Kategori: Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian

Total 3373 regulasi
Lampiran E: Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 2 Tahun 2003
Lampiran E: Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 2 Tahun 2003
2003,
Lampiran D: Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 2 Tahun 2003
Lampiran D: Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 2 Tahun 2003
2003,
Lampiran C : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 2 Tahun 2003
Lampiran C : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 2 Tahun 2003
2003,
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.03.1.23.02.12.1248 TAHUN 2012 TENTANG KRITERIA DAN TATA CARA PENARIKAN OBAT TRADISIONAL YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.03.1.23.02.12.1248 TAHUN 2012 TENTANG KRITERIA DAN TATA CARA PENARIKAN OBAT TRADISIONAL YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN
2012,
Lampiran B : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 2 Tahun 2003
Lampiran B : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 2 Tahun 2003
2003,
Lampiran A : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 2 Tahun 2003
Lampiran A : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 2 Tahun 2003
2003,
Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah Di Bidang Pertanahan Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota
Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah Di Bidang Pertanahan Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota
2003,
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR : 2 Tahun 2003 TENTANG NORMA DAN STANDAR MEKANISME KETATALAKSANAAN KEWENANGAN PEMERINTAH DI BIDANG PERTANAHAN YANG DILAKSANAKAN OLEH PEMERINTAH KEABUPATEN/KOTA
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR : 2 Tahun 2003 TENTANG NORMA DAN STANDAR MEKANISME KETATALAKSANAAN KEWENANGAN PEMERINTAH DI BIDANG PERTANAHAN YANG DILAKSANAKAN OLEH PEMERINTAH KEABUPATEN/KOTA
2003,
PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 6 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 4 TAHUN 1998 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN UANG PEMASUKAN DALAM PEMBERIAN HAK ATAS
PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 6 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 4 TAHUN 1998 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN UANG PEMASUKAN DALAM PEMBERIAN HAK ATAS
1998,
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 34 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENANGANAN DAN PENYELESAIAN MASALAH PERTANAHAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 34 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENANGANAN DAN PENYELESAIAN MASALAH PERTANAHAN
2007,
PERATURAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
PERATURAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
2018,
PERATURAN BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN JENIS BIAYA DAN BESARAN BIAYA YANG DIKENAKAN OLEH PENYELENGGARA PASAR LELANG GULA KRISTAL RAFINASI KEPADA PESERTA LELANG
PERATURAN BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN JENIS BIAYA DAN BESARAN BIAYA YANG DIKENAKAN OLEH PENYELENGGARA PASAR LELANG GULA KRISTAL RAFINASI KEPADA PESERTA LELANG
2018,
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR : 59/BAPPEBTI/Per/7/2006 TENTANG PENGELOLAAN REKENING TERPISAH (SEGREGATED ACCOUNT) PIALANG BERJANGKA
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR : 59/BAPPEBTI/Per/7/2006 TENTANG PENGELOLAAN REKENING TERPISAH (SEGREGATED ACCOUNT) PIALANG BERJANGKA
2006,
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR : 58/BAPPEBTI/Per/1/2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR 55/BAPPEBTI/KP/I/2005 TENTANG SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR : 58/BAPPEBTI/Per/1/2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR 55/BAPPEBTI/KP/I/2005 TENTANG SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF
2006,
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR : 57/BAPPEBTI/KP/9/2005 TENTANG IZIN WAKIL PIALANG BERJANGKA
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR : 57/BAPPEBTI/KP/9/2005 TENTANG IZIN WAKIL PIALANG BERJANGKA
2005,
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR : 56/BAPPEBTI/KP/9/2005 TENTANG IZIN USAHA PIALANG BERJANGKA
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR : 56/BAPPEBTI/KP/9/2005 TENTANG IZIN USAHA PIALANG BERJANGKA
2005,
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR : 55/BAPPEBTI/KP/I/2005 TENTANG SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR : 55/BAPPEBTI/KP/I/2005 TENTANG SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF
2005,
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR : 53/BAPPEBTI/KP/VII/2004 TENTANG PERSYARATAN PEMBUKAAN KANTOR CABANG PIALANG BERJANGKA
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR : 53/BAPPEBTI/KP/VII/2004 TENTANG PERSYARATAN PEMBUKAAN KANTOR CABANG PIALANG BERJANGKA
2004,
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR : 52/BAPPEBTI/KP/VI/2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BAPPEBTI NOMOR 09/BAPPEBTI/KP/IV/2000 TENTANG KETENTUAN TEKNIS PERILAKU PIALANG BERJANGKA DAN PENASIHAT BERJANGKA
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR : 52/BAPPEBTI/KP/VI/2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BAPPEBTI NOMOR 09/BAPPEBTI/KP/IV/2000 TENTANG KETENTUAN TEKNIS PERILAKU PIALANG BERJANGKA DAN PENASIHAT BERJANGKA
2004,
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR : 51/BAPPEBTI/KP/II/2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BAPPEBTI NOMOR 48/BAPPEBTI/KP/IX/2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGENAAN TARIF ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNB
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR : 51/BAPPEBTI/KP/II/2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BAPPEBTI NOMOR 48/BAPPEBTI/KP/IX/2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGENAAN TARIF ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNB
2004,
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR: 210/BAPPEBTI/SI/VI/2003 TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP BANK UMUM SEBAGAI BANK PENYIMPAN DANA JAMINAN KEPADA PT. BANK NIAGA TBK
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR: 210/BAPPEBTI/SI/VI/2003 TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP BANK UMUM SEBAGAI BANK PENYIMPAN DANA JAMINAN KEPADA PT. BANK NIAGA TBK
2003,
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR : 48/BAPPEBTI/KP/IX/2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGENAAN TARIF ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) DARI JASA PELAYANAN USAHA BERJANGKA DAN DENDA ADMINISTRATIF
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR : 48/BAPPEBTI/KP/IX/2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGENAAN TARIF ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) DARI JASA PELAYANAN USAHA BERJANGKA DAN DENDA ADMINISTRATIF
2003,
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR : 47/BAPPEBTI/KP/IX/2003 TENTANG PERSYARATAN KEUANGAN MINIMUM DAN KEWAJIBAN PELAPORAN KEUANGAN PIALANG BERJANGKA
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR : 47/BAPPEBTI/KP/IX/2003 TENTANG PERSYARATAN KEUANGAN MINIMUM DAN KEWAJIBAN PELAPORAN KEUANGAN PIALANG BERJANGKA
2003,
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR : 46/BAPPEBTI/KP/IX/2003 TENTANG PEDOMAN AKUNTANSI PIALANG BERJANGKA
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR : 46/BAPPEBTI/KP/IX/2003 TENTANG PEDOMAN AKUNTANSI PIALANG BERJANGKA
2003,
Regulasi per halaman: