Total 23890 regulasi
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2025 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS SEMBILANBELAS NOVEMBER KOLAKA
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2025 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS SEMBILANBELAS NOVEMBER KOLAKA
2025,
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2025 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS MULAWARMAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2025 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS MULAWARMAN
2025,
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2025 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2025 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
2025,
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PERSYARATAN, DAN JENIS MANFAAT LAYANAN TAMBAHAN DALAM PROGRAM JAMINAN
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PERSYARATAN, DAN JENIS MANFAAT LAYANAN TAMBAHAN DALAM PROGRAM JAMINAN
2025,
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH PROGRAM PEMAGANGAN LULUSAN PERGURUAN TINGGI
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH PROGRAM PEMAGANGAN LULUSAN PERGURUAN TINGGI
2025,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 112 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 193 TAHUN 2024 TENTANG KEMENETRIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 112 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 193 TAHUN 2024 TENTANG KEMENETRIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2025,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 107 /PMK.03/2017 TENTANG PENETAPAN SAAT DIPEROLEHNYA DIVIDEN DAN DASAR PENGHITUNGANNYA OLEH WAJIB PAJAK DALAM NEGERI ATAS PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI LUAR NEGERI SELAIN BADAN USAHA YANG MENJUAL
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 107 /PMK.03/2017 TENTANG PENETAPAN SAAT DIPEROLEHNYA DIVIDEN DAN DASAR PENGHITUNGANNYA OLEH WAJIB PAJAK DALAM NEGERI ATAS PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI LUAR NEGERI SELAIN BADAN USAHA YANG MENJUAL
2017,
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 02 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERTANIAN
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 02 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERTANIAN
2025,
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN UMUM BANTUAN PEMERINTAH LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN UMUM BANTUAN PEMERINTAH LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN
2025,
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2026
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2026
2025,
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2025-2029
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2025-2029
2025,
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
2025,
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR KEGIATAN USAHA DAN STANDAR PRODUK/JASA PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SUBSEKTOR KESEHATAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR KEGIATAN USAHA DAN STANDAR PRODUK/JASA PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SUBSEKTOR KESEHATAN
2025,
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN
2025,
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PERENCANAAN KEHUTANAN, PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN, SERTA PEN
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PERENCANAAN KEHUTANAN, PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN, SERTA PEN
2025,
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2025 TENTANG KARTU TANDA PENGENAL PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2025 TENTANG KARTU TANDA PENGENAL PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2025,
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2025-2029
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2025-2029
2025,
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG PRODUKSI GARAM
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG PRODUKSI GARAM
2025,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2025-2029
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2025-2029
2025,
PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN HUKUM TAHUN 2025 - 2029
PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN HUKUM TAHUN 2025 - 2029
2025,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2025 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI KELAS EKONOMI PADA PERIODE LIBUR NATAL DAN TAHUN BARU YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2025 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI KELAS EKONOMI PADA PERIODE LIBUR NATAL DAN TAHUN BARU YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGA
2025,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG KABUPATEN GORONTALO DI PROVINSI GORONTALO
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG KABUPATEN GORONTALO DI PROVINSI GORONTALO
2025,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG KOTA GORONTALO DI PROVINSI GORONTALO
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG KOTA GORONTALO DI PROVINSI GORONTALO
2025,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG KABUPATEN BUTON DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG KABUPATEN BUTON DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA
2025,
Regulasi per halaman:

Cari Regulasi