Kategori: Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian

Total 3257 regulasi
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL NOMOR : H-08-PR.07.10 - TAHUN 2000 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN PERMOHONAN PENDAFTARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL MELALUI KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDO
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL NOMOR : H-08-PR.07.10 - TAHUN 2000 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN PERMOHONAN PENDAFTARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL MELALUI KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDO
2000,
PETUNJUK-PETUNJUK MAHKAMAH AGUNG MENGENAI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975
PETUNJUK-PETUNJUK MAHKAMAH AGUNG MENGENAI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975
1975,
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR : 03/BAPPEBTI/KP/X/1999 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DAN TATA TERTIB BURSA BERJANGKA DAN LEMBAGA KLIRING BERJANGKA
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR : 03/BAPPEBTI/KP/X/1999 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DAN TATA TERTIB BURSA BERJANGKA DAN LEMBAGA KLIRING BERJANGKA
1999,
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR : 02/BAPPEBTI/KP/X/1999 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DAN TATA TERTIB
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR : 02/BAPPEBTI/KP/X/1999 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DAN TATA TERTIB
1999,
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR : 01/BAPPEBTI/KP/X/1999 TENTANG PERIZINAN BURSA BERJANGKA DAN LEMBAGA KLIRING BERJANGKA
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR : 01/BAPPEBTI/KP/X/1999 TENTANG PERIZINAN BURSA BERJANGKA DAN LEMBAGA KLIRING BERJANGKA
1999,
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAKSANA BURSA KOMODITI NOMOR : 01/BAPEBTI/KP/IV/1999 TENTANG TATA CARA PENDIRIAN BURSA BERJANGKA
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAKSANA BURSA KOMODITI NOMOR : 01/BAPEBTI/KP/IV/1999 TENTANG TATA CARA PENDIRIAN BURSA BERJANGKA
1999,
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PENGAWASAN NETRALITAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PENGAWASAN NETRALITAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2018,
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 201817 TENTANG RAPAT PLENO
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 201817 TENTANG RAPAT PLENO
2018,
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PEMANTAUAN PEMILIHAN UMUM
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PEMANTAUAN PEMILIHAN UMUM
2018,
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PENGAWASAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PENGAWASAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
2018,
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PENGAWASAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DI WILAYAH ACEH, PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBE
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PENGAWASAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DI WILAYAH ACEH, PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBE
2018,
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENGAWASAN PERENCANAAN, PENGADAAN, DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN DUKUNGAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL B
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENGAWASAN PERENCANAAN, PENGADAAN, DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN DUKUNGAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL B
2018,
KEPUTUSAN BERSAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DENGAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA NOMOR 04/PANWASLU/KS/III/2004 NOMOR 003/SK KPI/II/04 TENTANG PENANGANAN LAPORAN PELANGGARAN SIARAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DAN KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM PADA LEMBAGA
KEPUTUSAN BERSAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DENGAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA NOMOR 04/PANWASLU/KS/III/2004 NOMOR 003/SK KPI/II/04 TENTANG PENANGANAN LAPORAN PELANGGARAN SIARAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DAN KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM PADA LEMBAGA
2003,
KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILU NOMOR 26 TAHUN 2003 Tentang SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGGANTIAN ANGGOTA PENGAWAS PEMILU
KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILU NOMOR 26 TAHUN 2003 Tentang SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGGANTIAN ANGGOTA PENGAWAS PEMILU
2003,
KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILU NOMOR 22 TAHUN 2003 Tentang PENANGANAN LAPORAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM
KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILU NOMOR 22 TAHUN 2003 Tentang PENANGANAN LAPORAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM
2003,
KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMORR 1122 TTAHUN 2003 Tentang MEKANISME PPENGAWASAN
KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMORR 1122 TTAHUN 2003 Tentang MEKANISME PPENGAWASAN
2003,
KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 11 TAHUN 2003 Tentang KLASIFIKASI PELANGGARAN
KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 11 TAHUN 2003 Tentang KLASIFIKASI PELANGGARAN
2003,
KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILU NOMOR 09 TAHUN 2003 Tentang TATA CARA PELAPORAN
KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILU NOMOR 09 TAHUN 2003 Tentang TATA CARA PELAPORAN
2003,
KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 08 TAHUN 2003 TENTANG URAIAN TUGAS DAN HUBUNGAN KERJA ANTARA PANITIA PENGAWAS PEMILU, PANITIA PENGAWAS PEMILU PROVINSI, PANITIA PENGAWAS PEMILU KABUPATEN/KOTA DAN PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN
KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 08 TAHUN 2003 TENTANG URAIAN TUGAS DAN HUBUNGAN KERJA ANTARA PANITIA PENGAWAS PEMILU, PANITIA PENGAWAS PEMILU PROVINSI, PANITIA PENGAWAS PEMILU KABUPATEN/KOTA DAN PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN
2003,
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2015-2019
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2015-2019
2017,
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 27 TAHUN 2017 TENTANG PENDAFTARAN PANGAN OLAHAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 27 TAHUN 2017 TENTANG PENDAFTARAN PANGAN OLAHAN
2017,
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PENGAWASAN PEMASUKAN OBAT DAN MAKANAN KE DALAM WILAYAH INDONESIA
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PENGAWASAN PEMASUKAN OBAT DAN MAKANAN KE DALAM WILAYAH INDONESIA
2017,
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PENERAPAN PROGRAM MANAJEMEN RISIKO KEAMANAN PANGAN DI INDUSTRI PANGAN
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PENERAPAN PROGRAM MANAJEMEN RISIKO KEAMANAN PANGAN DI INDUSTRI PANGAN
2017,
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN ORGANIK
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN ORGANIK
2017,
Regulasi per halaman: