Total 23529 regulasi
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 24 TAHUN 2025 TENTANG TATA LAKSANA PERSETUJUAN OBAT PENGEMBANGAN BARU
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 24 TAHUN 2025 TENTANG TATA LAKSANA PERSETUJUAN OBAT PENGEMBANGAN BARU
2025,
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 21 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 21 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
2025,
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG SELEKSI CALON ANGGOTA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL, PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI, DAN PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN/KOTA
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG SELEKSI CALON ANGGOTA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL, PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI, DAN PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN/KOTA
2025,
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH AGAMA
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH AGAMA
2025,
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN DAN MA’HAD ALY
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN DAN MA’HAD ALY
2025,
PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN BERBAGI PAKAI DATA TUNGGAL SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL
PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN BERBAGI PAKAI DATA TUNGGAL SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL
2025,
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG KAMUS KOMPETENSI TEKNIS BIDANG PERTAHANAN
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG KAMUS KOMPETENSI TEKNIS BIDANG PERTAHANAN
2025,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN ASET BADAN PENGELOLA INVESTASI DAYA ANAGATA NUSANTARA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN ASET BADAN PENGELOLA INVESTASI DAYA ANAGATA NUSANTARA
2025,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 66 TAHUN 2019 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI TENTARA NASIONAL INDONESIA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 66 TAHUN 2019 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI TENTARA NASIONAL INDONESIA
2025,
PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH ATAU JANJI, MUTASI, PEMBERHENTIAN, DAN PENGANGKATAN KEMBALI PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL, SERTA KARTU TANDA PENGENAL
PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH ATAU JANJI, MUTASI, PEMBERHENTIAN, DAN PENGANGKATAN KEMBALI PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL, SERTA KARTU TANDA PENGENAL
2025,
PERATURAN MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
PERATURAN MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
2025,
PERATURAN MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
PERATURAN MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
2025,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2025 TENTANG PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2025 TENTANG PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA
2025,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 2025 TENTANG PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 2025 TENTANG PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025
2025,
PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI RISET PERTANIAN DAN PANGAN
PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI RISET PERTANIAN DAN PANGAN
2025
PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI RISET NANOTEKNOLOGI DAN MATERIAL
PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI RISET NANOTEKNOLOGI DAN MATERIAL
2025
PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI RISET HAYATI DAN LINGKUNGAN
PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI RISET HAYATI DAN LINGKUNGAN
2025
PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI RISET KEBUMIAN DAN MARITIM
PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI RISET KEBUMIAN DAN MARITIM
2025
PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PENGAKUAN PEMBELAJARAN
PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PENGAKUAN PEMBELAJARAN
2025,
PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG KONTEN PEMBELAJARAN
PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG KONTEN PEMBELAJARAN
2025,
PERATURAN MENTERI HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA
PERATURAN MENTERI HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA
2025,
PERATURAN MENTERI HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA
PERATURAN MENTERI HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA
2025,
PERATURAN MENTERI HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS HAK ASASI MANUSIA MELALUI PENYESUAIAN
PERATURAN MENTERI HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS HAK ASASI MANUSIA MELALUI PENYESUAIAN
2025,
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2025 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 20 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBAYARAN DANA IURAN PESERTA PROGRAM JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN OLEH PEMERINTAH
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2025 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 20 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBAYARAN DANA IURAN PESERTA PROGRAM JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN OLEH PEMERINTAH
2025,
Regulasi per halaman:

Cari Regulasi