Peraturan Pusat - Regulasip

LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 61 TAHUN 2010 TANGGAL : 7 Oktober 2010 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERIKANAN

No 61 | Year 2010

Institutions: Presiden dan Wakil Presiden

In Peraturan Pusat

By Admin Regulasip

View Details

LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 81 TAHUN 2010 TANGGAL : 21 Desember 2010 GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI 2010-2025

No 81 | Year 2010

Institutions: Presiden dan Wakil Presiden

In Peraturan Pusat

By Admin Regulasip

View Details

LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 85 Tahun 2010 TANGGAL : 30 Desember 2010 BESARAN UANG KEHORMATAN BAGI HAKIM AD HOC

No 85 | Year 2010

Institutions: Presiden dan Wakil Presiden

In Peraturan Pusat

By Admin Regulasip

View Details

LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 24 Tahun 2010 TANGGAL : 4 November 2010

No 24 | Year 2010

Institutions: Presiden dan Wakil Presiden

In Peraturan Pusat

By Admin Regulasip

View Details

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 2009 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA II

No 78 | Year 2009

Institutions: Presiden dan Wakil Presiden

In Peraturan Pusat

By Admin Regulasip

View Details

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 2009 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET

No 77 | Year 2009

Institutions: Presiden dan Wakil Presiden

In Peraturan Pusat

By Admin Regulasip

View Details

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI PENERBITAN DAN PENJUALAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN

No 76 | Year 2009

Institutions: Presiden dan Wakil Presiden

In Peraturan Pusat

By Admin Regulasip

View Details

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2009 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERTAMINA

No 75 | Year 2009

Institutions: Presiden dan Wakil Presiden

In Peraturan Pusat

By Admin Regulasip

View Details

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2009 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

No 74 | Year 2009

Institutions: Presiden dan Wakil Presiden

In Peraturan Pusat

By Admin Regulasip

View Details

Regulasi

Filter

Peraturan Pusat - Regulations

LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 61 TAHUN 2010 TANGGAL : 7 Oktober 2010 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERIKANAN

LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 81 TAHUN 2010 TANGGAL : 21 Desember 2010 GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI 2010-2025

LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 85 Tahun 2010 TANGGAL : 30 Desember 2010 BESARAN UANG KEHORMATAN BAGI HAKIM AD HOC

LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 24 Tahun 2010 TANGGAL : 4 November 2010

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 2009 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA II

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 2009 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI PENERBITAN DAN PENJUALAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2009 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERTAMINA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2009 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN