Majelis Permusyawaratan Rakyat

Majelis Permusyawaratan Rakyat

Information about the author Majelis Permusyawaratan Rakyat will soon be added to the site.
Total 9 regulasi
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No. XV/MPRS/1966 Tentang Pemilihan/Penunjukan Wakil Presiden dan Tata Cara Pengangkatan Pejabat Presiden
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No. XV/MPRS/1966 Tentang Pemilihan/Penunjukan Wakil Presiden dan Tata Cara Pengangkatan Pejabat Presiden
1966
KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA NO: VI/MPRS/1965 TENTANG BANTING STIR UNTUK BERDIRI DIATAS KAKI SENDIRI DIBIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA NO: VI/MPRS/1965 TENTANG BANTING STIR UNTUK BERDIRI DIATAS KAKI SENDIRI DIBIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
196
KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA NO: VIII/MPRS/1965 TENTANG PRINSIP-PRINSIP MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT DALAM DEMOKRASI TERPIMPIN SEBAGAI PEDOMAN BAGI LEMBAGA-LEMBAGA PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN
KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA NO: VIII/MPRS/1965 TENTANG PRINSIP-PRINSIP MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT DALAM DEMOKRASI TERPIMPIN SEBAGAI PEDOMAN BAGI LEMBAGA-LEMBAGA PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN
1965
KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA NO: I/MPRS/1960 TENTANG MANIFESTO POLITIK REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI GARIS-GARIS BESAR DARIPADA HALUAN NEGARA
KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA NO: I/MPRS/1960 TENTANG MANIFESTO POLITIK REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI GARIS-GARIS BESAR DARIPADA HALUAN NEGARA
1960
Ketetapan MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : II/MPRS/1960 TENTANG GARIS-GARIS BESAR POLA PEMBANGUNAN NASIONAL SEMESTA BERENCANA TAHAPAN PERTAMA 1961-1969
Ketetapan MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : II/MPRS/1960 TENTANG GARIS-GARIS BESAR POLA PEMBANGUNAN NASIONAL SEMESTA BERENCANA TAHAPAN PERTAMA 1961-1969
1960
K E T E T A P A N MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR III/MPR/1999 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Prof. Dr. Ing. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
K E T E T A P A N MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR III/MPR/1999 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Prof. Dr. Ing. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
1999
KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR I/MPR/2001 TENTANG SIKAP MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP MAKLUMAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR I/MPR/2001 TENTANG SIKAP MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP MAKLUMAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
2001
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI No.VII/MPR/2001 tanggal 9 November 2001 TENTANG VISI INDONESIA MASA DEPAN
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI No.VII/MPR/2001 tanggal 9 November 2001 TENTANG VISI INDONESIA MASA DEPAN
2001
K E T E T A P A N MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR VI/MPR/2002 TENTANG REKOMENDASI ATAS LAPORAN PELAKSANAAN PUTUSAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA OLEH PRESIDEN, DPA, DPR, BPK, MA PADA SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMU
K E T E T A P A N MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR VI/MPR/2002 TENTANG REKOMENDASI ATAS LAPORAN PELAKSANAAN PUTUSAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA OLEH PRESIDEN, DPA, DPR, BPK, MA PADA SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMU
2002
Regulasi per halaman: