Total 23756 regulasi
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2025 TENTANG KRITERIA PENERIMA KREDIT INDUSTRI PADAT KARYA
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2025 TENTANG KRITERIA PENERIMA KREDIT INDUSTRI PADAT KARYA
2025,
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 23 TAHUN 2024 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DI
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 23 TAHUN 2024 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DI
2025,
PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG AKREDITASI LEMBAGA DI BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL
PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG AKREDITASI LEMBAGA DI BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL
2025,
PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG KARANG TARUNA
PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG KARANG TARUNA
2025,
INSTURKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PENGADAAN DAN PENGELOLAAN JAGUNG DALAM NEGERI SERTA PENYALURAN CADANGAN JAGUNG PEMERINTAH
INSTURKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PENGADAAN DAN PENGELOLAAN JAGUNG DALAM NEGERI SERTA PENYALURAN CADANGAN JAGUNG PEMERINTAH
2025,
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG KEAHLIAN LEGISLATIF DAN PERSIDANGAN
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG KEAHLIAN LEGISLATIF DAN PERSIDANGAN
2025,
PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK
PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK
2025,
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PERCEPATAN PENINGKATAN KONEKTIVITAS JALAN DAERAH UNTUK MENDUKUNG SWASEMBADA PANGAN DAN ENERGI
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PERCEPATAN PENINGKATAN KONEKTIVITAS JALAN DAERAH UNTUK MENDUKUNG SWASEMBADA PANGAN DAN ENERGI
2025,
PERATURAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PENAMBAHAN DAFTAR NEGARA, PEMERINTAH WILAYAH ADMINISTRATIF KHUSUS SUATU NEGARA, DAN ENTITAS TERTENTU ATAU PEMEGANG IZIN TINGGAL TERTENTU DARI SUATU NEGARA YANG DI
PERATURAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PENAMBAHAN DAFTAR NEGARA, PEMERINTAH WILAYAH ADMINISTRATIF KHUSUS SUATU NEGARA, DAN ENTITAS TERTENTU ATAU PEMEGANG IZIN TINGGAL TERTENTU DARI SUATU NEGARA YANG DI
2025
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
2025,
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 23 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG KRITERIA DAN TATA LAKSANA REGISTRASI OBAT
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 23 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG KRITERIA DAN TATA LAKSANA REGISTRASI OBAT
2025,
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 24 TAHUN 2025 TENTANG TATA LAKSANA PERSETUJUAN OBAT PENGEMBANGAN BARU
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 24 TAHUN 2025 TENTANG TATA LAKSANA PERSETUJUAN OBAT PENGEMBANGAN BARU
2025,
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 21 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 21 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
2025,
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG SELEKSI CALON ANGGOTA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL, PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI, DAN PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN/KOTA
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG SELEKSI CALON ANGGOTA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL, PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI, DAN PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN/KOTA
2025,
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH AGAMA
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH AGAMA
2025,
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN DAN MA’HAD ALY
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN DAN MA’HAD ALY
2025,
PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN BERBAGI PAKAI DATA TUNGGAL SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL
PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN BERBAGI PAKAI DATA TUNGGAL SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL
2025,
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG KAMUS KOMPETENSI TEKNIS BIDANG PERTAHANAN
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG KAMUS KOMPETENSI TEKNIS BIDANG PERTAHANAN
2025,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN ASET BADAN PENGELOLA INVESTASI DAYA ANAGATA NUSANTARA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN ASET BADAN PENGELOLA INVESTASI DAYA ANAGATA NUSANTARA
2025,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 66 TAHUN 2019 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI TENTARA NASIONAL INDONESIA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 66 TAHUN 2019 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI TENTARA NASIONAL INDONESIA
2025,
PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH ATAU JANJI, MUTASI, PEMBERHENTIAN, DAN PENGANGKATAN KEMBALI PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL, SERTA KARTU TANDA PENGENAL
PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH ATAU JANJI, MUTASI, PEMBERHENTIAN, DAN PENGANGKATAN KEMBALI PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL, SERTA KARTU TANDA PENGENAL
2025,
PERATURAN MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
PERATURAN MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
2025,
PERATURAN MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
PERATURAN MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
2025,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2025 TENTANG PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2025 TENTANG PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA
2025,
Regulasi per halaman:

Cari Regulasi