Kategori: Peraturan Kementerian

Total 10459 regulasi
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2000 TENTANG PEDOMAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2000 TENTANG PEDOMAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
2001,
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2000 TENTANG PEDOMAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2000 TENTANG PEDOMAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
2000,
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH NOMOR 48 TAHUN 2000 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTA
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH NOMOR 48 TAHUN 2000 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTA
2000,
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH NOMOR 48 TAHUN 2000 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTA
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH NOMOR 48 TAHUN 2000 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTA
2000,
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 12 TAHUN 2000 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 12 TAHUN 2000 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2000,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 4 TAHUN 1999 TENTANG PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI, KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI DAN INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI MENGENAI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1979 TENTANG PEMERINTAHAN DESA
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 4 TAHUN 1999 TENTANG PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI, KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI DAN INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI MENGENAI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1979 TENTANG PEMERINTAHAN DESA
1999,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 3 TAHUN 1977 TENTANG TATA CARA PERMOHONAN DAN PENYELESAIAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PEMBAYARAN UANG PEMASUKAN KEPADA NEGARA DALAM RANGKA PEMBERIAN HAK ATAS TANAH DAN PENDAFTARAN HAKNYA
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 3 TAHUN 1977 TENTANG TATA CARA PERMOHONAN DAN PENYELESAIAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PEMBAYARAN UANG PEMASUKAN KEPADA NEGARA DALAM RANGKA PEMBERIAN HAK ATAS TANAH DAN PENDAFTARAN HAKNYA
1997,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 1998 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 1998 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
1998,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 1 A TAHUN 1995 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DALAM KERANGKA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPENDUDUKAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 1 A TAHUN 1995 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DALAM KERANGKA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPENDUDUKAN
1995,
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 180 TAHUN 1996 TENTANG TATA CARA PENYALURAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH DARI HASIL PUNGUTAN NEGARA DIBIDANG PERTAMBANGAN UMUM
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 180 TAHUN 1996 TENTANG TATA CARA PENYALURAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH DARI HASIL PUNGUTAN NEGARA DIBIDANG PERTAMBANGAN UMUM
1996,
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 117 TAHUN 1992 TENTANG BIAYA PELAYANAN CATATAN SIPIL
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 117 TAHUN 1992 TENTANG BIAYA PELAYANAN CATATAN SIPIL
1997,
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 117 TAHUN 1992 TENTANG BIAYA PELAYANAN CATATAN SIPIL
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 117 TAHUN 1992 TENTANG BIAYA PELAYANAN CATATAN SIPIL
1992,
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR: 102 TAHUN 1991 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA KANTOR CATATAN SIPIL PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR: 102 TAHUN 1991 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA KANTOR CATATAN SIPIL PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
1991,
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 98 TAHUN 1996 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 98 TAHUN 1996 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH
1996,
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 64 TAHUN 1999 TENTANG PEDOMAN UMUM PENGATURAN MENGENAI DESA
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 64 TAHUN 1999 TENTANG PEDOMAN UMUM PENGATURAN MENGENAI DESA
1999,
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 63 TAHUN 1999 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PENYESUAIAN PERISTILAHAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 63 TAHUN 1999 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PENYESUAIAN PERISTILAHAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
1999,
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 60 TAHUN 1993 TENTANG DANA PENUNJANG OPERASIONAL CATATAN SIPIL
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 60 TAHUN 1993 TENTANG DANA PENUNJANG OPERASIONAL CATATAN SIPIL
1993,
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 54 TAHUN 1999 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 54 TAHUN 1999 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK
1999,
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 2 A TAHUN 1995 TENTANG PROSEDUR DAN TATACARA PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DALAM KERANGKA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPENDUDUKAN
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 2 A TAHUN 1995 TENTANG PROSEDUR DAN TATACARA PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DALAM KERANGKA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPENDUDUKAN
1995,
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 474.1-785 TENTANG PENERBITAN AKTA KELAHIRAN BAGI YANG TERLAMBAT PENCATATANNYA
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 474.1-785 TENTANG PENERBITAN AKTA KELAHIRAN BAGI YANG TERLAMBAT PENCATATANNYA
1989,
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 54 TAHUN 1983 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA KANTOR CATATAN SIPIL KABUPATEN/KOTAMADYA
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 54 TAHUN 1983 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA KANTOR CATATAN SIPIL KABUPATEN/KOTAMADYA
1983,
INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 16 TAHUN 1984 TENTANG HAL-HAL YANG DI PENGADILAN YANG BELUM ATAU SUDAH MEMPEROLEH PUTUSAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP
INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 16 TAHUN 1984 TENTANG HAL-HAL YANG DI PENGADILAN YANG BELUM ATAU SUDAH MEMPEROLEH PUTUSAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP
1983,
INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 16 TAHUN 1984 TENTANG HAL-HAL YANG DI PENGADILAN YANG BELUM ATAU SUDAH MEMPEROLEH PUTUSAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP
INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 16 TAHUN 1984 TENTANG HAL-HAL YANG DI PENGADILAN YANG BELUM ATAU SUDAH MEMPEROLEH PUTUSAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP
1984,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 16 TAHUN 1975 TENTANG PENGGIATAN PENDAFTARAN TANAH DAN PEMBERIAN SERTIPIKAT DALAM RANGKA PENGUKURAN DESA DEMI DESA MENUJU DESA LENGKAP SESUAI DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1961
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 16 TAHUN 1975 TENTANG PENGGIATAN PENDAFTARAN TANAH DAN PEMBERIAN SERTIPIKAT DALAM RANGKA PENGUKURAN DESA DEMI DESA MENUJU DESA LENGKAP SESUAI DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1961
1975,
Regulasi per halaman: