Regulasi
Lembaga
Hubungi Kami
Tentang Kami
SIP Law Firm
Remember me
Login
Forgot password?
Total
23823 regulasi
Tanggal Upload Z-A
Tanggal Upload A-Z
Judul Z-A
Judul A-Z
Tahun Z-A
Tahun A-Z
PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI NOMOR 24 TAHUN 2025 TENTANG PROSEDUR PEMROSESAN AJUAN KEBERATAN TERHADAP PENETAPAN STATUS AKREDITASI PROGRAM STUDI DAN/ATAU PERGURUAN TINGGI DI BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
2025
PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI NOMOR 23 TAHUN 2025 TENTANG KEWAJIBAN MENGAJUKAN AKREDITASI BAGI PERGURUAN TINGGI DAN/ATAU PROGRAM STUDI YANG TIDAK TERAKREDITASI DAN/ATAU BELUM MENGAJUKAN PERMOHONAN AKREDITASI
2025
PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI NOMOR 22 TAHUN 2025 TENTANG MEKANISME PERPANJANGAN STATUS TERAKREDITASI PERGURUAN TINGGI DAN PROGRAM STUDI
2025
PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG KEBIJAKAN PENYUSUNAN INSTRUMEN AKREDITASI
2025
PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG SISTEM AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
2025
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2025-2029
2025,
Badan Pengawas Obat dan Makanan
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR KEGIATAN USAHA DAN PRODUK PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SUBSEKTOR OBAT DAN MAKANAN
2025,
Badan Pengawas Obat dan Makanan
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN, PENYAMPAIAN, DAN PERSETUJUAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BIAYA SERTA TATA CARA PELAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL D
2025,
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS
2025,
Kementerian Agraria dan Tata Ruang Indonesia
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH PROGRAM PEMAGANGAN LULUSAN PERGURUAN TINGGI
2025,
Kementerian Ketenagakerjaan
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN 2025-2029
2025,
Kementerian Ketenagakerjaan
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN ANGGARAN 2026
2025,
Kementerian Ketenagakerjaan
PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/ BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONE
2025
PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/ BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRA
2025
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KEHUTANAN TAHUN 2025-2029
2025,
Kementerian Kehutanan
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG PEMBAGIAN KELAS TIKET MASUK PENGUNJUNG WISATA ALAM DI TAMAN NASIONAL DAN TAMAN WISATA ALAM UNTUK PENGENAAN JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
2025,
Kementerian Kehutanan
PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA NOMOR PER-01/MEN/1999 TENTANG UPAH MINIMUM MENTERI TENAGA KERJA
1999,
Kementerian Ketenagakerjaan
PUTUSAN Nomor 015/PUU-III/2005
2005,
Presiden dan Wakil Presiden
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2025 TENTANG KOMITE PERCEPATAN TRANSFORMASI DIGITAL PEMERINTAH
2025,
Presiden dan Wakil Presiden
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 89 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN
2025,
Presiden dan Wakil Presiden
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG KOMITE KOORDINASI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
2025,
Presiden dan Wakil Presiden
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 2025 TENTANG PETA JALAN PELINDUNGAN ANAK DI RANAH DALAM JARINGAN TAHUN 2025-2029
2025,
Presiden dan Wakil Presiden
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 159 TAHUN 2024 TENTANG BADAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAN INVESTIGASI KHUSUS
2025,
Presiden dan Wakil Presiden
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 151 TAHUN 2024 TENTANG KEMENTERIAN PERTAHANAN
2025,
Presiden dan Wakil Presiden
Halaman Awal
5
6
7
8
9
Halaman Terakhir
Regulasi per halaman:
8 Regulasi
16 Regulasi
24 Regulasi
32 Regulasi
48 Regulasi
Cari Regulasi
Kategori
Pilih Kategori
Peraturan Pusat
Peraturan Daerah
Peraturan Kementerian
Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian
Lain-Lain
Subjek
Semua Subjek
Lembaga
Semua Lembaga
Tahun
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Perda
Semua Provinsi
Aceh
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yoyakarta
DKI Jakarta
Gorontalo
Jambi
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Tengah
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Lampung
Maluku
Maluku Utara
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Papua
Papua Barat
Riau
Sulawesi Barat
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tengah
Sulawesi Tenggara
Sulawesi Utara
Sumatera Barat
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Cari