Kementerian Keuangan

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3/PMK.05/2018 /PMK.05/2011 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ILMU PELAYARAN TANGERANG PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No 3 | Year 2011

Institutions: Kementerian Keuangan

In Peraturan Kementerian

By Admin Regulasip

View Details

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 260/PMK.011/2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENJAMINAN INFRASTRUKTUR DALAM PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA

No 260 | Year 2010

Institutions: Kementerian Keuangan

In Peraturan Kementerian

By Admin Regulasip

View Details

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 187/KMK.01/2010 TENTANG STANDAR PROSEDUR OPERASI (STANDARD OPERATING PROCEDURE) LAYANAN UNGGULAN KEMENTERIAN KEUANGAN

No 187 | Year 2010

Institutions: Kementerian Keuangan

In Peraturan Kementerian

By Admin Regulasip

View Details

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 175/PMK.07/2009 TENTANG ALOKASI DAN PEDOMAN UMUM DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2010

No 175 | Year 2010

Institutions: Kementerian Keuangan

In Peraturan Kementerian

By Admin Regulasip

View Details

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172/PMK.04/2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 109/PMK.04/2010 TENTANG TATA CARA PEMBEBASAN CUKAI

No 172 | Year 2010

Institutions: Kementerian Keuangan

In Peraturan Kementerian

By Admin Regulasip

View Details

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR: KEP-172/KM.10/2010 TENTANG PENCABUTAN IZIN USAHA DI BIDANG AGEN ASURANSI KERUGIAN ATAS PT BINTANG KENCANA SEJAHTERA

No 172 | Year 2010

Institutions: Kementerian Keuangan

In Peraturan Kementerian

By Admin Regulasip

View Details

SALINAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 148/KM.l/2010 TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA KANTOR WILA YAH IV DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI RIAU

No 148 | Year 2010

Institutions: Kementerian Keuangan

In Peraturan Kementerian

By Admin Regulasip

View Details

SAUNAN KEPUTUSAN MENTER I KEUANGAN NOMOR 147jKM.lj2010 TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MADIUN

No 147jkm.lj2010 | Year 2010

Institutions: Kementerian Keuangan

In Peraturan Kementerian

By Admin Regulasip

View Details

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 115/PMK.05/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 03/PMK.05/2010 TENTANG PENGELOLAAN KELEBIHAN/KEKURANGAN KAS PEMERINTAH

No 115 | Year 2010

Institutions: Kementerian Keuangan

In Peraturan Kementerian

By Admin Regulasip

View Details

Regulasi

Kementerian Keuangan

Filter

Regulations by Kementerian Keuangan

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3/PMK.05/2018 /PMK.05/2011 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ILMU PELAYARAN TANGERANG PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 260/PMK.011/2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENJAMINAN INFRASTRUKTUR DALAM PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 187/KMK.01/2010 TENTANG STANDAR PROSEDUR OPERASI (STANDARD OPERATING PROCEDURE) LAYANAN UNGGULAN KEMENTERIAN KEUANGAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 175/PMK.07/2009 TENTANG ALOKASI DAN PEDOMAN UMUM DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2010

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172/PMK.04/2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 109/PMK.04/2010 TENTANG TATA CARA PEMBEBASAN CUKAI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR: KEP-172/KM.10/2010 TENTANG PENCABUTAN IZIN USAHA DI BIDANG AGEN ASURANSI KERUGIAN ATAS PT BINTANG KENCANA SEJAHTERA

SALINAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 148/KM.l/2010 TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA KANTOR WILA YAH IV DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI RIAU

SAUNAN KEPUTUSAN MENTER I KEUANGAN NOMOR 147jKM.lj2010 TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MADIUN

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 115/PMK.05/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 03/PMK.05/2010 TENTANG PENGELOLAAN KELEBIHAN/KEKURANGAN KAS PEMERINTAH