Kategori: Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian

Total 3375 regulasi
TANDA BUKTI LAPOR
TANDA BUKTI LAPOR
2008,
UNSUR-UNSUR PELANGGARAN PIDANA DALAM UU NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD
UNSUR-UNSUR PELANGGARAN PIDANA DALAM UU NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD
2008,
LAMPIRAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA PENYIDIKAN PELANGGARAN PIDANA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
LAMPIRAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA PENYIDIKAN PELANGGARAN PIDANA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
2008,
DAFTAR LAMPIRAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA PENYIDIKAN PELANGGARAN PIDANA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAFTAR LAMPIRAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA PENYIDIKAN PELANGGARAN PIDANA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
2008,
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA PENYIDIKAN PELANGGARAN PIDANA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA PENYIDIKAN PELANGGARAN PIDANA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
2008,
LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENETAPAN PEMBAGIAN DAERAH HUKUM KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENETAPAN PEMBAGIAN DAERAH HUKUM KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2017,
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG ADMINISTRASI KEPANGKATAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG ADMINISTRASI KEPANGKATAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2017,
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PENUGASAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI LUAR STRUKTUR ORGANISASI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PENUGASAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI LUAR STRUKTUR ORGANISASI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2017,
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDO
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDO
2017,
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2017,
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA Nomor 01 Tahun 2005 Tentang KEWAJIBAN MELAPOR DALAM WAKTU 1 X 24 JAM BAGI PENDATANG DAN ATAU TAMU DI WILAYAH HUKUM POLDA METRO JAYA
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA Nomor 01 Tahun 2005 Tentang KEWAJIBAN MELAPOR DALAM WAKTU 1 X 24 JAM BAGI PENDATANG DAN ATAU TAMU DI WILAYAH HUKUM POLDA METRO JAYA
2005,
KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO. POL: TR/975/IX/2002 tentang PEMBERHENTIAN DARI DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN DI LINGKUNGAN POLRI
KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO. POL: TR/975/IX/2002 tentang PEMBERHENTIAN DARI DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN DI LINGKUNGAN POLRI
2002,
KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO. POL: st/2235/xi/2002 tentang PENGADAAN PS POLRI TA 2002
KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO. POL: st/2235/xi/2002 tentang PENGADAAN PS POLRI TA 2002
2002,
KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO. POL: Kep/26/VIII/2002 tentang PEMBENTUKAN POLRES LANGKAT POLDA SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO. POL: Kep/26/VIII/2002 tentang PEMBENTUKAN POLRES LANGKAT POLDA SUMATERA UTARA
2002,
KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO. POL: Kep/25/VIII/2002 tentang PEMBENTUKAN POLRES MANDAILING NATAL (MADINA) POLDA SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO. POL: Kep/25/VIII/2002 tentang PEMBENTUKAN POLRES MANDAILING NATAL (MADINA) POLDA SUMATERA UTARA
2002,
KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO. POL.: KEP/24/VIII/2002 tentang PENINGKATAN STATUS POLRES LANGKAT MENJADI POLRESTA BINJAI POLDA SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO. POL.: KEP/24/VIII/2002 tentang PENINGKATAN STATUS POLRES LANGKAT MENJADI POLRESTA BINJAI POLDA SUMATERA UTARA
2002,
KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO. POL.: KEP/23/VIII/2002 TENTANG PEMBENTUKAN POLRES DEL SERDANG POLDA SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO. POL.: KEP/23/VIII/2002 TENTANG PEMBENTUKAN POLRES DEL SERDANG POLDA SUMATERA UTARA
2002,
KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO. POL.: KEP/22/VIII/2002 TENTANG PENINGKATAN STATUS POLRES DELI SERDANG MENJADI POLRESTA TEBING TINGGI POLDA SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO. POL.: KEP/22/VIII/2002 TENTANG PENINGKATAN STATUS POLRES DELI SERDANG MENJADI POLRESTA TEBING TINGGI POLDA SUMATERA UTARA
2002,
KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NO. POL.: KEP/21/VIII/2002 TENTANG PEMBENTUKAN POLWILTABES MAKASSAR POLDA SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NO. POL.: KEP/21/VIII/2002 TENTANG PEMBENTUKAN POLWILTABES MAKASSAR POLDA SULAWESI SELATAN
2002,
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENANGANAN PERKARA PIDANA DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENANGANAN PERKARA PIDANA DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2009,
PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER- 001/A/JA/01/2017 TENTANG RENCANA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017
PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER- 001/A/JA/01/2017 TENTANG RENCANA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017
2017,
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 48/KMA/SK/II/2017 TENTANG POLA PROMOSI DAN MUTASI HAKIM PADA EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 48/KMA/SK/II/2017 TENTANG POLA PROMOSI DAN MUTASI HAKIM PADA EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN
2017,
PERATURAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG LOGO, PATAKA, DAN PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
PERATURAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG LOGO, PATAKA, DAN PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
2018,
PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR DAN ANGKA KREDITNYA
PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR DAN ANGKA KREDITNYA
2017,
Regulasi per halaman: