Total 23529 regulasi
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR POS DAN INFORMATIKA DAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR POS DAN INFORMATIKA DAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA
2025,
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNISJABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNISJABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT
2025,
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI FREKUENSI RADIO, JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA SPEKTRUM FREKUENSI RADIO, JABATAN FUNGSIONAL P
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI FREKUENSI RADIO, JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA SPEKTRUM FREKUENSI RADIO, JABATAN FUNGSIONAL P
2025,
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI SISTEM ELEKTRONIK DAN DATA DAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA INFORMATIKA SISTEM PEMERINTAHAN
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI SISTEM ELEKTRONIK DAN DATA DAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA INFORMATIKA SISTEM PEMERINTAHAN
2025,
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK KEPERLUAN SENDIRI
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK KEPERLUAN SENDIRI
2025,
PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN ORGANISASI NOTARIS
PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN ORGANISASI NOTARIS
2025,
PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM
PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM
2025,
PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2025 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENGANGKATAN, CUTI, PINDAH WILAYAH, PEMBERHENTIAN, DAN PERPANJANGAN MASA JABATAN NOTARIS
PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2025 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENGANGKATAN, CUTI, PINDAH WILAYAH, PEMBERHENTIAN, DAN PERPANJANGAN MASA JABATAN NOTARIS
2025,
PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG PEMBLOKIRAN DAN PEMBUKAAN PEMBLOKIRAN AKSES PERSEROAN TERBATAS PADA SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM
PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG PEMBLOKIRAN DAN PEMBUKAAN PEMBLOKIRAN AKSES PERSEROAN TERBATAS PADA SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM
2025,
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG JAB
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG JAB
2025,
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR PER/03/M.PAN/3/2007 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR PER/03/M.PAN/3/2007 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
2025,
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG KEOLAHRAGAAN
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG KEOLAHRAGAAN
2025,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2025 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2025 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
2025,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2025 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMETERIAN KEHUTANAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2025 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMETERIAN KEHUTANAN
2025,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2025 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2025 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
2025,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2025 TENTANG INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI MPU KUTURAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2025 TENTANG INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI MPU KUTURAN
2025,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2025 TENTANG INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI DATUK LAKSEMANA BENGKALIS
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2025 TENTANG INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI DATUK LAKSEMANA BENGKALIS
2025,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA
2025,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2OO4 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2OO4 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA
2025,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PENINGKATAN STATUS 4 (EMPAT) PANGKALAN TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN UDARA DAN 1 (SATU) PANGKALAN TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN UDARA PENDIDIKAN DARI TIPE B MENJADI TIPE A
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PENINGKATAN STATUS 4 (EMPAT) PANGKALAN TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN UDARA DAN 1 (SATU) PANGKALAN TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN UDARA PENDIDIKAN DARI TIPE B MENJADI TIPE A
2025,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2025 TENTANG PENDIRIAN INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN PRESIDEN REPUBLK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2025 TENTANG PENDIRIAN INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA KALIMANTAN TIMUR
2025,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2025 TENTANG PENDIRIAN INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA SULAWESI SELATAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2025 TENTANG PENDIRIAN INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA SULAWESI SELATAN
2025,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2025 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 87 TAHUN 20T6 TENTANG SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2025 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 87 TAHUN 20T6 TENTANG SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
2025,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2025 TENTANG UNIVERSITAS ISIAM NEGERI MADURA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2025 TENTANG UNIVERSITAS ISIAM NEGERI MADURA
2025,
Regulasi per halaman:

Cari Regulasi