Kategori: Peraturan Kementerian

Total 11448 regulasi
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN
2019,
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2019
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2019
2019,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PERTIMBANGAN TEKNIS IMPOR BESI ATAU BAJA, BAJA PANDUAN, DAN PRODUK TURUNANNYA
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PERTIMBANGAN TEKNIS IMPOR BESI ATAU BAJA, BAJA PANDUAN, DAN PRODUK TURUNANNYA
2019,
SALINAN KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.10/M.PPN/HK/01/2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019
SALINAN KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.10/M.PPN/HK/01/2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019
2019,
SALINAN KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.9/M.PPN/HK/01/2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PROGRAM PEMBANGUNAN PARIWISATA YANG TERINTEGRASI DAN BERKELANJUTAN
SALINAN KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.9/M.PPN/HK/01/2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PROGRAM PEMBANGUNAN PARIWISATA YANG TERINTEGRASI DAN BERKELANJUTAN
2019,
SALINAN KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.7/M.PPN/HK/01/2019 TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA PADA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAA
SALINAN KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.7/M.PPN/HK/01/2019 TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA PADA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAA
2019,
SALINAN KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.5/M.PPN/HK/01/2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STATEGI REFORMA AGRARIA NASIONAL
SALINAN KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.5/M.PPN/HK/01/2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STATEGI REFORMA AGRARIA NASIONAL
2019,
SALINAN KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.4/M.PPN/HK/01/2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERENCANAAN PENERBITAN DAN EDITORIAL JURNAL PERENCANAAN PEMBANGUNAN
SALINAN KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.4/M.PPN/HK/01/2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERENCANAAN PENERBITAN DAN EDITORIAL JURNAL PERENCANAAN PEMBANGUNAN
2019,
SALINAN KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.3/M.PPN/HK/01/2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI PUSAT DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI PUSAT JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA
SALINAN KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.3/M.PPN/HK/01/2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI PUSAT DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI PUSAT JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA
2019,
SALINAN KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NOMOR KEP.2/M.PPN/HK/01/2019 TENTANG PENETAPAN ALOKASI ANGGARAN DANA DEKONSENTRASI PER SATKER KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PE
SALINAN KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NOMOR KEP.2/M.PPN/HK/01/2019 TENTANG PENETAPAN ALOKASI ANGGARAN DANA DEKONSENTRASI PER SATKER KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PE
2019,
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.2 /M.PPN/HK/01/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.2 /M.PPN/HK/01/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
2019,
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 K/12/MEM/2019 TENTANG PENETAPAN HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA BULAN JANUARI 2019
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 K/12/MEM/2019 TENTANG PENETAPAN HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA BULAN JANUARI 2019
2019,
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 K/lO/MEM/2019 TENTANG FORMULA HARGA DASAR DALAM PERHITUNGAN HARGA JUAL ECERAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK UMUM JENIS BENSIN DAN MINYAK SOLAR YANG DISALURKAN MELALUI STASIUN PENGISIA
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 K/lO/MEM/2019 TENTANG FORMULA HARGA DASAR DALAM PERHITUNGAN HARGA JUAL ECERAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK UMUM JENIS BENSIN DAN MINYAK SOLAR YANG DISALURKAN MELALUI STASIUN PENGISIA
2019,
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 K/30/MEM/2019 TENTANG HARGA MINERAL LOGAM ACUAN DAN HARGA BATUBARA ACUAN UNTUK BULAN FEBRUARI TAHUN 2019
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 K/30/MEM/2019 TENTANG HARGA MINERAL LOGAM ACUAN DAN HARGA BATUBARA ACUAN UNTUK BULAN FEBRUARI TAHUN 2019
2019,
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 K/1O/MEM/2019 TENTANG FORMULA HARGA DASAR DALAM PERHITUNGAN HARGA JUAL ECERAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK UMUM JENIS AVTUR YANG DISALURKAN MELALUI DEPOT PENGISIAN PESAWAT UDARA
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 K/1O/MEM/2019 TENTANG FORMULA HARGA DASAR DALAM PERHITUNGAN HARGA JUAL ECERAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK UMUM JENIS AVTUR YANG DISALURKAN MELALUI DEPOT PENGISIAN PESAWAT UDARA
2019,
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA N0M0R 11 K/1O/MEM/2019 TENTANG PENUGASAN KEPADA PT PERTAMINA (PERSERO) DALAM PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN GAS BUMI MELALUI JARINGAN DISTRIBUSI GAS BUMI UNTUK RUMAH TANGGA TAHUN ANGGARAN
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA N0M0R 11 K/1O/MEM/2019 TENTANG PENUGASAN KEPADA PT PERTAMINA (PERSERO) DALAM PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN GAS BUMI MELALUI JARINGAN DISTRIBUSI GAS BUMI UNTUK RUMAH TANGGA TAHUN ANGGARAN
2019,
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 02/ K/ 12/MEM/2019 Tentang Penetapan Harga Minyak Mentah Indonesia Bulan Desember 2018
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 02/ K/ 12/MEM/2019 Tentang Penetapan Harga Minyak Mentah Indonesia Bulan Desember 2018
2019,
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 01/ K/30/MEM/2019 Tentang Harga Mineral Logam Acuan dan Harga Batubara Acuan Untuk Bulan Januari Tahun 2019
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 01/ K/30/MEM/2019 Tentang Harga Mineral Logam Acuan dan Harga Batubara Acuan Untuk Bulan Januari Tahun 2019
2019,
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG PENGELOLAAN TERMINAL
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG PENGELOLAAN TERMINAL
2001
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2017 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2017 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
2017,
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2017 TENTANG STATUTA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2017 TENTANG STATUTA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
2017,
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2017 TENTANG STATUTA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI WATAMPONE
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2017 TENTANG STATUTA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI WATAMPONE
2017,
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2017 TENTANG STATUTA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2017 TENTANG STATUTA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI
2017,
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2017 TENTANG STATUTA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2017 TENTANG STATUTA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
2017,
Regulasi per halaman: