Total 23217 regulasi
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2025TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2025TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
2025,
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
2025,
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 08 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 08 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN
2025,
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 07 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 07 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
2025,
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 06 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 TENTANG PEMBUKAAN DAN/ATAU PENGOLAHAN LAHAN PERKEBUNAN TANPA MEMBAKAR
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 06 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 TENTANG PEMBUKAAN DAN/ATAU PENGOLAHAN LAHAN PERKEBUNAN TANPA MEMBAKAR
2025,
PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PENYALURAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKA
PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PENYALURAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKA
2025,
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
2025,
PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN JUMLAH CADANGAN BERAS PEMERINTAH DAERAH
PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN JUMLAH CADANGAN BERAS PEMERINTAH DAERAH
2025
PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL NOMOR 16 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN PANGAN NASIONAL
PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL NOMOR 16 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN PANGAN NASIONAL
2025
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PENERAPAN STANDAR BAHAN BAKU PENGOLAHAN IKAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PENERAPAN STANDAR BAHAN BAKU PENGOLAHAN IKAN
2025,
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PEMANFAATAN KAWASAN KONSERVASI
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PEMANFAATAN KAWASAN KONSERVASI
2025,
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG TATA KELOLA KAPAL PENGAWAS
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG TATA KELOLA KAPAL PENGAWAS
2025,
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PENGELOLAAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PENGELOLAAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2025,
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 33 TAHUN 2023 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN H
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 33 TAHUN 2023 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN H
2025,
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 47/PERMEN-KP/2020 TENTANG PELAKSANAAN TUGAS PENGAWAS PERIKANAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 47/PERMEN-KP/2020 TENTANG PELAKSANAAN TUGAS PENGAWAS PERIKANAN
2025,
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG PENGAWASAN RUANG LAUT
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG PENGAWASAN RUANG LAUT
2025,
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
2025,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PENGESAHAN INDO-PACIFIC ECONOMIC FRAMEWORK FOR PROSPERITY AGREEMENT RELATING TO A CLEAN ECONOMY (PERSETUJUAN KERANGKA EKONOMI INDO-PASIFIK UNTUK KEMAKMURAN TERKAIT EKONOMI BERSIH) NASKAH AS
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PENGESAHAN INDO-PACIFIC ECONOMIC FRAMEWORK FOR PROSPERITY AGREEMENT RELATING TO A CLEAN ECONOMY (PERSETUJUAN KERANGKA EKONOMI INDO-PASIFIK UNTUK KEMAKMURAN TERKAIT EKONOMI BERSIH) NASKAH AS
2025,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PENGESAHAN INDO-PACIFIC ECONOMIC FRAMEWORK FOR PROSPERITY AGREEMENT RELATING TO A CLEAN ECONOMY (PERSETUJUAN KERANGKA EKONOMI INDO-PASIFIK UNTUK KEMAKMURAN TERKAIT EKONOMI BERSIH) TERJEMAHA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PENGESAHAN INDO-PACIFIC ECONOMIC FRAMEWORK FOR PROSPERITY AGREEMENT RELATING TO A CLEAN ECONOMY (PERSETUJUAN KERANGKA EKONOMI INDO-PASIFIK UNTUK KEMAKMURAN TERKAIT EKONOMI BERSIH) TERJEMAHA
2025,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PENGESAHAN INDO-PACIFIC ECONOMIC FRAMEWORK FOR PROSPERITY AGREEMENT RELATING TO A CLEAN ECONOMY (PERSETUJUAN KERANGKA EKONOMI INDO-PASIFIK UNTUK KEMAKMURAN TERKAIT EKONOMI BERSIH)
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PENGESAHAN INDO-PACIFIC ECONOMIC FRAMEWORK FOR PROSPERITY AGREEMENT RELATING TO A CLEAN ECONOMY (PERSETUJUAN KERANGKA EKONOMI INDO-PASIFIK UNTUK KEMAKMURAN TERKAIT EKONOMI BERSIH)
2025,
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS PATTIMURA
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS PATTIMURA
2025,
PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
2025,
PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
2025,
PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG MANAJEMEN RISIKO PEMBANGUNAN NASIONAL ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG MANAJEMEN RISIKO PEMBANGUNAN NASIONAL ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
2025,
Regulasi per halaman:

Cari Regulasi