Kantor Pelayanan Pajak

Kantor Pelayanan Pajak

Information about the author Kantor Pelayanan Pajak will soon be added to the site.
Total 19 regulasi
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 18/PJ/2008 TENTANG TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS DISKONTO SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 18/PJ/2008 TENTANG TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS DISKONTO SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA
2008
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER- 18/PJ/2018
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER- 18/PJ/2018
2018
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER--/PJ/2017
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER--/PJ/2017
2017
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-14/PJ/2017 TENTANG TATA CARA PEMBETULAN ATAS SURAT KETERANGAN PENGAMPUNAN PAJAK
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-14/PJ/2017 TENTANG TATA CARA PEMBETULAN ATAS SURAT KETERANGAN PENGAMPUNAN PAJAK
2017
PERATURAN DIREKTUR JENDRAL PAJAK NOMOR PER-11/PJ/2017
PERATURAN DIREKTUR JENDRAL PAJAK NOMOR PER-11/PJ/2017
2017
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER. 10/PJ/2017
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER. 10/PJ/2017
2017
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-09/PJ/2017 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-54/PJ/2010 TENTANG KEBIJAKAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-09/PJ/2017 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-54/PJ/2010 TENTANG KEBIJAKAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI
2017
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- /PJ/ 2017 Tentang Surat Keterangan Domisili Bagi Subjek Pajak Dalam Negeri Indonesia Dalam Rangka Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- /PJ/ 2017 Tentang Surat Keterangan Domisili Bagi Subjek Pajak Dalam Negeri Indonesia Dalam Rangka Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda
2017
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER. 07/PJ/2017
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER. 07/PJ/2017
2017
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER. 04/PJ/2017
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER. 04/PJ/2017
2017
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-02/PJ/2017
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-02/PJ/2017
2017
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI (Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-545/PJ./2000 tgl. 29 Desember 2000)
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI (Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-545/PJ./2000 tgl. 29 Desember 2000)
2000
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 272/PJ/2002 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGAMATAN, PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN, DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 272/PJ/2002 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGAMATAN, PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN, DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN
2002
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-162 /PJ./ 2004 TENTANG PENENTUAN TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK MASA PAJAK OKTOBER 2004 SEHUBUNGAN DENGAN HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-162 /PJ./ 2004 TENTANG PENENTUAN TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK MASA PAJAK OKTOBER 2004 SEHUBUNGAN DENGAN HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA
2004
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 108/PJ.1/1996 TENTANG BENTUK FORMULIR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 108/PJ.1/1996 TENTANG BENTUK FORMULIR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN
1996
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI (Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-545/PJ./2000 tgl. 29 Desember 2000)
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI (Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-545/PJ./2000 tgl. 29 Desember 2000)
2000
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-413/PJ./2001 TANGGAL 25 JUNI 2001 TENTANG PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI (FISKAL LUAR NEGERI) TERHADAP MISI KESENIAN, MISI OLAHRAGA DAN M
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-413/PJ./2001 TANGGAL 25 JUNI 2001 TENTANG PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI (FISKAL LUAR NEGERI) TERHADAP MISI KESENIAN, MISI OLAHRAGA DAN M
2001
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP- 305J./2001 TANGGAL : 18 April 2001
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP- 305J./2001 TANGGAL : 18 April 2001
2001
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-27/PJ./2003 TENTANG TEMPAT PELAYANAN TERPADU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-27/PJ./2003 TENTANG TEMPAT PELAYANAN TERPADU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK
2003
Regulasi per halaman: