Kategori: Peraturan Kementerian

Total 11117 regulasi
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 725/MENKES/SK/V/2003 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN DI BIDANG KESEHATAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 725/MENKES/SK/V/2003 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN DI BIDANG KESEHATAN
2003,
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 715/MENKES/SK/V/2003 TENTANG PERSYARATAN HYGIENE SANITASI JASABOGA
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 715/MENKES/SK/V/2003 TENTANG PERSYARATAN HYGIENE SANITASI JASABOGA
2003,
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 640/MENKES/SK/V/2003 TENTANG TEKNISI KARDIOVASKULER
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 640/MENKES/SK/V/2003 TENTANG TEKNISI KARDIOVASKULER
2003,
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 639/MENKES/SK/V/2003 TENTANG PEDOMAN UMUM PENGADAAN OBAT PELAYANAN KESEHATAN DASAR TAHUN 2003
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 639/MENKES/SK/V/2003 TENTANG PEDOMAN UMUM PENGADAAN OBAT PELAYANAN KESEHATAN DASAR TAHUN 2003
2003,
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 578/MENKES/SK/V/2003 TENTANG HARGA VAKSIN PRODUKSI PT. BIO FARMA TAHUN 2003 UNTUK KEPERLUAN PROGRAM PEMERINTAH
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 578/MENKES/SK/V/2003 TENTANG HARGA VAKSIN PRODUKSI PT. BIO FARMA TAHUN 2003 UNTUK KEPERLUAN PROGRAM PEMERINTAH
2003,
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 563/MENKES/SK/IV/2003 TENTANG PENETAPAN PEJABAT YANG MENANGANI KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PELAYANAN TERPADU KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 563/MENKES/SK/IV/2003 TENTANG PENETAPAN PEJABAT YANG MENANGANI KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PELAYANAN TERPADU KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
2003,
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 560/MENKES/SK/IV/2003 TENTANG POLA TARIF PERJAN RUMAH SAKIT
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 560/MENKES/SK/IV/2003 TENTANG POLA TARIF PERJAN RUMAH SAKIT
2003,
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 514/MENKES/SK/IV/2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 424/MENKES/SK/IV/2003 TENTANG PENETAPAN SEVERE ACUTE RESPIRATORY SYNDROME (SARS) SEBAGAI PENYAKIT YANG DAPAT MENIMBULKAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 514/MENKES/SK/IV/2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 424/MENKES/SK/IV/2003 TENTANG PENETAPAN SEVERE ACUTE RESPIRATORY SYNDROME (SARS) SEBAGAI PENYAKIT YANG DAPAT MENIMBULKAN
2003,
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 424/MENKES/SK/IV/2003 TENTANG PENETAPAN SEVERE ACUTE RESPIRATORY SYNDROME (SARS) SEBAGAI PENYAKIT YANG DAPAT MENIMBULKAN WABAH DAN PEDOMAN PENANGGULANGANNYA
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 424/MENKES/SK/IV/2003 TENTANG PENETAPAN SEVERE ACUTE RESPIRATORY SYNDROME (SARS) SEBAGAI PENYAKIT YANG DAPAT MENIMBULKAN WABAH DAN PEDOMAN PENANGGULANGANNYA
2003,
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 364/MENKES/SK/III/2003 TENTANG LABORATORIUM KESEHATAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 364/MENKES/SK/III/2003 TENTANG LABORATORIUM KESEHATAN
2003,
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 289/MENKES/SK/III/2003 TENTANG PROSEDUR PENGENDALIAN DAMPAK PENCEMARAN UDARA AKIBAT KEBAKARAN HUTAN TERHADAP KESEHATAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 289/MENKES/SK/III/2003 TENTANG PROSEDUR PENGENDALIAN DAMPAK PENCEMARAN UDARA AKIBAT KEBAKARAN HUTAN TERHADAP KESEHATAN
2003,
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 288/MENKES/SK/III/2003 TENTANG PEDOMAN PENYEHATAN SARANA DAN BANGUNAN UMUM
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 288/MENKES/SK/III/2003 TENTANG PEDOMAN PENYEHATAN SARANA DAN BANGUNAN UMUM
2003,
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 196/MENKES/SK/II/2003 T E N T A N G PENINGKATAN KELAS RUMAH SAKIT UMUM TARAKAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 196/MENKES/SK/II/2003 T E N T A N G PENINGKATAN KELAS RUMAH SAKIT UMUM TARAKAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
2003,
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 196/MENKES/SK/II/2003 TENTANG PENINGKATAN KELAS RUMAH SAKIT UMUM TARAKAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 196/MENKES/SK/II/2003 TENTANG PENINGKATAN KELAS RUMAH SAKIT UMUM TARAKAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
2003,
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 195/MENKES/SK/II/2003 TENTANG PENINGKATAN KELAS RUMAH SAKIT UMUM BANJAR MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIAMIS
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 195/MENKES/SK/II/2003 TENTANG PENINGKATAN KELAS RUMAH SAKIT UMUM BANJAR MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIAMIS
2003,
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 194/MENKES/SK/II/2003 TENTANG PENINGKATAN KELAS RUMAH SAKIT UMU DAN DAERAH KOTA SEMARANG MILIK PEMERINTAH KOTA SEMARANG
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 194/MENKES/SK/II/2003 TENTANG PENINGKATAN KELAS RUMAH SAKIT UMU DAN DAERAH KOTA SEMARANG MILIK PEMERINTAH KOTA SEMARANG
2003,
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 171/MENKES/SK/I/2003 TENTANG TATA HUBUNGAN KERJA PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN DILINGKUNGAN DEPARTEMEN KESEHATAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 171/MENKES/SK/I/2003 TENTANG TATA HUBUNGAN KERJA PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN DILINGKUNGAN DEPARTEMEN KESEHATAN
2003,
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 003A/MENKES/SK/I/2003 TENTANG UNIT DESENTRALISASI
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 003A/MENKES/SK/I/2003 TENTANG UNIT DESENTRALISASI
2003,
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 1540/MENKES/SK/XII/2002 TENTANG PENEMPATAN TENAGA MEDIS MELALUI MASA BAKTI DAN CARA LAIN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 1540/MENKES/SK/XII/2002 TENTANG PENEMPATAN TENAGA MEDIS MELALUI MASA BAKTI DAN CARA LAIN
2002,
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1537.A/ MENKES/ SK/XII/2002 TENTANG PEDOMAN PEMBERANTASAN PENYAKIT INFEKSI SALURAN PERNAPASAN AKUT UNTUK PENANGGULANGAN PNEUMONIA PADA BALITA.
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1537.A/ MENKES/ SK/XII/2002 TENTANG PEDOMAN PEMBERANTASAN PENYAKIT INFEKSI SALURAN PERNAPASAN AKUT UNTUK PENANGGULANGAN PNEUMONIA PADA BALITA.
2002,
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI NOMOR 1457/MENKES/SK/X/2003 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN/KOTA
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI NOMOR 1457/MENKES/SK/X/2003 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN/KOTA
2002,
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 1424/MENKES/SK/XI/2002 TANGGAL 20 NOVEMBER 2002 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN OPTIKAL
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 1424/MENKES/SK/XI/2002 TANGGAL 20 NOVEMBER 2002 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN OPTIKAL
2002,
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Nomor: 1332/MENKES/SK/X/2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN Rl NOMOR. 922/MENKES/PER/X/1993 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN APOTIK
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Nomor: 1332/MENKES/SK/X/2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN Rl NOMOR. 922/MENKES/PER/X/1993 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN APOTIK
2002,
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 228/MENKES/SK/III/2002 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT YANG WAJIB DILAKSANAKAN DAERAH
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 228/MENKES/SK/III/2002 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT YANG WAJIB DILAKSANAKAN DAERAH
2002,
Regulasi per halaman: