Total 23217 regulasi
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA, HARI KERJA, DAN JAM KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA, HARI KERJA, DAN JAM KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
2025,
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG KEBIJAKAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA PEMERINTAH ASING/LEMBAGA ASING UNTUK PERIODE JANGKA MENENGAH
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG KEBIJAKAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA PEMERINTAH ASING/LEMBAGA ASING UNTUK PERIODE JANGKA MENENGAH
2025,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2025,
PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF LEMBAGA SANDI NEGARA
PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF LEMBAGA SANDI NEGARA
2025,
PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF LEMBAGA SANDI NEGARA
PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF LEMBAGA SANDI NEGARA
2025,
PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG IKATAN DINAS BAGI LULUSAN POLITEKNIK SIBER DAN SANDI NEGARA
PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG IKATAN DINAS BAGI LULUSAN POLITEKNIK SIBER DAN SANDI NEGARA
2025,
PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI LAYANAN PENGHUBUNG IDENTITAS DIGITAL
PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI LAYANAN PENGHUBUNG IDENTITAS DIGITAL
2025,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG MEKANISME PENGGANTIAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN BIAYA LAIN-LAIN PADA HIBAH RUMAH SAKIT KARDIOLOGI EMIRAT-INDONESIA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG MEKANISME PENGGANTIAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN BIAYA LAIN-LAIN PADA HIBAH RUMAH SAKIT KARDIOLOGI EMIRAT-INDONESIA
2025,
PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PETA JALAN PELINDUNGAN INFRASTRUKTUR INFORMASI VITAL SEKTOR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TAHUN 2025-2029
PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PETA JALAN PELINDUNGAN INFRASTRUKTUR INFORMASI VITAL SEKTOR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TAHUN 2025-2029
2025,
PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG TINDAK LANJUT REKOMENDASI KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG TINDAK LANJUT REKOMENDASI KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
2025
PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG MEDIASI HAK ASASI MANUSIA
PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG MEDIASI HAK ASASI MANUSIA
2025
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
2025,
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARA AGREGASI JASA KEUANGAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARA AGREGASI JASA KEUANGAN
2025,
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PUNGUTAN DI SEKTOR JASA KEUANGAN DAN PENERIMAAN LAINNYA
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PUNGUTAN DI SEKTOR JASA KEUANGAN DAN PENERIMAAN LAINNYA
2025,
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PROFESI PENUNJANG DI SEKTOR JASA KEUANGAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PROFESI PENUNJANG DI SEKTOR JASA KEUANGAN
2025,
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA TERTIB
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA TERTIB
2025,
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA SECARA FLEKSIBEL PADA INSTANSI PEMERINTAH
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA SECARA FLEKSIBEL PADA INSTANSI PEMERINTAH
2025,
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR PELAYANAN PENATAAN RUANG PADA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR PELAYANAN PENATAAN RUANG PADA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL
2025,
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN UTARA
2025,
PERATURAN MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG LOGO KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN PENGGUNAANNYA
PERATURAN MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG LOGO KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN PENGGUNAANNYA
2025,
PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENGINDERAAN JAUH
PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENGINDERAAN JAUH
2025
PERATURAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2025 TENTANG PENILAIAN MALADMINISTRASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
PERATURAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2025 TENTANG PENILAIAN MALADMINISTRASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
2025,
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG PERSYARATAN PEMASUKAN TERNAK DALAM HAL TERTENTU YANG BERASAL DARI NEGARA ATAU ZONA DALAM SUATU NEGARA ASAL PEMASUKAN
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG PERSYARATAN PEMASUKAN TERNAK DALAM HAL TERTENTU YANG BERASAL DARI NEGARA ATAU ZONA DALAM SUATU NEGARA ASAL PEMASUKAN
2025,
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG PELAYANAN PERKAWINAN TERNAK
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG PELAYANAN PERKAWINAN TERNAK
2025,
Regulasi per halaman:

Cari Regulasi