Total 23370 regulasi
PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG PELAPORAN WASIAT DAN PERMOHONAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN WASIAT
PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG PELAPORAN WASIAT DAN PERMOHONAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN WASIAT
2025,
PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG FORMASI JABATAN NOTARIS DAN PENENTUAN KATEGORI DAERAH
PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG FORMASI JABATAN NOTARIS DAN PENENTUAN KATEGORI DAERAH
2025,
PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENGESAHAN, PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, DAN BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM PERKUMPULAN
PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENGESAHAN, PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, DAN BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM PERKUMPULAN
2025,
PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN BESARAN IMBALAN JASA BAGI KURATOR DAN PENGURUS
PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN BESARAN IMBALAN JASA BAGI KURATOR DAN PENGURUS
2025,
PERATURAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 36 TAHUN 2021 TENTANG PENJAMIN KEIMIGRASIAN
PERATURAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 36 TAHUN 2021 TENTANG PENJAMIN KEIMIGRASIAN
2025
PERATURAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
PERATURAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
2025
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR KOMPETENSI LULUSAN PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, JENJANG PENDIDIKAN DASAR, DAN JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR KOMPETENSI LULUSAN PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, JENJANG PENDIDIKAN DASAR, DAN JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH
2025,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESTA NOMOR 59 TAHUN 2025 TENTANG UNIVERSITAS ISLAM NBGERI PAIOPC)
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESTA NOMOR 59 TAHUN 2025 TENTANG UNIVERSITAS ISLAM NBGERI PAIOPC)
2025,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2025 TENTANG UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ABDUL MUTHALIB SANGADJI AMBON
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2025 TENTANG UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ABDUL MUTHALIB SANGADJI AMBON
2025,
PERATURAN PRESIDEN REPUBUK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2025 TENTANG INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI MPU KUTURAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBUK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2025 TENTANG INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI MPU KUTURAN
2025,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2025 TENTANG INSTITUTAGAMA ISLAM NEGERI DATUK LAKSEMANA BENGKALIS
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2025 TENTANG INSTITUTAGAMA ISLAM NEGERI DATUK LAKSEMANA BENGKALIS
2025,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2022 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN/ATAU PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI BIDANG USAHA PERTAMBANGAN BATUBARA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2022 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN/ATAU PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI BIDANG USAHA PERTAMBANGAN BATUBARA
2025,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2025 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2025 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2025,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2022 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WASKITA KARYA TBK
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2022 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WASKITA KARYA TBK
2025,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN LUAR NEGERI
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN LUAR NEGERI
2025,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBUK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN MTLITER TINGGI IV BALIKPAPAN DAN PENGADILAN MILITER TINGGI V MAKASSAR
PERATURAN PEMERINTAH REPUBUK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN MTLITER TINGGI IV BALIKPAPAN DAN PENGADILAN MILITER TINGGI V MAKASSAR
2025,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN MILITER I-03 PEKANBARU, PENGADILAN MILITER V-I8 KENDARI, DAN PENGADILAN MILITER V-21 MANOKWARI
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN MILITER I-03 PEKANBARU, PENGADILAN MILITER V-I8 KENDARI, DAN PENGADILAN MILITER V-21 MANOKWARI
2025,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2025 TENTANG PENANGANAN SECARA KHUSUS DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI SAKSI PELAKU
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2025 TENTANG PENANGANAN SECARA KHUSUS DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI SAKSI PELAKU
2025,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE
2025,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 1998 TENTANG PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN PERSEROAN TERBATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 1998 TENTANG PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN PERSEROAN TERBATAS
1998,
PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 26/Permentan/OT.140/2/2007 TENTANG PEDOMAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN
PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 26/Permentan/OT.140/2/2007 TENTANG PEDOMAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN
2007,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1968 TENTANG PENANAMAN MODAL DALAM NEGER
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1968 TENTANG PENANAMAN MODAL DALAM NEGER
1968,
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG KERJA SAMA PENGELOLAAN BAGIAN WILAYAH KERJA UNTUK PENINGKATAN PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG KERJA SAMA PENGELOLAAN BAGIAN WILAYAH KERJA UNTUK PENINGKATAN PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI
2025,
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA LEMBAGA PENJAMIN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA LEMBAGA PENJAMIN
2025,
Regulasi per halaman:

Cari Regulasi