Total 23746 regulasi
PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/ BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN
PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/ BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN
2025
PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/ BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PENINGKATAN LITERASI KEUANGAN BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN KELUARGA PEKERJA MIGRAN INDONESIA
PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/ BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PENINGKATAN LITERASI KEUANGAN BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN KELUARGA PEKERJA MIGRAN INDONESIA
2025
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEJABAT PENILAI DAN ATASAN PEJABAT PENILAI PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEME
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEJABAT PENILAI DAN ATASAN PEJABAT PENILAI PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEME
2025,
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN PRODUK SUPLEMEN KESEHATAN MENGANDUNG PROBIOTIK
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN PRODUK SUPLEMEN KESEHATAN MENGANDUNG PROBIOTIK
2025,
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM, RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI, DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK SECARA ELEKTRONIK
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM, RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI, DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK SECARA ELEKTRONIK
2025,
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PENILAIAN REKSA DANA DAN PENILAIAN MANAJER INVESTASI
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PENILAIAN REKSA DANA DAN PENILAIAN MANAJER INVESTASI
2025,
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG TRANSPARANSI DAN PUBLIKASI LAPORAN BANK
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG TRANSPARANSI DAN PUBLIKASI LAPORAN BANK
2025,
PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PERSYARATAN TERTENTU DAN KOMITMEN PEMASUKAN TERNAK DAN/ATAU PRODUK HEWAN DALAM HAL TERTENTU YANG BERASAL DARI NEGARA ATAU ZONA DALAM SUATU NEGARA ASAL PEMASUKAN
PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PERSYARATAN TERTENTU DAN KOMITMEN PEMASUKAN TERNAK DAN/ATAU PRODUK HEWAN DALAM HAL TERTENTU YANG BERASAL DARI NEGARA ATAU ZONA DALAM SUATU NEGARA ASAL PEMASUKAN
2025
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA ARBITRASE DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA ARBITRASE DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN
2025,
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DEWAN PERTAHANAN NASIONAL
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DEWAN PERTAHANAN NASIONAL
2025,
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PBRTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PBRTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA
2025,
PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PENGELOLAAN KERJA SAMA DI LINGKUNGAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PENGELOLAAN KERJA SAMA DI LINGKUNGAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
2025
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG MANAJEMEN RISIKO DI KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG MANAJEMEN RISIKO DI KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
2025,
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025-2029
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025-2029
2025,
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PERIODISASI KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PERIODISASI KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
2025,
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-9/BC/2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-22/BC/2023 TENTANG TATA LAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAW
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-9/BC/2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-22/BC/2023 TENTANG TATA LAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAW
2025,
PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KESEPULUH ATAS PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG PENGATURAN PROGRAM STUDI YANG TERCAKUP DALAM LEMBAGA AKREDITASI MAND
PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KESEPULUH ATAS PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG PENGATURAN PROGRAM STUDI YANG TERCAKUP DALAM LEMBAGA AKREDITASI MAND
2025
PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG INSTRUMEN PEMANTAUAN DAN EVALUASI MUTU PERGURUAN TINGGI PENDIDIKAN JARAK JAUH, PERGURUAN TINGGI KEMENTERIAN LAIN, LEMBAGA PENDIDIKAN NON-KEMENTERIAN, DAN AKADEMI KOMUNITAS U
PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG INSTRUMEN PEMANTAUAN DAN EVALUASI MUTU PERGURUAN TINGGI PENDIDIKAN JARAK JAUH, PERGURUAN TINGGI KEMENTERIAN LAIN, LEMBAGA PENDIDIKAN NON-KEMENTERIAN, DAN AKADEMI KOMUNITAS U
2025
PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KESEBELAS ATAS PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG PENGATURAN PROGRAM STUDI YANG TERCAKUP DALAM LEMBAGA AKREDITASI MAND
PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KESEBELAS ATAS PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG PENGATURAN PROGRAM STUDI YANG TERCAKUP DALAM LEMBAGA AKREDITASI MAND
2025
PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPOLISIAN DAERAH
PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPOLISIAN DAERAH
2025,
PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PADA TINGKAT KEPOLISIAN RESOR DAN KEPOLISIAN SEKTOR
PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PADA TINGKAT KEPOLISIAN RESOR DAN KEPOLISIAN SEKTOR
2025,
PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR UNTUK MEMPEROLEH STATUS TERAKREDITASI UNGGUL BAGI PROGRAM STUDI YANG TERCAKUP DALAM LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PARIWISATA
PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR UNTUK MEMPEROLEH STATUS TERAKREDITASI UNGGUL BAGI PROGRAM STUDI YANG TERCAKUP DALAM LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PARIWISATA
2025
PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN PENILAIAN KOMPETENSI DAN POTENSI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN PENILAIAN KOMPETENSI DAN POTENSI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
2025,
PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEJAKSAAN NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEJAKSAAN NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
2025,
Regulasi per halaman:

Cari Regulasi