Presiden dan Wakil Presiden

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 134 TAHUN 2000 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN

No 134 | Year 2000

Institutions: Presiden dan Wakil Presiden

In Peraturan Pusat

By Admin Regulasip

View Details

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 133 TAHUN 2000 TENTANG PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PERCETAKAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No 133 | Year 2000

Institutions: Presiden dan Wakil Presiden

In Peraturan Pusat

By Admin Regulasip

View Details

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 133 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 166 TAHUN 1999 TENTANG TIM RESTRUKTURISASI DAN REHABILITASI PT (PERSERO) PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA

No 133 | Year 2000

Institutions: Presiden dan Wakil Presiden

In Peraturan Pusat

By Admin Regulasip

View Details

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 132 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS HADIAH UNDIAN

No 132 | Year 2000

Institutions: Presiden dan Wakil Presiden

In Peraturan Pusat

By Admin Regulasip

View Details

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 132 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI SAMBAS, KEJAKSAAN NEGERI NUNUKAN, KEJAKSAAN NEGERI BONTANG, KEJAKSAAN NEGERI TILAMUTA, DAN KEJAKSAAN NEGERI UNA AHA

No 132 | Year 2000

Institutions: Presiden dan Wakil Presiden

In Peraturan Pusat

By Admin Regulasip

View Details

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 131 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI PASIR PANGARAIAN, KEJAKSAAN SIAK SRI INDRAPURA, KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN, KEJAKSAAN NEGERI RANAI, KEJAKSAAN NEGERI TELUK KUANTAN, KEJAKSAAN NEGER

No 131 | Year 2000

Institutions: Presiden dan Wakil Presiden

In Peraturan Pusat

By Admin Regulasip

View Details

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 130 TAHUN 2000 TENTANG PENGECUALIAN SEBAGAI OBJEK PAJAK ATAS KEUNTUNGAN KARENA PEMBEBASAN UTANG DEBITUR KECIL

No 130 | Year 2000

Institutions: Presiden dan Wakil Presiden

In Peraturan Pusat

By Admin Regulasip

View Details

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 130 TAHUN 2000 TENTANG PENGECUALIAN SEBAGAI OBJEK PAJAK ATAS KEUNTUNGAN KARENA PEMBEBASAN UTANG DEBITUR KECIL

No 130 | Year 2000

Institutions: Presiden dan Wakil Presiden

In Peraturan Pusat

By Admin Regulasip

View Details

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 130 TAHUN 2000 TENTANG TIM KOORDINASI PENATAAN KELEMBAGAAN INSTANSI PEMERINTAH

No 130 | Year 2000

Institutions: Presiden dan Wakil Presiden

In Peraturan Pusat

By Admin Regulasip

View Details

Regulasi

Presiden dan Wakil Presiden

Filter

Regulations by Presiden dan Wakil Presiden

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 134 TAHUN 2000 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 133 TAHUN 2000 TENTANG PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PERCETAKAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 133 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 166 TAHUN 1999 TENTANG TIM RESTRUKTURISASI DAN REHABILITASI PT (PERSERO) PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 132 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS HADIAH UNDIAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 132 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI SAMBAS, KEJAKSAAN NEGERI NUNUKAN, KEJAKSAAN NEGERI BONTANG, KEJAKSAAN NEGERI TILAMUTA, DAN KEJAKSAAN NEGERI UNA AHA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 131 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI PASIR PANGARAIAN, KEJAKSAAN SIAK SRI INDRAPURA, KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN, KEJAKSAAN NEGERI RANAI, KEJAKSAAN NEGERI TELUK KUANTAN, KEJAKSAAN NEGER

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 130 TAHUN 2000 TENTANG PENGECUALIAN SEBAGAI OBJEK PAJAK ATAS KEUNTUNGAN KARENA PEMBEBASAN UTANG DEBITUR KECIL

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 130 TAHUN 2000 TENTANG PENGECUALIAN SEBAGAI OBJEK PAJAK ATAS KEUNTUNGAN KARENA PEMBEBASAN UTANG DEBITUR KECIL

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 130 TAHUN 2000 TENTANG TIM KOORDINASI PENATAAN KELEMBAGAAN INSTANSI PEMERINTAH