Peraturan Pusat - Regulasip

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1958 TENTANG PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK MENGENAI SOAL DWIKEWARGANEGARAAN

No 2 | Year 1958

Institutions: Presiden dan Wakil Presiden

In Peraturan Pusat

By Admin Regulasip

View Details

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1958 TENTANG PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK MENGENAI SOAL DWIKEWARGANEGARAAN

No 2 | Year 1958

Institutions: Presiden dan Wakil Presiden

In Peraturan Pusat

By Admin Regulasip

View Details

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1958 TENTANG PENGHAPUSAN TANAH-TANAH PARTIKELIR

No 1 | Year 1958

Institutions: Presiden dan Wakil Presiden

In Peraturan Pusat

By Admin Regulasip

View Details

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1958 TENTANG PENGHAPUSAN TANAH-TANAH PARTIKELIR

No 1 | Year 1958

Institutions: Presiden dan Wakil Presiden

In Peraturan Pusat

By Admin Regulasip

View Details

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 1957 TENTANG PERSETUJUAN KONPENSI ORGANISASI PERBURUHAN INTERNASIONAL NO. 100 MENGENAI PENGUPAHAN YANG SAMA BAGI BURUH LAKI-LAKI DAN WANITA UNTUK PEKERJAAN YANG SAMA NILAINYA

No 80 | Year 1957

Institutions: Presiden dan Wakil Presiden

In Peraturan Pusat

By Admin Regulasip

View Details

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 1957 TENTANG PENGESAHAN PERNYATAAN KEADAAN PERANG SEBAGAI YANG TELAH DILAKUKAN DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 225 TAHUN 1957 TANGGAL 17 DESEMBER 1957

No 79 | Year 1957

Institutions: Presiden dan Wakil Presiden

In Peraturan Pusat

By Admin Regulasip

View Details

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 1957 TENTANG PERUBAHAN CANON DAN CIJNS ATAS HAK-HAK ERFPACHT DAN KONSESI GUNA PERUSAHAAN KEBUN BESAR

No 78 | Year 1957

Institutions: Presiden dan Wakil Presiden

In Peraturan Pusat

By Admin Regulasip

View Details

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 1957 TENTANG PESETUJUAN MENGENAI WARGA NEGARA YANG BERADA SECARA TIDAK SAH DIDAERAH REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK PILIPINA

No 77 | Year 1957

Institutions: Presiden dan Wakil Presiden

In Peraturan Pusat

By Admin Regulasip

View Details

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 1957 TENTANG PENGUBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 24 TAHUN 1954 DAN UNDANGUNDANG NO. 28 TAHUN 1956 MENGENAI PENGGANTIAN PERKATAAN "MENTERI KEHAKIMAN" DENGAN PERKATAAN "MENTERI AGRARIA"

No 76 | Year 1957

Institutions: Presiden dan Wakil Presiden

In Peraturan Pusat

By Admin Regulasip

View Details

Regulasi

Filter

Peraturan Pusat - Regulations

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1958 TENTANG PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK MENGENAI SOAL DWIKEWARGANEGARAAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1958 TENTANG PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK MENGENAI SOAL DWIKEWARGANEGARAAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1958 TENTANG PENGHAPUSAN TANAH-TANAH PARTIKELIR

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1958 TENTANG PENGHAPUSAN TANAH-TANAH PARTIKELIR

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 1957 TENTANG PERSETUJUAN KONPENSI ORGANISASI PERBURUHAN INTERNASIONAL NO. 100 MENGENAI PENGUPAHAN YANG SAMA BAGI BURUH LAKI-LAKI DAN WANITA UNTUK PEKERJAAN YANG SAMA NILAINYA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 1957 TENTANG PENGESAHAN PERNYATAAN KEADAAN PERANG SEBAGAI YANG TELAH DILAKUKAN DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 225 TAHUN 1957 TANGGAL 17 DESEMBER 1957

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 1957 TENTANG PERUBAHAN CANON DAN CIJNS ATAS HAK-HAK ERFPACHT DAN KONSESI GUNA PERUSAHAAN KEBUN BESAR

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 1957 TENTANG PESETUJUAN MENGENAI WARGA NEGARA YANG BERADA SECARA TIDAK SAH DIDAERAH REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK PILIPINA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 1957 TENTANG PENGUBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 24 TAHUN 1954 DAN UNDANGUNDANG NO. 28 TAHUN 1956 MENGENAI PENGGANTIAN PERKATAAN "MENTERI KEHAKIMAN" DENGAN PERKATAAN "MENTERI AGRARIA"