Subjek: Keputusan Bersama

Total 11 regulasi
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 1984 TENTANG BADAN PENGELOLA GELANGGANG OLAH RAGA SENAYAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 35
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 1984 TENTANG BADAN PENGELOLA GELANGGANG OLAH RAGA SENAYAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 35
1999,
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 21/KPTS/M/2004 TENTANG SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN BENCANA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI DI PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN SUMATERA UTARA BIDANG PEKERJAAN UMUM
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 21/KPTS/M/2004 TENTANG SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN BENCANA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI DI PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN SUMATERA UTARA BIDANG PEKERJAAN UMUM
2004,
KEPUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA NOMOR : 01/KPPU/VI/2000 TENTANG TATA TERTIB PEMILIHAN KETUA DAN WAKIL KETUA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA PERIODE TAHUN 2000 - 2005
KEPUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA NOMOR : 01/KPPU/VI/2000 TENTANG TATA TERTIB PEMILIHAN KETUA DAN WAKIL KETUA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA PERIODE TAHUN 2000 - 2005
2000
KEPUTUSAN KOMISI NO. 57/2009 Tentang Pengecualian Penerapan UU No. 5 Tahun 1999 terhadap Perjanjian yang Berkaitan dengan Waralaba
KEPUTUSAN KOMISI NO. 57/2009 Tentang Pengecualian Penerapan UU No. 5 Tahun 1999 terhadap Perjanjian yang Berkaitan dengan Waralaba
2009
KEPUTUSAN KETUA KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA NOMOR : 346/KADI/Kep/10/2000 T E N T A N G PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN KEPALA BIDANG DAN ANGGOTA DI LINGKUNGAN KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA
KEPUTUSAN KETUA KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA NOMOR : 346/KADI/Kep/10/2000 T E N T A N G PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN KEPALA BIDANG DAN ANGGOTA DI LINGKUNGAN KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA
2000,
KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA INFORMASI NASIONAL NOMOR : 22 / SK /KA. LIN /2004 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA INFORMASI NASIONAL
KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA INFORMASI NASIONAL NOMOR : 22 / SK /KA. LIN /2004 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA INFORMASI NASIONAL
2004
Keputusan Direktur Jenderal Produksi Peternakan Nomor: 71/TN.690/Kpts/DJP/Deptan/2000 Tentang Prosedur Baku Importasi Hewan dan Bahan asal Hewan
Keputusan Direktur Jenderal Produksi Peternakan Nomor: 71/TN.690/Kpts/DJP/Deptan/2000 Tentang Prosedur Baku Importasi Hewan dan Bahan asal Hewan
2000,
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL NOMOR : H-08-PR.07.10 - TAHUN 2000 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN PERMOHONAN PENDAFTARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL MELALUI KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDO
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL NOMOR : H-08-PR.07.10 - TAHUN 2000 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN PERMOHONAN PENDAFTARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL MELALUI KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDO
2000,
KEPUTUSAN BERSAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DENGAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA NOMOR 04/PANWASLU/KS/III/2004 NOMOR 003/SK KPI/II/04 TENTANG PENANGANAN LAPORAN PELANGGARAN SIARAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DAN KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM PADA LEMBAGA
KEPUTUSAN BERSAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DENGAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA NOMOR 04/PANWASLU/KS/III/2004 NOMOR 003/SK KPI/II/04 TENTANG PENANGANAN LAPORAN PELANGGARAN SIARAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DAN KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM PADA LEMBAGA
2003,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 710/MPP/Kep/12/2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 458/MPP/Kep/7/2003 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA IMPOR BUS KOTA DAN PERKOTAAN DAL
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 710/MPP/Kep/12/2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 458/MPP/Kep/7/2003 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA IMPOR BUS KOTA DAN PERKOTAAN DAL
2003,
KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR : 371/KEP/M.KOMINFO/8/2007 Tentang KODE ETIK HUMAS PEMERINTAHAN
KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR : 371/KEP/M.KOMINFO/8/2007 Tentang KODE ETIK HUMAS PEMERINTAHAN
2017,
Regulasi per halaman: