Kementerian Dalam Negeri

Kementerian Dalam Negeri

Information about the author Kementerian Dalam Negeri will soon be added to the site.
Total 446 regulasi
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
2020
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2020
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2020
2020
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHU 2020 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2020
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHU 2020 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2020
2020
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 97 TAHUN 2019 TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN SIDOARJO DENGAN KABUPATEN MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 97 TAHUN 2019 TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN SIDOARJO DENGAN KABUPATEN MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR
2019
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 96 TAHUN 2019 TENTANG PENDATAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI PENDUDUK RENTAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 96 TAHUN 2019 TENTANG PENDATAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI PENDUDUK RENTAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
2019
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 95 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 95 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
2019
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94 TAHUN 2019 TENTANG TATA KERJA TIM PENILAI DAN TATA CARA PENILAIAN ANGKA KREDIT, SERTA PENGEMBANGAN KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94 TAHUN 2019 TENTANG TATA KERJA TIM PENILAI DAN TATA CARA PENILAIAN ANGKA KREDIT, SERTA PENGEMBANGAN KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
2019
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 93 TAHUN 2019 TENTANG TATA KERJA TIM PENILAI, TATA CARA PENILAIAN ANGKA KREDIT, DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 93 TAHUN 2019 TENTANG TATA KERJA TIM PENILAI, TATA CARA PENILAIAN ANGKA KREDIT, DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN
2019
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2019
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2019
2019
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 91 TAHUN 2019 TENTANG PENUNJUKAN PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 91 TAHUN 2019 TENTANG PENUNJUKAN PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
2019
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 89 TAHUN 2019 TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN SORONG SELATAN DENGAN KABUPATEN SORONG PROVINSI PAPUA BARAT
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 89 TAHUN 2019 TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN SORONG SELATAN DENGAN KABUPATEN SORONG PROVINSI PAPUA BARAT
2019
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88 TAHUN 2019 TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN RAJA AMPAT DENGAN KABUPATEN SORONG PROVINSI PAPUA BARAT
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88 TAHUN 2019 TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN RAJA AMPAT DENGAN KABUPATEN SORONG PROVINSI PAPUA BARAT
2019
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 2019 TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KOTA SORONG DENGAN KABUPATEN SORONG PROVINSI PAPUA BARAT
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 2019 TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KOTA SORONG DENGAN KABUPATEN SORONG PROVINSI PAPUA BARAT
2019
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85 TAHUN 2019 TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DENGAN KOTA SAMARINDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85 TAHUN 2019 TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DENGAN KOTA SAMARINDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
2019
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2019 TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KOTA DUMAI DENGAN KABUPATEN ROKAN HILIR PROVINSI RIAU
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2019 TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KOTA DUMAI DENGAN KABUPATEN ROKAN HILIR PROVINSI RIAU
2019
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2019 TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KOTA BENGKULU DENGAN KABUPATEN SELUMA PROVINSI BENGKULU
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2019 TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KOTA BENGKULU DENGAN KABUPATEN SELUMA PROVINSI BENGKULU
2019
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2019 TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN TULANG BAWANG DENGAN KABUPATEN MESUJI PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2019 TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN TULANG BAWANG DENGAN KABUPATEN MESUJI PROVINSI LAMPUNG
2019
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2019 TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN PADANG LAWAS PROVINSI SUMATERA UTARA DENGAN KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI RIAU
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2019 TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN PADANG LAWAS PROVINSI SUMATERA UTARA DENGAN KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI RIAU
2019
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 2019 TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DENGAN KABUPATEN MAHAKAM ULU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 2019 TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DENGAN KABUPATEN MAHAKAM ULU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
2019
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 2019 TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA DENGAN KABUPATEN MAHAKAM ULU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 2019 TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA DENGAN KABUPATEN MAHAKAM ULU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
2019
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 20192019 TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN TAKALAR DENGAN KABUPATEN JENEPONTO PROVINSI SULAWESI SELATAN
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 20192019 TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN TAKALAR DENGAN KABUPATEN JENEPONTO PROVINSI SULAWESI SELATAN
2019
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 2019 TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT DENGAN KABUPATEN MURUNG RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 2019 TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT DENGAN KABUPATEN MURUNG RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
2019
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2019 TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT DENGAN KABUPATEN MAHAKAM ULU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2019 TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT DENGAN KABUPATEN MAHAKAM ULU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
2019
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2019 TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DENGAN KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2019 TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DENGAN KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA
2019
Regulasi per halaman: