Total 23763 regulasi
PERATURAN MENTERI HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERN
PERATURAN MENTERI HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERN
2025,
PERATURAN MENTERI HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PELAYANAN PENGADUAN PERMASALAHAN HAK ASASI MANUSIA
PERATURAN MENTERI HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PELAYANAN PENGADUAN PERMASALAHAN HAK ASASI MANUSIA
2025,
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI NOMOR 27 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGEMBANGAN TALENTA INDON
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI NOMOR 27 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGEMBANGAN TALENTA INDON
2025,
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PELIMPAHAN KEWEN
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PELIMPAHAN KEWEN
2025,
PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI NOMOR 19 TAHUN 2025 TENTANG KRITERIA MELAMPAUI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI PADA AKREDITASI PROGRAM STUDI
PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI NOMOR 19 TAHUN 2025 TENTANG KRITERIA MELAMPAUI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI PADA AKREDITASI PROGRAM STUDI
2025
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO PENGUNGKIT BAGI BANK UMUM SYARIAH
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO PENGUNGKIT BAGI BANK UMUM SYARIAH
2025,
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS (LIQUIDITY COVERAGE RATIO) DAN RASIO PENDANAAN STABIL BERSIH (NET STABLE FUNDING RATIO) BAGI BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SY
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS (LIQUIDITY COVERAGE RATIO) DAN RASIO PENDANAAN STABIL BERSIH (NET STABLE FUNDING RATIO) BAGI BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SY
2025,
PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TAHUN 2025-2029
PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TAHUN 2025-2029
2025,
PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PELATIHAN BAHASA
PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PELATIHAN BAHASA
2025,
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 26 TAHUN 2025 TENTANG KAJIAN RISIKO PENGGUNAAN BAHAN BAKU DALAM OBAT BAHAN ALAM, SUPLEMEN KESEHATAN, OBAT KUASI, DAN KOSMETIK SEDIAAN TERTENTU
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 26 TAHUN 2025 TENTANG KAJIAN RISIKO PENGGUNAAN BAHAN BAKU DALAM OBAT BAHAN ALAM, SUPLEMEN KESEHATAN, OBAT KUASI, DAN KOSMETIK SEDIAAN TERTENTU
2025,
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 25 TAHUN 2025 TENTANG PERSYARATAN TEKNIS BAHAN KOSMETIK
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 25 TAHUN 2025 TENTANG PERSYARATAN TEKNIS BAHAN KOSMETIK
2025,
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DI BANK INDONESIA
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DI BANK INDONESIA
2025,
PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI NOMOR 24 TAHUN 2025 TENTANG PROSEDUR PEMROSESAN AJUAN KEBERATAN TERHADAP PENETAPAN STATUS AKREDITASI PROGRAM STUDI DAN/ATAU PERGURUAN TINGGI DI BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI NOMOR 24 TAHUN 2025 TENTANG PROSEDUR PEMROSESAN AJUAN KEBERATAN TERHADAP PENETAPAN STATUS AKREDITASI PROGRAM STUDI DAN/ATAU PERGURUAN TINGGI DI BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
2025
PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI NOMOR 23 TAHUN 2025 TENTANG KEWAJIBAN MENGAJUKAN AKREDITASI BAGI PERGURUAN TINGGI DAN/ATAU PROGRAM STUDI YANG TIDAK TERAKREDITASI DAN/ATAU BELUM MENGAJUKAN PERMOHONAN AKREDITASI
PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI NOMOR 23 TAHUN 2025 TENTANG KEWAJIBAN MENGAJUKAN AKREDITASI BAGI PERGURUAN TINGGI DAN/ATAU PROGRAM STUDI YANG TIDAK TERAKREDITASI DAN/ATAU BELUM MENGAJUKAN PERMOHONAN AKREDITASI
2025
PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI NOMOR 22 TAHUN 2025 TENTANG MEKANISME PERPANJANGAN STATUS TERAKREDITASI PERGURUAN TINGGI DAN PROGRAM STUDI
PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI NOMOR 22 TAHUN 2025 TENTANG MEKANISME PERPANJANGAN STATUS TERAKREDITASI PERGURUAN TINGGI DAN PROGRAM STUDI
2025
PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG KEBIJAKAN PENYUSUNAN INSTRUMEN AKREDITASI
PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG KEBIJAKAN PENYUSUNAN INSTRUMEN AKREDITASI
2025
PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG SISTEM AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG SISTEM AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
2025
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2025-2029
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2025-2029
2025,
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR KEGIATAN USAHA DAN PRODUK PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SUBSEKTOR OBAT DAN MAKANAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR KEGIATAN USAHA DAN PRODUK PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SUBSEKTOR OBAT DAN MAKANAN
2025,
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN, PENYAMPAIAN, DAN PERSETUJUAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BIAYA SERTA TATA CARA PELAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL D
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN, PENYAMPAIAN, DAN PERSETUJUAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BIAYA SERTA TATA CARA PELAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL D
2025,
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS
2025,
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH PROGRAM PEMAGANGAN LULUSAN PERGURUAN TINGGI
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH PROGRAM PEMAGANGAN LULUSAN PERGURUAN TINGGI
2025,
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN 2025-2029
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN 2025-2029
2025,
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN ANGGARAN 2026
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN ANGGARAN 2026
2025,
Regulasi per halaman:

Cari Regulasi