Total 23746 regulasi
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 260/PMK.011/2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENJAMINAN INFRASTRUKTUR DALAM PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 260/PMK.011/2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENJAMINAN INFRASTRUKTUR DALAM PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA
2010,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2005 TENTANG KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2005 TENTANG KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
2005,
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER- 3/BC/2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK ATAU IMPORrIR BARANG KENA CUKAI YANG MELAKSANAKAN PELUNASAN DENGAN CARA PELEKATAN PITA CUKAI
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER- 3/BC/2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK ATAU IMPORrIR BARANG KENA CUKAI YANG MELAKSANAKAN PELUNASAN DENGAN CARA PELEKATAN PITA CUKAI
2022,
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA NOMOR 999.K/30/DJB 2011 TENTANG TATA CARA PENETAPAN BESARAN BIAYA PENYESUAIAN HARGA PATOKAN BATUBARA
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA NOMOR 999.K/30/DJB 2011 TENTANG TATA CARA PENETAPAN BESARAN BIAYA PENYESUAIAN HARGA PATOKAN BATUBARA
2011,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2010 TENTANG PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN MADIUN DARI WILAYAH KOTA MADIUN KE WILAYAH KECAMATAN MEJAYAN KABUPATEN MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2010 TENTANG PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN MADIUN DARI WILAYAH KOTA MADIUN KE WILAYAH KECAMATAN MEJAYAN KABUPATEN MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR
2025,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9/PMK.03/2013 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9/PMK.03/2013 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN
2025,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2005 TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2005 TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
2005,
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-43 /PJ/2010 TENTANG PENERAPAN PRINSIP KEWAJARAN DAN KELAZIMAN USAHA DALAM TRANSAKSI ANTARA WAJIB PAJAK DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-43 /PJ/2010 TENTANG PENERAPAN PRINSIP KEWAJARAN DAN KELAZIMAN USAHA DALAM TRANSAKSI ANTARA WAJIB PAJAK DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
2010,
PERATURAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025-2029
PERATURAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025-2029
2025,
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG BADAN HUKUM KEAGAMAAN KATOLIK
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG BADAN HUKUM KEAGAMAAN KATOLIK
2025,
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2025 TENTANG KEMUDAHAN AKSES PEMBIAYAAN KEPADA USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2025 TENTANG KEMUDAHAN AKSES PEMBIAYAAN KEPADA USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
2025,
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG MANAJEMEN TALENTA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG MANAJEMEN TALENTA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
2025
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG PENGAWASAN PERBUKUAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG PENGAWASAN PERBUKUAN
2025
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PENYESUAIAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA BAGI PERUSAHAAN INDUSTRI PADAT KARYA TERTENTU TAHUN 2025
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PENYESUAIAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA BAGI PERUSAHAAN INDUSTRI PADAT KARYA TERTENTU TAHUN 2025
2025,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 2010 TENTANG ADMINISTRASI PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 2010 TENTANG ADMINISTRASI PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA
2025,
PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 10 TAHUN 2025 NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM GUBERNUR, PERSE
PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 10 TAHUN 2025 NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM GUBERNUR, PERSE
2025,
PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG TUNJANGAN PROFESI GURU SEKOLAH RAKYAT
PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG TUNJANGAN PROFESI GURU SEKOLAH RAKYAT
2025,
PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERIAN REKOMENDASI HAK MILIK ATAS TANAH BAGI LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL
PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERIAN REKOMENDASI HAK MILIK ATAS TANAH BAGI LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL
2025,
PERATURAN MENTERI TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG KRITERIA DAN TATA CARA PENILAIAN SERTA TATA CARA PENETAPAN KAWASAN TRANSMIGRASI
PERATURAN MENTERI TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG KRITERIA DAN TATA CARA PENILAIAN SERTA TATA CARA PENETAPAN KAWASAN TRANSMIGRASI
2025
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 31/PERMENTAN/PP.130/8/2017 TENTANG KELAS MUTU BERAS
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 31/PERMENTAN/PP.130/8/2017 TENTANG KELAS MUTU BERAS
2025,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR BAHAN KIMIA, BAHAN BERBAHAYA, DAN BAHAN TAMBANG
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR BAHAN KIMIA, BAHAN BERBAHAYA, DAN BAHAN TAMBANG
2025,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR BARANG PERTANIAN DAN PETERNAKAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR BARANG PERTANIAN DAN PETERNAKAN
2025,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2025 TENTANG PENGAWASAN METROLOGI LEGAL
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2025 TENTANG PENGAWASAN METROLOGI LEGAL
2025,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2025 TENTANG TANDA SAH TAHUN 2026
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2025 TENTANG TANDA SAH TAHUN 2026
2025,
Regulasi per halaman:

Cari Regulasi