Peraturan Pusat - Regulasip

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 1999 TENTANG PENGAMANAN ROKOK BAGI KESEHATAN

No 81 | Year 1999

Institutions: Presiden dan Wakil Presiden

In Peraturan Pusat

By Admin Regulasip

View Details

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 1999 TENTANG KAWASAN SIAP BANGUN DAN LINGKUNGAN SIAP BANGUN YANG BERDIRI SENDIRI

No 80 | Year 1999

Institutions: Presiden dan Wakil Presiden

In Peraturan Pusat

By Admin Regulasip

View Details

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK NAMIBIA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK

No 79 | Year 1999

Institutions: Presiden dan Wakil Presiden

In Peraturan Pusat

By Admin Regulasip

View Details

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ON THE ESTABLISHMENT OF THE ASEAN CENTRE FOR ENERGY

No 78 | Year 1999

Institutions: Presiden dan Wakil Presiden

In Peraturan Pusat

By Admin Regulasip

View Details

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 1994 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN BAGI ORANG PRIBADI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI

No 78 | Year 1999

Institutions: Presiden dan Wakil Presiden

In Peraturan Pusat

By Admin Regulasip

View Details

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 1994 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN BAGI ORANG PRIBADI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI

No 78 | Year 1999

Institutions: Presiden dan Wakil Presiden

In Peraturan Pusat

By Admin Regulasip

View Details

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 1999 TENTANG LEMBAGA SANDI NEGARA

No 77 | Year 1999

Institutions: Presiden dan Wakil Presiden

In Peraturan Pusat

By Admin Regulasip

View Details

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 1999 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT MERPATI NUSANTARA AIRLINES

No 77 | Year 1999

Institutions: Presiden dan Wakil Presiden

In Peraturan Pusat

By Admin Regulasip

View Details

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 1999 TENTANG TATA CARA PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERKALILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT I (PROPINSI), DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT II (KABUPATEN/KOTA) DARI ANGKATAN BERSE

No 76 | Year 1999

Institutions: Presiden dan Wakil Presiden

In Peraturan Pusat

By Admin Regulasip

View Details

Regulasi

Filter

Peraturan Pusat - Regulations

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 1999 TENTANG PENGAMANAN ROKOK BAGI KESEHATAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 1999 TENTANG KAWASAN SIAP BANGUN DAN LINGKUNGAN SIAP BANGUN YANG BERDIRI SENDIRI

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK NAMIBIA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ON THE ESTABLISHMENT OF THE ASEAN CENTRE FOR ENERGY

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 1994 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN BAGI ORANG PRIBADI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 1994 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN BAGI ORANG PRIBADI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 1999 TENTANG LEMBAGA SANDI NEGARA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 1999 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT MERPATI NUSANTARA AIRLINES

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 1999 TENTANG TATA CARA PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERKALILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT I (PROPINSI), DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT II (KABUPATEN/KOTA) DARI ANGKATAN BERSE