Total 23313 regulasi
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2025 TENTANG UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KUDUS
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2025 TENTANG UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KUDUS
2025,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2025 TENTANG UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL KEDIRI
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2025 TENTANG UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL KEDIRI
2025,
PERATURAN PRESIDEN REPUBUK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2025 TENTANG UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO
PERATURAN PRESIDEN REPUBUK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2025 TENTANG UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO
2025,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 2025 TENTANG UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTANAH NAHRASIYAH LHOKSEUMAWE
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 2025 TENTANG UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTANAH NAHRASIYAH LHOKSEUMAWE
2025,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 2025 TENTANG UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 2025 TENTANG UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
2025,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2025 TENTANG UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2025 TENTANG UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
2025,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2025 TENTANG UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2025 TENTANG UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2025 TENTANG UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ABDUL MUTHALIB SANGADJI AMBON
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2025 TENTANG UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ABDUL MUTHALIB SANGADJI AMBON
2025,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2025 TENTANG PENGESAHAN PROTOKOL PERUBAHAN PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESI.A DAN PEMERINTAH REPUBLIK CHILE UNTUK PENGGABUNGAN KETENTUAN-KETENTUAN PERDAGANG
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2025 TENTANG PENGESAHAN PROTOKOL PERUBAHAN PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESI.A DAN PEMERINTAH REPUBLIK CHILE UNTUK PENGGABUNGAN KETENTUAN-KETENTUAN PERDAGANG
2025,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH LAUT SAWU
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH LAUT SAWU
2025,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH LAUT SELATAN JAWA BALI DAN NUSATENGGARA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH LAUT SELATAN JAWA BALI DAN NUSATENGGARA
2025,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2025 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT UNDER THE UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA ON THE CONSERVATION AND SUSTAINABLE USE OF MARINE BIOLOGICAL DIVERSITY OF AREAS BEYOND NATIONAL JURISDICTION (
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2025 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT UNDER THE UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA ON THE CONSERVATION AND SUSTAINABLE USE OF MARINE BIOLOGICAL DIVERSITY OF AREAS BEYOND NATIONAL JURISDICTION (
2025,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
2025,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2025 TENTANG PERENCANAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2025 TENTANG PERENCANAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2025,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2025 TENTANG PELINDUNGAN NEGARA TERHADAP JAKSA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN FUNGSI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2025 TENTANG PELINDUNGAN NEGARA TERHADAP JAKSA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN FUNGSI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
2025,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2025 TENTANG PEMBELIAN BARANG JAMINAN/HARTA KEKAYAAN LAIN OLEH PENYERAH PIUTANG INSTANSI PEMERINTAH MELALUI LELANG DALAM RANGKA PENGURUSAN PIUTANG NEGARA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2025 TENTANG PEMBELIAN BARANG JAMINAN/HARTA KEKAYAAN LAIN OLEH PENYERAH PIUTANG INSTANSI PEMERINTAH MELALUI LELANG DALAM RANGKA PENGURUSAN PIUTANG NEGARA
2025,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 148/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, PENGGUNAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA AWAL DAN AKUMULASI IURAN PROGRAM JAM
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 148/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, PENGGUNAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA AWAL DAN AKUMULASI IURAN PROGRAM JAM
2025,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2025 TENTANG KETENTUAN KEPABEANAN ATAS IMPOR BARANG PINDAHAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2025 TENTANG KETENTUAN KEPABEANAN ATAS IMPOR BARANG PINDAHAN
2025,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2025 TENTANG PENAMBAHAN INVESTASI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PADA LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL TAHUN ANGGARAN 2025
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2025 TENTANG PENAMBAHAN INVESTASI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PADA LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL TAHUN ANGGARAN 2025
2025,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2025 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI KELAS EKONOMI PADA PERIODE LIBUR SEKOLAH YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2025
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2025 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI KELAS EKONOMI PADA PERIODE LIBUR SEKOLAH YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2025
2025,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2025 TENTANG MANAJEMEN TALENTA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2025 TENTANG MANAJEMEN TALENTA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
2025,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2025 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT INVESTASI PEMERINTAH PADA KEMENTERIAN KEUANGAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2025 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT INVESTASI PEMERINTAH PADA KEMENTERIAN KEUANGAN
2025,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 6 TAHUN 2025 TENTANG KODE SIMPUL TRANSPORTASI NASIONAL
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 6 TAHUN 2025 TENTANG KODE SIMPUL TRANSPORTASI NASIONAL
2025,
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG PENGELOLAAN PEMANFAATAN IKAN HIU DAN PARI
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG PENGELOLAAN PEMANFAATAN IKAN HIU DAN PARI
2025,
Regulasi per halaman:

Cari Regulasi