Kategori: Peraturan Kementerian

Total 11300 regulasi
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PARIWISATA
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PARIWISATA
2017,
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA
2016,
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG HASIL PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH BIDANG PARIWISATA
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG HASIL PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH BIDANG PARIWISATA
2016,
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PARIWISATA NOMOR 22 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI KEMENTERIAN PARIWISATA
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PARIWISATA NOMOR 22 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI KEMENTERIAN PARIWISATA
2016,
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERLAKUAN WAJIB SERTIFIKASI KOMPETENSI DI BIDANG PARIWISATA
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERLAKUAN WAJIB SERTIFIKASI KOMPETENSI DI BIDANG PARIWISATA
2016,
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA
2016,
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG STATUTA POLITEKNIK PARIWISATA LOMBOK
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG STATUTA POLITEKNIK PARIWISATA LOMBOK
2016,
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG STATUTA POLITEKNIK PARIWISATA PALEMBANG
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG STATUTA POLITEKNIK PARIWISATA PALEMBANG
2016,
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA DAN PRATAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA DAN PRATAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA
2016,
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN DESTINASI PARIWISATA BERKELANJUTAN
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN DESTINASI PARIWISATA BERKELANJUTAN
2017,
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAKSANA OTORITA DANAU TOBA
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAKSANA OTORITA DANAU TOBA
2016,
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PARIWISATA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PARIWISATA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA
2016,
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN USAHA HOTEL SYARIAH
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN USAHA HOTEL SYARIAH
2016,
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
2016,
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TENTANG PENETAPAN DESTINASI PARIWISATA UNGGULAN
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TENTANG PENETAPAN DESTINASI PARIWISATA UNGGULAN
2016,
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA DAN KESENIAN NOMOR KEP-10/MNPK/2000 TENTANG USAHA JASA MANAJEMEN HOTEL JARINGAN INTERNASIONAL
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA DAN KESENIAN NOMOR KEP-10/MNPK/2000 TENTANG USAHA JASA MANAJEMEN HOTEL JARINGAN INTERNASIONAL
2016,
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN WISATA SELAM REKREASI
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN WISATA SELAM REKREASI
2016,
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA
2016,
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK PARIWISATA LOMBOK
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK PARIWISATA LOMBOK
2016,
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK PARIWISATA PALEMBANG
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK PARIWISATA PALEMBANG
2016,
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG STATUTA POLITEKNIK PARIWISATA MAKASSAR
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG STATUTA POLITEKNIK PARIWISATA MAKASSAR
2016,
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG TATA KERJA, PERSYARATAN, SERTA TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN UNSUR PENENTU KEBIJAKAN BADAN PROMOSI PARIWISATA INDONESIA
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG TATA KERJA, PERSYARATAN, SERTA TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN UNSUR PENENTU KEBIJAKAN BADAN PROMOSI PARIWISATA INDONESIA
2016,
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA
2016,
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2015
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2015
2015,
Regulasi per halaman: