Bagian Keempat

By Admin Regulasip Posted on Mar 1, 2026

In Category - Buku

Institutions: Pemerintah Republik Indonesia Regulation Number: Published By: Pemerintah Republik Indonesia In Year: 2022

Legal Basis (Dasar Hukum):

Key Word:

Number of Pages:

Explanation of Regulations

BAB III: Peningkatan Ekosistm Investasi dan Kegiatan Berusaha

List of Contents

Pasal 26 - UMUM

Pasal 27 - Kelautan dan Perikanan

Pasal 28 - Pertanian

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dari sektor pertanian, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan

Pasal 29 - Pasal 28 huruf (a)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

Pasal 30 - Pasal 28 huruf (b)

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman

Pasal 31 - Pasal 28 huruf (c)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan

Pasal 32 - Pasal 28 huruf (d)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Pasal 33 - Pasal 28 huruf (e)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura

Pasal 34 - Pasal 28 huruf (f)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 35 - Kehutanan

Untuk memberikan kemudahan bagr masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam mendapatkan Penzinan Berusaha dan kemudahan persyaratan investasi dari sektor kehutanan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru.

Pasal 36 - Pasal 35 huruf (a)

Pasal 37 - Pasal 35 huruf (b)

Pasal 38 - Energi dan Sumber Daya Mineral

Untuk memberikan kemudahan b"gi masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dari sektor energi dan sumber daya mineral, Peraluran Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru.

Pasal 39 - Pasal 38 huruf (a)

Pasal 40 - Pasal 38 huruf (b)

Pasal 41 - Pasal 38 huruf (c)

Pasal 42 - Pasal 38 huruf (d)

Pasal 43 - Ketenaganukliran

Pasal 44 - Perindustrian

Pasal 45 - Perdagangan, Metrologi Legal, Jaminan Produk Halal, dan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dari sektor perdagangan, metrologr legal, jaminan produk halal, dan standardisasi dan penilaian kesesuaian, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa.

Pasal 46 - Pasal 45 huruf (a)

Pasal 47 - Pasal 45 huruf (b)

Pasal 48 - Pasal 45 huruf (c)

Pasal 49 - Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam mendapatkan Peizinan Berusaha dan kemudahan persyaratan investasi dari sektor pekerjaan umum dan perumahan ralgrat, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru.

Pasal 50 - Pasal 49 huruf (a)

Pasal 51 - Pasal 49 huruf (b)

Pasal 52 - Pasal 49 huruf (c)

Pasal 53 - Pasal 49 huruf (d)

Pasal 54 - Transportasi

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dan kemudahan persyaratan investasi di sektor transportasi, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru.

Pasal 55 - Pasal 54 huruf (a)

Pasal 56 - Pasal 54 huruf (b)

Pasal 57 - Pasal 54 huruf (c)

Pasal 58 - Pasal 54 huruf (d)

Pasal 59 - Kesehatan, Obat, dan Makanan

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dari sektor kesehatan, obat, dan makanan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru.

Pasal 60 - Pasal 59 huruf (a)

Pasal 61 - Pasal 59 huruf (b)

Pasal 62 - Pasal 59 huruf (c)

Pasal 63 - Pasal 59 huruf (d)

Pasal 64 - Pasal 59 huruf (e)

Pasal 65 - Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 66 - Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 67 - Kepariwisataan

Pasal 68 - Keagamaan

Pasal 69 - Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizir:an Berusaha dan kemudahan persyaratan investasi dari sektor pos, telekomunikasi, dan penyiaran, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru.

Pasal 70 - Pasal 69 huruf (a)

Pasal 71 - Pasal 69 huruf (b)

Pasal 72 - Pasal 69 huruf (c)

Pasal 73 - Pertahanan dan Keamanan

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dari sektor pertahanan dan keamanan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru