Subjek: Kementerian Perdagangan

Total 19 regulasi
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 36 TAHUN 2023 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 36 TAHUN 2023 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR
2024,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG SEKOLAH PERDAGANGAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG SEKOLAH PERDAGANGAN
2024,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DAN TUGAS PEMBANTUAN KEPADA DAERAH PROVINSI DI BIDANG PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DAN TUGAS PEMBANTUAN KEPADA DAERAH PROVINSI DI BIDANG PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN
2024,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DAN TUGAS PEMBANTUAN KEPADA DAERAH PROVINSI DI BIDANG PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2024
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DAN TUGAS PEMBANTUAN KEPADA DAERAH PROVINSI DI BIDANG PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2024
2024,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR I TAHUN 2024 TENTANG PENANGANAN PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN MELALUI WHISTLEBLOWING SYSTEM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR I TAHUN 2024 TENTANG PENANGANAN PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN MELALUI WHISTLEBLOWING SYSTEM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN
2024,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG BESARAN, PERSYARATAN, DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF SAMPAI DENGAN RPO,00 (NOL RUPIAH) ATAU 00/, (Nal PERSEN) ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG BESARAN, PERSYARATAN, DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF SAMPAI DENGAN RPO,00 (NOL RUPIAH) ATAU 00/, (Nal PERSEN) ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN
2024,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 36 TAHUN 2023 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 36 TAHUN 2023 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR
2024,
SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 208/MPP/1/2003 TENTANG EDARAN TENTANG PELAKSANAAN SK MENPERINDAG NO.32/MPP/KEP/1/2003
SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 208/MPP/1/2003 TENTANG EDARAN TENTANG PELAKSANAAN SK MENPERINDAG NO.32/MPP/KEP/1/2003
2003,
Surat Edaran Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 807/MPP/8/2000 TENTANG KEWAJIBAN MELAKSANAKAN KETENTUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA
Surat Edaran Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 807/MPP/8/2000 TENTANG KEWAJIBAN MELAKSANAKAN KETENTUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA
2000,
SURAT MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39/MPP/1/1998 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN NOMOR 01/SK/1996 DAN NOMOR 02/SK/1996
SURAT MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39/MPP/1/1998 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN NOMOR 01/SK/1996 DAN NOMOR 02/SK/1996
1998,
SURAT MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40/MPP/1/1998 TENTANG PENYEMPURNAAN/PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
SURAT MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40/MPP/1/1998 TENTANG PENYEMPURNAAN/PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
1998,
SURAT MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41/MPP/1/1998 TENTANG PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN YANG BERKAITAN DENGAN FASILITAS TAKSI
SURAT MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41/MPP/1/1998 TENTANG PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN YANG BERKAITAN DENGAN FASILITAS TAKSI
1998,
SURAT MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42/MPP/1/1998 TENTANG PENGENAANN PE DAN PERSOURCE RENT TAX
SURAT MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42/MPP/1/1998 TENTANG PENGENAANN PE DAN PERSOURCE RENT TAX
1998,
SURAT MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43/MPP/1/1998 TENTANG PAJAK EKSPOR
SURAT MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43/MPP/1/1998 TENTANG PAJAK EKSPOR
1998,
SURAT MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44/MPP/1/1998 TENTANG PEMBEBASAN ALOKASI PENJUALAN TERNAK UNTUK DIPERDAGANGAN ANTAR PULAU/PROVINSI
SURAT MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44/MPP/1/1998 TENTANG PEMBEBASAN ALOKASI PENJUALAN TERNAK UNTUK DIPERDAGANGAN ANTAR PULAU/PROVINSI
1998,
SURAT MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45/MPP/1/1998 TENTANG PENINJAUAN CUKAI ALKOHOL DAN TEMBAKAU
SURAT MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45/MPP/1/1998 TENTANG PENINJAUAN CUKAI ALKOHOL DAN TEMBAKAU
1998,
SURAT MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGANN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46/MPP/1/1998 TENTANG PAJAK EKSPOR CPO/OLEIN DAN HASIL OLAHANNYA
SURAT MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGANN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46/MPP/1/1998 TENTANG PAJAK EKSPOR CPO/OLEIN DAN HASIL OLAHANNYA
1998,
SURAT MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48/MPP/1/1998 TENTANG PERDAGANGAN SEMEN DI DALAM NEGERI
SURAT MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48/MPP/1/1998 TENTANG PERDAGANGAN SEMEN DI DALAM NEGERI
1998,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 306/MPP/Kep/4/2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 70/MPP/Kep/2/2003 TENTANG PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PER
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 306/MPP/Kep/4/2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 70/MPP/Kep/2/2003 TENTANG PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PER
2003,
Regulasi per halaman: