Subjek: PP

Total 2142 regulasi
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2007 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2007 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
2025,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2007 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2007 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
2025,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENETAPAN TARIF, PENGELOLAAN, DAN PENYELESAIAN KEBERATAN, KERINGANAN, DAN PENGEMBALIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENETAPAN TARIF, PENGELOLAAN, DAN PENYELESAIAN KEBERATAN, KERINGANAN, DAN PENGEMBALIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
2025,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2025 TENTANG PELAPORAN KEUANGAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2025 TENTANG PELAPORAN KEUANGAN
2025,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2024 TENTANG PERATURAN PEI.A,KSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1997 TENTANG KETRANSMIGRASIAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-U
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2024 TENTANG PERATURAN PEI.A,KSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1997 TENTANG KETRANSMIGRASIAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-U
2025,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERIAN PINJAMAN OLEH PEMERINTAH PUSAT
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERIAN PINJAMAN OLEH PEMERINTAH PUSAT
2025,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 1998 TENTANG PEMAKAIAN NAMA PERSEROAN TERBATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 1998 TENTANG PEMAKAIAN NAMA PERSEROAN TERBATAS
1998,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 106 TAHUN 2021 TENTANG KEWENANGAN DAN KELEMBAGAAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 106 TAHUN 2021 TENTANG KEWENANGAN DAN KELEMBAGAAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA
2025,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANMN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANMN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
2025,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BAHANA MITRA INVESTA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BAHANA MITRA INVESTA
2025,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN TATA CARA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI DENDA ADMINISTRATIF
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN TATA CARA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI DENDA ADMINISTRATIF
2025,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2025 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGENDALIAN IMPOR KOMODITAS PERIKANAN DAN KOMODITAS PERGARAMAN SEBAGAI BAHAN BAKU DAN BAHAN PENOLONG INDUSTRI
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2025 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGENDALIAN IMPOR KOMODITAS PERIKANAN DAN KOMODITAS PERGARAMAN SEBAGAI BAHAN BAKU DAN BAHAN PENOLONG INDUSTRI
2025,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2025 TENTANG KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2025 TENTANG KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL
2025,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2010 TENTANG PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN MADIUN DARI WILAYAH KOTA MADIUN KE WILAYAH KECAMATAN MEJAYAN KABUPATEN MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2010 TENTANG PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN MADIUN DARI WILAYAH KOTA MADIUN KE WILAYAH KECAMATAN MEJAYAN KABUPATEN MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR
2025,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2005 TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2005 TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
2005,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PENYESUAIAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA BAGI PERUSAHAAN INDUSTRI PADAT KARYA TERTENTU TAHUN 2025
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PENYESUAIAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA BAGI PERUSAHAAN INDUSTRI PADAT KARYA TERTENTU TAHUN 2025
2025,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 2010 TENTANG ADMINISTRASI PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 2010 TENTANG ADMINISTRASI PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA
2025,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN ASET BADAN PENGELOLA INVESTASI DAYA ANAGATA NUSANTARA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN ASET BADAN PENGELOLA INVESTASI DAYA ANAGATA NUSANTARA
2025,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2025 TENTANG PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL SERTA PENANGANAN, PELINDUNGAN, DAN PEMULIHAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2025 TENTANG PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL SERTA PENANGANAN, PELINDUNGAN, DAN PEMULIHAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
2025,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2025 TENTANG DANA BANTUAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2025 TENTANG DANA BANTUAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
2025,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
2025,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2025 TENTANG PERENCANAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2025 TENTANG PERENCANAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2025,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2022 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN/ATAU PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI BIDANG USAHA PERTAMBANGAN BATUBARA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2022 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN/ATAU PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI BIDANG USAHA PERTAMBANGAN BATUBARA
2025,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2025 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2025 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2025,
Regulasi per halaman: