Total 23098 regulasi
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR : M.HH-01.PR.01.01 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2010-2014
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR : M.HH-01.PR.01.01 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2010-2014
2010,
PERA TURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: MHH.01.LT.03.02 TAHUN 2009
PERA TURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: MHH.01.LT.03.02 TAHUN 2009
2009,
PERA TURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: M.03.HT.03.10 TAHUN 2007 TENTANG PENGAMBILAN MINUTA AKTA DAN PEMANGGILAN NOTARIS
PERA TURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: M.03.HT.03.10 TAHUN 2007 TENTANG PENGAMBILAN MINUTA AKTA DAN PEMANGGILAN NOTARIS
2007,
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.02.HT.01.10 TAHUN 2007 TENTAN G TATA CARA PENGUMUMAN PERSEROAN TERBATAS DALAM TAMBAHAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.02.HT.01.10 TAHUN 2007 TENTAN G TATA CARA PENGUMUMAN PERSEROAN TERBATAS DALAM TAMBAHAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2007,
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.02.HT.01.10 TAHUN 2007 TENTAN G TATA CARA PENGUMUMAN PERSEROAN TERBATAS DALAM TAMBAHAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.02.HT.01.10 TAHUN 2007 TENTAN G TATA CARA PENGUMUMAN PERSEROAN TERBATAS DALAM TAMBAHAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2007,
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.01-HU.03.02 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENGUNDANGAN DAN PENYEBARLUASAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.01-HU.03.02 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENGUNDANGAN DAN PENYEBARLUASAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
2007,
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M.01.HT.01.10 TAHUN 2007
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M.01.HT.01.10 TAHUN 2007
2007,
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M.06.IL.01.10 TAHUN 2005
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M.06.IL.01.10 TAHUN 2005
2006,
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M.01.HL.03.01 TAHUN 2005
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M.01.HL.03.01 TAHUN 2005
2006,
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M.02.HL.05.06 TAHUN 2005
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M.02.HL.05.06 TAHUN 2005
2006,
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M.01.HL.03.01 TAHUN 2005
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M.01.HL.03.01 TAHUN 2005
2006,
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M.02.PR.07.10 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DI PROVINSI IRIAN JAYA BARAT, KEPULAUAN RIAU, DAN SULAWESI BARAT
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M.02.PR.07.10 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DI PROVINSI IRIAN JAYA BARAT, KEPULAUAN RIAU, DAN SULAWESI BARAT
2005,
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.01.IZ.01.10 TAHUN 2005. TENTANGPERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M-04. IZ. 01.10 TAHUN 2003 TENTANG VISA KUNJUNGAN SAA
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.01.IZ.01.10 TAHUN 2005. TENTANGPERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M-04. IZ. 01.10 TAHUN 2003 TENTANG VISA KUNJUNGAN SAA
2005,
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.HH.01.AH.09.01 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, MUTASI, DAN PENGAMBILAN SUMPAH ATAU JANJI PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN BENTUK, UKURAN, WARNA, F
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.HH.01.AH.09.01 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, MUTASI, DAN PENGAMBILAN SUMPAH ATAU JANJI PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN BENTUK, UKURAN, WARNA, F
2011,
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: SEK-12.KP.03.03 TAHUN 2017
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: SEK-12.KP.03.03 TAHUN 2017
2017,
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: SEK-19.KP.03.03 TAHUN 2017
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: SEK-19.KP.03.03 TAHUN 2017
2017,
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: SEK-03.KP.03.03 TAHUN 2017
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: SEK-03.KP.03.03 TAHUN 2017
2017,
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: SEK-02.KP.03.03 TAHUN 2017
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: SEK-02.KP.03.03 TAHUN 2017
2017,
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: SEK-01.KP.03.03 TAHUN 2017
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: SEK-01.KP.03.03 TAHUN 2017
2017,
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: SEK.16.KP.03.03 TAHUN 2017
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: SEK.16.KP.03.03 TAHUN 2017
2017,
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: M.HH-10.IP.03.03 TAHUN 2017
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: M.HH-10.IP.03.03 TAHUN 2017
2017,
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: M.HH-01.KP.07.06 TAHUN 2012 TENTANG PEJABAT KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA YANG WAJIB MELAPORKAN HARTA KEKAYAAN
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: M.HH-01.KP.07.06 TAHUN 2012 TENTANG PEJABAT KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA YANG WAJIB MELAPORKAN HARTA KEKAYAAN
2012,
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : IMI.1817-PR.09.06 TAHUN 2012
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : IMI.1817-PR.09.06 TAHUN 2012
2012,
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M.HH-47.OT.03.30 TAHUN 2011
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M.HH-47.OT.03.30 TAHUN 2011
2011,
Regulasi per halaman:

Cari Regulasi