Presiden dan Wakil Presiden

Presiden dan Wakil Presiden

Information about the author Presiden dan Wakil Presiden will soon be added to the site.
Total 8029 regulasi
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 1990 TENTANG PENETAPAN PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA SEBAGAI PERUSAHAAN YANG DAPAT MENARIK DAN MENERIMA IURAN PEMBIAYAAN EKSPLOITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA PENGAIRAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 1990 TENTANG PENETAPAN PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA SEBAGAI PERUSAHAAN YANG DAPAT MENARIK DAN MENERIMA IURAN PEMBIAYAAN EKSPLOITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA PENGAIRAN
1990
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 175 TAHUN 2000 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS MENTERI NEGARA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 175 TAHUN 2000 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS MENTERI NEGARA
2001
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 1991 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH REPUBLIK FEDERAL JERMAN UNTUK PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA MENGENAI PAJAK ATAS PENGHASILAN DAN KEKAYAAN BESERTA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 1991 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH REPUBLIK FEDERAL JERMAN UNTUK PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA MENGENAI PAJAK ATAS PENGHASILAN DAN KEKAYAAN BESERTA
1991
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 1990 TENTANG BESARNYA ONGKOS NAIK HAJI TAHUN 1991
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 1990 TENTANG BESARNYA ONGKOS NAIK HAJI TAHUN 1991
1990
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 2001 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK BELARUS MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 2001 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK BELARUS MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK
2001
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 1991 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SEBAGIAN WILAYAH USAHA KAWASAN INDUSTRI PT. MEGALOPOLIS MANUNGGAL INDUSTRIAL DEVELOPMENT UNTUK DIBERIKAN STATUS SEBAGAI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE)
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 1991 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SEBAGIAN WILAYAH USAHA KAWASAN INDUSTRI PT. MEGALOPOLIS MANUNGGAL INDUSTRIAL DEVELOPMENT UNTUK DIBERIKAN STATUS SEBAGAI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE)
1991
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 1990 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 1990 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN INDONESIA
1990
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2001 TENTANG DEWAN PENGEMBANGAN KAWASAN TIMUR INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2001 TENTANG DEWAN PENGEMBANGAN KAWASAN TIMUR INDONESIA
2001
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 1991 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 1991 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
1991
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 1990 TENTANG PEMBANGUNAN JEMBATAN SURABAYA-MADURA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 1990 TENTANG PEMBANGUNAN JEMBATAN SURABAYA-MADURA
1990
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2001
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 1991 TENTANG PENAMBAHAN GERBANG TOL RAMP PASAR REBO PADA JALAN TOL JAGORAWI DAN PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR SERTA BESARNYA TOL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 1991 TENTANG PENAMBAHAN GERBANG TOL RAMP PASAR REBO PADA JALAN TOL JAGORAWI DAN PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR SERTA BESARNYA TOL
1991
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 1990 TENTANG PEMBUKAAN KONSULAT REPUBLIK INDONESIA DI VANIMO, PAPUA NUGINI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 1990 TENTANG PEMBUKAAN KONSULAT REPUBLIK INDONESIA DI VANIMO, PAPUA NUGINI
1990
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 1990 TENTANG PEMBUKAAN KONSULAT REPUBLIK INDONESIA DI VANIMO, PAPUA NUGINI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 1990 TENTANG PEMBUKAAN KONSULAT REPUBLIK INDONESIA DI VANIMO, PAPUA NUGINI
1990
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA AD HOC PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA AD HOC PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
2001
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 1991 TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PENYELIDIK NASIONAL PERISTIWA/INSIDEN 12 NOPEMBER 1991 DI TIMOR TIMUR
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 1991 TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PENYELIDIK NASIONAL PERISTIWA/INSIDEN 12 NOPEMBER 1991 DI TIMOR TIMUR
1991
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 1990 TENTANG PASAR MODAL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 1990 TENTANG PASAR MODAL
1990
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 117 TAHUN 2000 TENTANG SEKRETARIAT NEGARA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 117 TAHUN 2000 TENTANG SEKRETARIAT NEGARA
2001
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 1991 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 1975 TENTANG PENYEMPURNAAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERTAHANAN KEAMANAN NASIONAL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 73 TA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 1991 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 1975 TENTANG PENYEMPURNAAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERTAHANAN KEAMANAN NASIONAL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 73 TA
1991
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 1990 TENTANG PERINCIAN ANGGARAN BELANJA RUTIN TAHUN ANGGARAN 1990/1991
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 1990 TENTANG PERINCIAN ANGGARAN BELANJA RUTIN TAHUN ANGGARAN 1990/1991
1990
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2001 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH PAPUA NEW GUINEA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2001 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH PAPUA NEW GUINEA
2001
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 1991 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 51 TAHUN 1970 TENTANG DEWAN PERTAHANAN KEMANAN NASIONAL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 1991 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 51 TAHUN 1970 TENTANG DEWAN PERTAHANAN KEMANAN NASIONAL
1991
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 1990 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL RELATING TO AN AMENDMENT TO THE CONVENTION ON INTERNATIONAL CIVIL AVIATION
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 1990 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL RELATING TO AN AMENDMENT TO THE CONVENTION ON INTERNATIONAL CIVIL AVIATION
1990
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2001 TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN BOGOR DAN SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN MALANG
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2001 TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN BOGOR DAN SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN MALANG
2001
Regulasi per halaman: