Kementerian Perhubungan

Kementerian Perhubungan

Information about the author Kementerian Perhubungan will soon be added to the site.
Total 810 regulasi
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 24 TAHUN 2017 TENTANG PENCABUTAN PERSYARATAN KEPEMILIKAN MODAL BADAN USAHA DI BIDANG PENGUSAHAAN ANGKUTAN LAUT, KEAGENAN KAPAL, PENGUSAHAAN BONGKAR MUAT DAN BADAN USAHA PELABUHAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 24 TAHUN 2017 TENTANG PENCABUTAN PERSYARATAN KEPEMILIKAN MODAL BADAN USAHA DI BIDANG PENGUSAHAAN ANGKUTAN LAUT, KEAGENAN KAPAL, PENGUSAHAAN BONGKAR MUAT DAN BADAN USAHA PELABUHAN
2017
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 21 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 128 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 21 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 128 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2017
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG FORMULASI BIAYA OPERASI PENERBANGAN ANGKUTAN UDARA PERINTIS DAN TARIF PENUMPANG ANGKUTAN UDARA PERINTIS TAHUN 2017
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG FORMULASI BIAYA OPERASI PENERBANGAN ANGKUTAN UDARA PERINTIS DAN TARIF PENUMPANG ANGKUTAN UDARA PERINTIS TAHUN 2017
2017
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 20 TAHUN 2017 TENTANG TERMINAL KHUSUS DAN TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 20 TAHUN 2017 TENTANG TERMINAL KHUSUS DAN TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI
2017
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 19 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 19 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2017
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 17 TAHUN 2017 TENTANG SERTIFIKASI TENAGA PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 17 TAHUN 2017 TENTANG SERTIFIKASI TENAGA PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN
2017
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 16 TAHUN 2017 TENTANG SERTIFIKASI TENAGA PERAWATAN SARANA PERKERETAAPIAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 16 TAHUN 2017 TENTANG SERTIFIKASI TENAGA PERAWATAN SARANA PERKERETAAPIAN
2017
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 15 TAHUN 2017 TENTANG KOMPONEN PENGHASILAN DAN BIAYA YANG DIPERHITUNGKAN DALAM KEGIATAN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN LAUT PERINTIS MELALUI MEKANISME PENUGASAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 15 TAHUN 2017 TENTANG KOMPONEN PENGHASILAN DAN BIAYA YANG DIPERHITUNGKAN DALAM KEGIATAN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN LAUT PERINTIS MELALUI MEKANISME PENUGASAN
2017
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 14 TAHUN 2017 TENTAN STATUTA POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 14 TAHUN 2017 TENTAN STATUTA POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN
2017
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 13 TAHUN 2017 TENTANG STATUTA POLITEKNIK PELAYARAN SURABAYA
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 13 TAHUN 2017 TENTANG STATUTA POLITEKNIK PELAYARAN SURABAYA
2017
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 12 TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 12 TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2017
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 11 TAHUN 2017 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 75 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 11 TAHUN 2017 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 75 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
2017
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG SERTIFIKASI TENAGA PEMERIKSA PRASARANA PERKERETAAPIAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG SERTIFIKASI TENAGA PEMERIKSA PRASARANA PERKERETAAPIAN
2017
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 8 TAHUN 2017 TENTANG SERTIFIKASI TENAGA PEMERIKSAAN SARANA PERKERETAAPIAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 8 TAHUN 2017 TENTANG SERTIFIKASI TENAGA PEMERIKSAAN SARANA PERKERETAAPIAN
2017
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 7 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 10 TAHUN 2016 TENTANG TARIF ANGKUTAN BARANG DI LAUT DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK (PUBLIC SERVICE OB
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 7 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 10 TAHUN 2016 TENTANG TARIF ANGKUTAN BARANG DI LAUT DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK (PUBLIC SERVICE OB
2017
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 6 TAHUN 2017 TENTANG PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN JABATAN DI LINGKUNGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DIREKTORAT JENDRAL PERKERETAAPIAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 6 TAHUN 2017 TENTANG PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN JABATAN DI LINGKUNGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DIREKTORAT JENDRAL PERKERETAAPIAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2017
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 5 TAHUN 2017 TENTANG SERTIFIKASI KECAKAPAN PENGATUR PERJALANAN KERETA API DAN PENGENDALI PERJALANAN KERETA API
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 5 TAHUN 2017 TENTANG SERTIFIKASI KECAKAPAN PENGATUR PERJALANAN KERETA API DAN PENGENDALI PERJALANAN KERETA API
2017
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 4 TAHUN 2017 TENTANG SERTIFIKASI KECAKAPAN AWAK SARANA PERKERETAAPIAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 4 TAHUN 2017 TENTANG SERTIFIKASI KECAKAPAN AWAK SARANA PERKERETAAPIAN
2017
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 3 TAHUN 2017 TENTANG KOMPONEN PENGHASILAN DAN BIAYA YANG DIPERHITUNGKAN DALAM KEGIATAN SUBSIDI PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG DI LAUT MELALUI MEKANISME PELELANGAN UMUM
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 3 TAHUN 2017 TENTANG KOMPONEN PENGHASILAN DAN BIAYA YANG DIPERHITUNGKAN DALAM KEGIATAN SUBSIDI PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG DI LAUT MELALUI MEKANISME PELELANGAN UMUM
2017
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 2 TAHUN 2017 TENTANG KOMPONEN PENGHASILAN DAN BIAYA YANG DIPERHITUNGKAN DALAM KEGIATAN SUBSIDI PENYELENGGARAAN ANGKUTAN LAUT PERINTIS MELALUI MEKANISME PELELANGAN UMUM
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 2 TAHUN 2017 TENTANG KOMPONEN PENGHASILAN DAN BIAYA YANG DIPERHITUNGKAN DALAM KEGIATAN SUBSIDI PENYELENGGARAAN ANGKUTAN LAUT PERINTIS MELALUI MEKANISME PELELANGAN UMUM
2017
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 1 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA UMUM JARINGAN TRAYEK PERKOTAAN JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 1 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA UMUM JARINGAN TRAYEK PERKOTAAN JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI
2017
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 6 TAHUN 2018 TENTANG PENGATURAN LALU LINTAS DI RUAS JALAN NASIONAL CIAWI-PUNCAK-BATAS KABUPATEN CIANJUR
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 6 TAHUN 2018 TENTANG PENGATURAN LALU LINTAS DI RUAS JALAN NASIONAL CIAWI-PUNCAK-BATAS KABUPATEN CIANJUR
2018
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 4 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK UNTUK ANGKUTAN BARANG DI LAUT
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 4 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK UNTUK ANGKUTAN BARANG DI LAUT
2018
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 2 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 2 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2018
Regulasi per halaman: