Total 23313 regulasi
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG STANDARDISASI BIDANG PERDAGANGAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG STANDARDISASI BIDANG PERDAGANGAN
2025,
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PENGELOLAAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PENGELOLAAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN
2025,
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KONSIL KESEHATAN INDONESIA, KOLEGIUM KESEHATAN INDONESIA, DAN MAJELIS DI
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KONSIL KESEHATAN INDONESIA, KOLEGIUM KESEHATAN INDONESIA, DAN MAJELIS DI
2025,
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
2025,
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN DAN PELEPASAN RUMPUN ATAU GALUR DARI SUMBER DAYA GENETIK HEWAN
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN DAN PELEPASAN RUMPUN ATAU GALUR DARI SUMBER DAYA GENETIK HEWAN
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG LAYANAN POS KOMERSIAL
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG LAYANAN POS KOMERSIAL
2025,
PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT BIDANG KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT BIDANG KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
2025,
PERATURAN MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
PERATURAN MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
2025,
PERATURAN MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
PERATURAN MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
2025,
PERATURAN MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
PERATURAN MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
2025,
PERATURAN MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT
PERATURAN MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT
2025,
PERATURAN MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN UMUM PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA
PERATURAN MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN UMUM PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA
2025,
PERATURAN MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
PERATURAN MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
2025,
PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PEMUTAKHIRAN DAN PENGGUNAAN DATA TUNGGAL SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL UNTUK BANTUAN SOSIAL, PEMBERDAYAAN SOSIAL, DAN PROGRAM PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PEMUTAKHIRAN DAN PENGGUNAAN DATA TUNGGAL SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL UNTUK BANTUAN SOSIAL, PEMBERDAYAAN SOSIAL, DAN PROGRAM PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
2025,
PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2025 TENTANG SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM
PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2025 TENTANG SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM
2025,
PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG PELAPORAN WASIAT DAN PERMOHONAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN WASIAT
PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG PELAPORAN WASIAT DAN PERMOHONAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN WASIAT
2025,
PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG FORMASI JABATAN NOTARIS DAN PENENTUAN KATEGORI DAERAH
PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG FORMASI JABATAN NOTARIS DAN PENENTUAN KATEGORI DAERAH
2025,
PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENGESAHAN, PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, DAN BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM PERKUMPULAN
PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENGESAHAN, PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, DAN BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM PERKUMPULAN
2025,
PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN BESARAN IMBALAN JASA BAGI KURATOR DAN PENGURUS
PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN BESARAN IMBALAN JASA BAGI KURATOR DAN PENGURUS
2025,
PERATURAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 36 TAHUN 2021 TENTANG PENJAMIN KEIMIGRASIAN
PERATURAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 36 TAHUN 2021 TENTANG PENJAMIN KEIMIGRASIAN
2025
PERATURAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
PERATURAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
2025
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR KOMPETENSI LULUSAN PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, JENJANG PENDIDIKAN DASAR, DAN JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR KOMPETENSI LULUSAN PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, JENJANG PENDIDIKAN DASAR, DAN JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH
2025,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESTA NOMOR 59 TAHUN 2025 TENTANG UNIVERSITAS ISLAM NBGERI PAIOPC)
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESTA NOMOR 59 TAHUN 2025 TENTANG UNIVERSITAS ISLAM NBGERI PAIOPC)
2025,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2025 TENTANG UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ABDUL MUTHALIB SANGADJI AMBON
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2025 TENTANG UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ABDUL MUTHALIB SANGADJI AMBON
2025,
Regulasi per halaman:

Cari Regulasi