Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Raky

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Raky

Information about the author Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Raky will soon be added to the site.
Total 144 regulasi
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11/PRT/M/2016 TENTANG KRITERIA TIPOLOGI UNIT PELAKSANA TEKNIS DI BIDANG PELAKSANAAN JALAN NASIONAL DI DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11/PRT/M/2016 TENTANG KRITERIA TIPOLOGI UNIT PELAKSANA TEKNIS DI BIDANG PELAKSANAAN JALAN NASIONAL DI DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
2016
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10/PRT/M/2016 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA BIDANG PENGELOLAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10/PRT/M/2016 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA BIDANG PENGELOLAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
2016
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 09/PRT/M/2016 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA DALAM PEMANFAATAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR UNTUK PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 09/PRT/M/2016 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA DALAM PEMANFAATAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR UNTUK PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR
2016
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 08/ PRT/M/2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN VERIFIKASI PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 08/ PRT/M/2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN VERIFIKASI PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2016
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 07/PRT/M/2016 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 07/PRT/M/2016 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2016
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 05/PRT/M/2016 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 05/PRT/M/2016 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG
2016
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 05/PRT/M/2016 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 05/PRT/M/2016 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG
2016
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 04/PRT/M/2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 04/PRT/M/2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2016
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 03/PRT/M/2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI PENANAMAN MODAL ASING
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 03/PRT/M/2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI PENANAMAN MODAL ASING
2016
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02/PRT/M/2016 TENTANG PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02/PRT/M/2016 TENTANG PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
2016
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01/PRT/M/2016 TENTANG TATA CARA PERIZINAN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR DAN PENGGUNAAN SUMBER DAYA AIR
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01/PRT/M/2016 TENTANG TATA CARA PERIZINAN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR DAN PENGGUNAAN SUMBER DAYA AIR
2016
PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT NOMOR : 34 /PERMEN/M/2006 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN KETERPADUAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS (PSU) KAWASAN PERUMAHAN
PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT NOMOR : 34 /PERMEN/M/2006 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN KETERPADUAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS (PSU) KAWASAN PERUMAHAN
2006
PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR :33/PERMEN/M/2006 TENTANG PEDOMAN TATACARA PENUNJUKAN BADAN PENGELOLA KAWASAN SIAP BANGUN DAN PENYELENGGARA LINGKUNGAN SIAP BANGUN YANG BERDIRI SENDIRI
PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR :33/PERMEN/M/2006 TENTANG PEDOMAN TATACARA PENUNJUKAN BADAN PENGELOLA KAWASAN SIAP BANGUN DAN PENYELENGGARA LINGKUNGAN SIAP BANGUN YANG BERDIRI SENDIRI
2006
PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32/PERMEN/M/2006 TENTANG PETUNJUK TEKNIS KAWASAN SIAP BANGUN DAN LINGKUNGAN SIAP BANGUN YANG BERDIRI SENDIRI
PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32/PERMEN/M/2006 TENTANG PETUNJUK TEKNIS KAWASAN SIAP BANGUN DAN LINGKUNGAN SIAP BANGUN YANG BERDIRI SENDIRI
2006
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR: 323/PRT/M/2005 TENTANG TATA CARA PENANGANAN MASUKAN DARI MASYARAKAT DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR: 323/PRT/M/2005 TENTANG TATA CARA PENANGANAN MASUKAN DARI MASYARAKAT DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
2005
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 207/PRT/M/2005 TENTANG PEDOMAN PENGADAAN JASA KONTRUKSI PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 207/PRT/M/2005 TENTANG PEDOMAN PENGADAAN JASA KONTRUKSI PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK
2005
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 68/PRT/2005
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 68/PRT/2005
2005
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 67/PRT/1993 TENTANG PANITIA TATA PENGATURAN AIR PROPINSI DAERAH TINGKAT I
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 67/PRT/1993 TENTANG PANITIA TATA PENGATURAN AIR PROPINSI DAERAH TINGKAT I
1993
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 65/PRT/1993 TENTANG PENYULUHAN PENGAIRAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 65/PRT/1993 TENTANG PENYULUHAN PENGAIRAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
1993
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM Nomor : 64 / PRT / 1993 TENTANG REKLAMASI RAWA
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM Nomor : 64 / PRT / 1993 TENTANG REKLAMASI RAWA
1993
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 63/PRT/1993 TENTANG GARIS SEMPADAN SUNGAI, DAERAH MANFAAT SUNGAI, DAERAH PENGUASAAN SUNGAI DAN BEKAS SUNGAI
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 63/PRT/1993 TENTANG GARIS SEMPADAN SUNGAI, DAERAH MANFAAT SUNGAI, DAERAH PENGUASAAN SUNGAI DAN BEKAS SUNGAI
1993
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 49/PRT/1990 TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN IZIN PENGGUNAAN AIR DAN ATAU SUMBER AIR
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 49/PRT/1990 TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN IZIN PENGGUNAAN AIR DAN ATAU SUMBER AIR
1990
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 48/PRT/1990 TENTANG PENGELOLAAN ATAS AIR DAN ATAU SUMBER AIR PADA WILAYAH SUNGAI
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 48/PRT/1990 TENTANG PENGELOLAAN ATAS AIR DAN ATAU SUMBER AIR PADA WILAYAH SUNGAI
1990
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 39/PRT/1989 TENTANG PEMBAGIAN WILAYAH SUNGAI
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 39/PRT/1989 TENTANG PEMBAGIAN WILAYAH SUNGAI
1989
Regulasi per halaman: