Total 23835 regulasi
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH
2025,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2024
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2024
2025,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA
2025,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENETAPAN TARIF, PENGELOLAAN, DAN PENYELESAIAN KEBERATAN, KERINGANAN, DAN PENGEMBALIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENETAPAN TARIF, PENGELOLAAN, DAN PENYELESAIAN KEBERATAN, KERINGANAN, DAN PENGEMBALIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
2025,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2025 TENTANG PELAPORAN KEUANGAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2025 TENTANG PELAPORAN KEUANGAN
2025,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2024 TENTANG PERATURAN PEI.A,KSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1997 TENTANG KETRANSMIGRASIAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-U
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2024 TENTANG PERATURAN PEI.A,KSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1997 TENTANG KETRANSMIGRASIAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-U
2025,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERIAN PINJAMAN OLEH PEMERINTAH PUSAT
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERIAN PINJAMAN OLEH PEMERINTAH PUSAT
2025,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14O TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14O TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA
2025,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 91 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 144 TAHUN 2024 TENTANG KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 91 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 144 TAHUN 2024 TENTANG KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
2025,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92 TAHUN 2025 TENTANG KEMENTERIAN HAJI DAN UMRAH
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92 TAHUN 2025 TENTANG KEMENTERIAN HAJI DAN UMRAH
2025,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94 TAHUN 2025 TENTANG LAYANAN DIGITAL TERPADU PADA KOMODITAS MINERAL DAN BATUBARA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94 TAHUN 2025 TENTANG LAYANAN DIGITAL TERPADU PADA KOMODITAS MINERAL DAN BATUBARA
2025,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 97 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA SELEKSI DAN TATA CARA PELAKSANAAN SELEKSI ANGGOTA DEWAN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 97 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA SELEKSI DAN TATA CARA PELAKSANAAN SELEKSI ANGGOTA DEWAN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
2025,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2025 TENTANG PENGESAHAN 1907 CONVENTION FOR THE PACIFIC SETTLEMENT OF INTERNATIONAL DISPUTES (KONVENSI TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL SECARA DAMAI I9O7)
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2025 TENTANG PENGESAHAN 1907 CONVENTION FOR THE PACIFIC SETTLEMENT OF INTERNATIONAL DISPUTES (KONVENSI TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL SECARA DAMAI I9O7)
2025,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 100 TAHUN 2025 TENTANG PENGESAHAN ASEAN MUTUAL RECOGN ITION ARRAN GEMENT ON FLIGI+T CREW LICENSING (PENGATURAN SALING PENGAKUAN ASEAN MENGENAI PENERBITAN LISENSI PENERBANG)
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 100 TAHUN 2025 TENTANG PENGESAHAN ASEAN MUTUAL RECOGN ITION ARRAN GEMENT ON FLIGI+T CREW LICENSING (PENGATURAN SALING PENGAKUAN ASEAN MENGENAI PENERBITAN LISENSI PENERBANG)
2025,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 102 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 121 TAHUN 2022 TENTANG BADAN PENGARAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN OTONOMI KHUSUS PAPUA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 102 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 121 TAHUN 2022 TENTANG BADAN PENGARAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN OTONOMI KHUSUS PAPUA
2025,
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI TAHUN 2025-2029
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI TAHUN 2025-2029
2025,
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2025 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2025 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG
2025,
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
2025,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR DAN HARGA REFERENSI ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN DAN DAFTAR MEREK REFINED, BLEACHED, AND DEODORIZED PALM OLEIN YANG DIKENAKAN BEA
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR DAN HARGA REFERENSI ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN DAN DAFTAR MEREK REFINED, BLEACHED, AND DEODORIZED PALM OLEIN YANG DIKENAKAN BEA
2025,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR
2025,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 19 TAHUN 2025 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR GARAM DAN KOMODITAS PERIKANAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 19 TAHUN 2025 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR GARAM DAN KOMODITAS PERIKANAN
2025,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2025 TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS PADA KEMENTERIAN PERDAGANGAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2025 TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS PADA KEMENTERIAN PERDAGANGAN
2025,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 9 TAHUN 2025 TENTANG PELAKSANAAN KAWASAN TANPA ROKOK PADA ALAT ANGKUTAN UMUM DAN DAERAH LINGKUNGAN KERJA PRASARANA TRANSPORTASI UMUM
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 9 TAHUN 2025 TENTANG PELAKSANAAN KAWASAN TANPA ROKOK PADA ALAT ANGKUTAN UMUM DAN DAERAH LINGKUNGAN KERJA PRASARANA TRANSPORTASI UMUM
2025,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 10 TAHUN 2025 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 74 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 10 TAHUN 2025 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 74 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA
2025,
Regulasi per halaman:

Cari Regulasi