Subjek: PP

Total 2086 regulasi
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KETIGA BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2OO1 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KETIGA BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2OO1 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2024,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KETIGA BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2OO1 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KETIGA BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2OO1 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
2024,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KESEMBILAN BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GA.JI PEGAWAI NEGERI SIPIL
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KESEMBILAN BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GA.JI PEGAWAI NEGERI SIPIL
2024,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2OO5 TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2OO5 TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
2024,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2OO5 TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2OO5 TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
2024,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
2024,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG HARMONISASI KEBIJAKAN FISKAL NASIONAL
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG HARMONISASI KEBIJAKAN FISKAL NASIONAL
2024,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA TATA RUANG PULAU JAWA-BALI
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA TATA RUANG PULAU JAWA-BALI
2023,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2023 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASDP INDONESIA FERRY
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2023 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASDP INDONESIA FERRY
2023,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2023 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2023 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA
2023,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2023 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT AVIASI PARIWISATA INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2023 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT AVIASI PARIWISATA INDONESIA
2023,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2023 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2023 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA
2023,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2023 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT LEN INDUSTRI
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2023 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT LEN INDUSTRI
2023,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT LEN INDUSTRI
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT LEN INDUSTRI
2023,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2023 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2023 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA
2023,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2023 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2023 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA
2023,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2023 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BRANTAS ABIPRAYA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2023 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BRANTAS ABIPRAYA
2023,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG TARIF PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, ATAU KEGIATAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG TARIF PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, ATAU KEGIATAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
2023,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 2023 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT AVIASI PARIWISATA INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 2023 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT AVIASI PARIWISATA INDONESIA
2023,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 2023 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DAI,AM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 2023 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DAI,AM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL
2023,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2023 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT HUTAMA KARYA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2023 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT HUTAMA KARYA
2023,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2023 TENTANG PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG CUKAI UNTUK KEPENTINGAN PENERIMAAN NEGARA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2023 TENTANG PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG CUKAI UNTUK KEPENTINGAN PENERIMAAN NEGARA
2023,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGUNDURAN DIRI DALAM PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH, ANGGOTA DEWAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGUNDURAN DIRI DALAM PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH, ANGGOTA DEWAN
2023,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2023 TENTANG PEMBIAYAAN PROYEK MELALUI PENERBITAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2023 TENTANG PEMBIAYAAN PROYEK MELALUI PENERBITAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA
2023,
Regulasi per halaman: