGAL : 20 September 2011 RENCANA AKSI PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2011 – 2014
LAMPIRAN II PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 65 Tahun 2011 TANGGAL : 20 September 2011 RENCANA AKSI PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2011 – 2014
2011
LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 13 TAHUN 2010 TANGGAL : 28 JANUARI 2010 TATA CARA PENGADAAN BADAN USAHA DALAM RANGKA PERJANJIAN KERJASAMA
LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 13 TAHUN 2010 TANGGAL : 28 JANUARI 2010 TATA CARA PENGADAAN BADAN USAHA DALAM RANGKA PERJANJIAN KERJASAMA
2010
LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 96 Tahun 2011 TANGGAL 30 Desember 2011 RINCIAN ALOKASI DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2012
LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 96 Tahun 2011 TANGGAL 30 Desember 2011 RINCIAN ALOKASI DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2012
2011
LAMPIRAN II KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 27 Tahun 2013 TANGGAL : 12 November 2013 ANGGARAN RUMAH TANGGA LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN II KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 27 Tahun 2013 TANGGAL : 12 November 2013 ANGGARAN RUMAH TANGGA LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA
2013
LAMPIRAN 1 ANGGARAN DASAR STRUKTUR ORGANISASI LVRI PERIODE 2012 – 2017
LAMPIRAN 1 ANGGARAN DASAR STRUKTUR ORGANISASI LVRI PERIODE 2012 – 2017
2013
LAMPIRAN I PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 65 Tahun 2011 TANGGAL : 20 September 2011 RENCANA AKSI YANG BERSIFAT CEPAT TERWUJUD PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2011-2012
LAMPIRAN I PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 65 Tahun 2011 TANGGAL : 20 September 2011 RENCANA AKSI YANG BERSIFAT CEPAT TERWUJUD PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2011-2012
2011
LAMPIRAN I KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 27 Tahun 2013 TANGGAL : 12 November 2013 ANGGARAN DASAR LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA MUKADIMAH
LAMPIRAN I KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 27 Tahun 2013 TANGGAL : 12 November 2013 ANGGARAN DASAR LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA MUKADIMAH
2013
LAMPIRAN II PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 61 Tahun 2011 TANGGAL : 20 September 2011
LAMPIRAN II PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 61 Tahun 2011 TANGGAL : 20 September 2011
2011
LAMPIRAN I PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 61 Tahun 2011 TANGGAL : 20 September 2011
LAMPIRAN I PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 61 Tahun 2011 TANGGAL : 20 September 2011
2011
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 75 TAHUN 1999 TENTANG KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 75 TAHUN 1999 TENTANG KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
2008
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI KEMENTERIAN NEGARA SERTA SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI ESELON I KEMENTERIAN NEGARA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI KEMENTERIAN NEGARA SERTA SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI ESELON I KEMENTERIAN NEGARA
2011
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESTA NOMOR 9 TAHUN 2OL8 TENTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESTA NOMOR 9 TAHUN 2OL8 TENTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
2018
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2OT8 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2017
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2OT8 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2017
2018
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2OI8 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KOREA TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOWRNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2OI8 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KOREA TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOWRNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND
2018
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG KEKARANTINAAN KESEHATAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG KEKARANTINAAN KESEHATAN
2018
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
2006
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2006 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2004
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2006 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2004
2006
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2006 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDIA TENTANG KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF IN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2006 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDIA TENTANG KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF IN
2006
Regulasi per halaman: