Total 23529 regulasi
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA OLEH PEMERINTAH DAERAH
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA OLEH PEMERINTAH DAERAH
2025,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2025 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR BARANG DALAM KEADAAN TIDAK BARU DAN LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2025 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR BARANG DALAM KEADAAN TIDAK BARU DAN LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
2025,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2025 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR BARANG KONSUMSI
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2025 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR BARANG KONSUMSI
2025,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2025 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR BARANG INDUSTRI TERTENTU
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2025 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR BARANG INDUSTRI TERTENTU
2025,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR BARANG ELEKTRONIK DAN TELEMATIKA
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR BARANG ELEKTRONIK DAN TELEMATIKA
2025,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR BAHAN KIMIA, BAHAN BERBAHAYA, DAN BAHAN TAMBANG
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR BAHAN KIMIA, BAHAN BERBAHAYA, DAN BAHAN TAMBANG
2025,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2025 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR GARAM DAN KOMODITAS PERIKANAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2025 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR GARAM DAN KOMODITAS PERIKANAN
2025,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL
2025,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR BARANG PERTANIAN DAN PETERNAKAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR BARANG PERTANIAN DAN PETERNAKAN
2025,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR
2025,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2025 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BIDANG LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT PADA KEMENTERIAN KESEHATAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2025 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BIDANG LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT PADA KEMENTERIAN KESEHATAN
2025,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2025 TENTANG SINERGI BAGAN AKUN STANDAR PADA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2025 TENTANG SINERGI BAGAN AKUN STANDAR PADA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
2025,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2025 TENTANG PENGASURANSIAN BARANG MILIK NEGARA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2025 TENTANG PENGASURANSIAN BARANG MILIK NEGARA
2025,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026
2025,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 76 TAHUN 2020 TENTANG PERANGKAT PEMBACA DAN PENULIS SERTA PERANGKAT PEMBACA KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 76 TAHUN 2020 TENTANG PERANGKAT PEMBACA DAN PENULIS SERTA PERANGKAT PEMBACA KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK
2025,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, DAN PAJAK ALAT BERAT TAHUN 2025
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, DAN PAJAK ALAT BERAT TAHUN 2025
2025,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK UNTUK TUNJANGAN GURU APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMERINTAH DAERAH
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK UNTUK TUNJANGAN GURU APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMERINTAH DAERAH
2025,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG BESARAN, PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF SAMPAI DENGAN RP0,00 (NOL RUPIAH) ATAU 0% (NOL PERSEN) ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN D
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG BESARAN, PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF SAMPAI DENGAN RP0,00 (NOL RUPIAH) ATAU 0% (NOL PERSEN) ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN D
2025,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI KEMENTERIAN DALAM NEGERI
2025,
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PENGELOLAAN LIKUIDITAS UNTUK MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKELANJUTAN
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PENGELOLAAN LIKUIDITAS UNTUK MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKELANJUTAN
2025,
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG KEBIJAKAN MONETER
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG KEBIJAKAN MONETER
2025,
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG KEBIJAKAN SISTEM PEMBAYARAN
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG KEBIJAKAN SISTEM PEMBAYARAN
2025,
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN
2025,
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA
2025,
Regulasi per halaman:

Cari Regulasi