Presiden dan Wakil Presiden

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 122 TAHUN 2001 TENTANG TIM KEBIJAKAN PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA

No 122 | Year 2001

Institutions: Presiden dan Wakil Presiden

In Peraturan Pusat

By Admin Regulasip

View Details

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 121 TAHUN 2001 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK BELARUS

No 121 | Year 2001

Institutions: Presiden dan Wakil Presiden

In Peraturan Pusat

By Admin Regulasip

View Details

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2001 TENTANG HONORARIUM BAGI KETUA, KETUA PENGGANTI, ANGGOTA, DAN ANGGOTA PENGGANTI PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT

No 120 | Year 2001

Institutions: Presiden dan Wakil Presiden

In Peraturan Pusat

By Admin Regulasip

View Details

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 119 TAHUN 2001 TENTANG KOMODITI YANG DAPAT DIJADIKAN SUBJEK KONTRAK BERJANGKA

No 119 | Year 2001

Institutions: Presiden dan Wakil Presiden

In Peraturan Pusat

By Admin Regulasip

View Details

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 118 TAHUN 2001 TENTANG PEMBUKAAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI TRIPOLI, LIBYA, DAN DI SUFA, FIJI, DAN PEMBUKAAN KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA DI GUANGZHOU, CINA

No 118 | Year 2001

Institutions: Presiden dan Wakil Presiden

In Peraturan Pusat

By Admin Regulasip

View Details

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 117 TAHUN 2001 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN

No 117 | Year 2001

Institutions: Presiden dan Wakil Presiden

In Peraturan Pusat

By Admin Regulasip

View Details

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 116 TAHUN 2001 TENTANG HONORARIUMBAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM

No 116 | Year 2001

Institutions: Presiden dan Wakil Presiden

In Peraturan Pusat

By Admin Regulasip

View Details

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 115 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENATAAN KELEMBAGAAN, KEPEGAWAIAN, KEKAYAAN NEGARA DAN PERALATAN, KEUANGAN SERTA DOKUMEN DAN ARSIP PADA DEPARTEMEN/KANTOR MENTERI NEGARA/KANTOR MENTERI MUDA/ KANTOR MENTERI

No 115 | Year 2001

Institutions: Presiden dan Wakil Presiden

In Peraturan Pusat

By Admin Regulasip

View Details

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 114 TAHUN 2001 TENTANG TUNJANGAN JABATAN ANGGOTA DAN SEKRETARIS PENGGANTI MAHKAMAH PELAYARAN

No 114 | Year 2001

Institutions: Presiden dan Wakil Presiden

In Peraturan Pusat

By Admin Regulasip

View Details

Regulasi

Presiden dan Wakil Presiden

Filter

Regulations by Presiden dan Wakil Presiden

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 122 TAHUN 2001 TENTANG TIM KEBIJAKAN PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 121 TAHUN 2001 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK BELARUS

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2001 TENTANG HONORARIUM BAGI KETUA, KETUA PENGGANTI, ANGGOTA, DAN ANGGOTA PENGGANTI PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 119 TAHUN 2001 TENTANG KOMODITI YANG DAPAT DIJADIKAN SUBJEK KONTRAK BERJANGKA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 118 TAHUN 2001 TENTANG PEMBUKAAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI TRIPOLI, LIBYA, DAN DI SUFA, FIJI, DAN PEMBUKAAN KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA DI GUANGZHOU, CINA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 117 TAHUN 2001 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 116 TAHUN 2001 TENTANG HONORARIUMBAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 115 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENATAAN KELEMBAGAAN, KEPEGAWAIAN, KEKAYAAN NEGARA DAN PERALATAN, KEUANGAN SERTA DOKUMEN DAN ARSIP PADA DEPARTEMEN/KANTOR MENTERI NEGARA/KANTOR MENTERI MUDA/ KANTOR MENTERI

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 114 TAHUN 2001 TENTANG TUNJANGAN JABATAN ANGGOTA DAN SEKRETARIS PENGGANTI MAHKAMAH PELAYARAN